Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender, Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

Swakelola

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I  sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau  kelompok masyarakat.
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:

Tanda Bukti Perjanjian

Tanda Bukti Perjanjian adalah bukti secara tertulis atas terjadinya perjanjian antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang tertera dalam perjanjiannya.
Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a. bukti pembelian;
b. kuitansi;
c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
d. surat perjanjian.

Surat Perjanjian

Surat Perjanjian adalah salah satu bukti perjanjian yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus  juta  rupiah)  dan untuk Jasa  Konsultansi  dengan nilai diatas  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Spesifikasi

Spesifikasi adalah uraian terperinci mengenai persyaratan kualitas material, standar kualitas pekerjaan, performa barang/jasa yang harus diberikan oleh oleh penyedia barang/jasa, dituangkan dalam dokumen teknis penawaran dan kontrak pengadaan.

Standar Biaya Khusus (SBK) & Surat Perintah Kerja (SPK)

Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan kementerian Negara/Lembaga tertentu dan /atau di wilayah tertentu. Untuk memperlancar penyusunan SBK perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan SBU yang merupakan acuan dan pedoman yang harus digunakan dalam penyusunan SBU yang di dalamnya berisi tetang tatacara penyusunan SBK, tatacara penyusunan usulan SBK dan tatacara penelaahan SBK.

Surat Perintah Kerja  (SPK)  adalah salah satu bukti perjanjian yang  digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sisa Kemampuan Paket

Sisa Kemampuan Paket adalah batas maksimal jumlah paket pekerjaan yang boleh ditangani secara bersamaan pada saat akan diberikan kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya. SKP tidak diberlakukan untuk pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.
Sisa Kemampuan Paket dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

SIUJK, Sourcing & SBU

SIUJK adalah singkatan dari Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi merupakan Surat ijin usaha yang dikeluarakan oleh Pemerintah Daearah bagi perusahaan/penyedia jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi

Sourcing adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembelian atau pemasok dari barang dan/atau jasa.

Standar Biaya Umum (SBU) merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan/atau lintas wilayah. SBU memiliki peranan penting yakni sebagai sarana penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya SBU diharapkan pengerluaran  memiliki prinsif efisiensi (sesuai) dan efektifitas (tepat guna/sasaran)