Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Wednesday, July 13, 2016

Pengadaan Pompa 2012 sd 2014 di Dinas Tata Air DKI diperiksa KPK

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Teguh diperiksa sebagai saksi untuk menggali dugaan TPPU yang dilakukan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu. Ia mengaku dicecar mengenai proyek pengadaan barang di Dinas Tata Air.


"Kami kan di Dinas Tata Air memang di bawah Komisi D di bidang pembangunan. Nah ini terkait juga, kebetulan kasus yang ditangani terkait juga dengan masalah pengadaan barang pompa air termasuk suku cadangnya. Ini mungkin keterkaitan dengan pengembangan penyidik ya, kami enggak lihat sejauh itu, kami hanya dimintai data terkait pengadaan mesin pompa termasuk suku cadangnya, itu saja," ungkap Teguh di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/7).

Dia menjelaskan, dalam setiap proyek pengadaan barang, pihaknya selalu berkordinasi dengan Komisi D di DPRD DKI Jakarta. Seperti pengadaan pompa air dan suku cadang pada tahun 2012 sampai 2014.
Selain itu, Teguh juga menjelaskan, pada tahun 2015, ada enam proyek pengadaan pompa oleh pengembang terkait reklamasi pantai utara Jakarta yang hingga kini belum terealisasi lantaran belum rampungnya proses perizinan reklamasi.

"Lokasi pengadaan proyek di antaranya di daerah Sentiong, Pasar Ikan, Ancol. (Nilai proyek) Saya enggak hafal," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan Sanusi sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Sebelumnya mantan ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD itu terjerat kasus dugaan suap pembahasan dua Raperda tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Kasus dugaan TPPU Sanusi merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. 
Sumber: hukum.rmol.co/read/2016/07/13/253009/KPK-Telusuri-Kejanggalan-Pengadaan-Pompa-Air-DKI-Lewat-Teguh-

No comments:

Post a Comment