Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

Ekosistem Pengadaan

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.

Kalau mengikuti pengertian ekosistem dari wiki tersebut maka Ekosistem Pengadaan kurang lebih dapat diartikan sebagai sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara sistem  kehidupan pengadaan dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan pengadaan yang saling memengaruhi.

Sedangkan Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos ("habitat") dan logos ("ilmu"). Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya.

Pembahasan ekologi pengadaan tidak lepas dari pembahasan ekosistem pengadaan dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor pengadaan dan pendukung pengadaan. Faktor pendukung pengadaan antara lain keuangan sebagai penunjang hidup utama sistem pengadaan, pemeriksaan atau/atau APH selaku pengatur suhu dan cahaya dalam kehidupan pengadaan, kemendagri sebagai kiblat daerah, kemenpan rb sebagai kiblat pns pusat K/L/I, dan unsur unsur lain diluar pengadaan tetapi menjadi pendukung penting pengadaan, sedangkan faktor pengadaan adalah para makhluk pengadaan yang terdiri dari  para stakeholder pengadaan, mulai darh PA, PPK, ULP, PPHP, user barang/jasa, dan tentunya LKPP selaku garda terdepan penjaga kehidupan pengadaan. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi para pihak yaitu peraturan, standar teknis, kepentingan politis, dan ekosistem yang saling memengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan.

Dari teori copy paste di atas, ada kata kunci penting yaitu 'hubungan timbal balik tak terpisahkan'. Selama ini ada kesan pengadaan menjadi penghambat pembangunan, penghambat pencairan anggaran, penyebab lambatnya atau gagal proyek, dan sebagainya. Padahal dari kata kunci jadi terlihat bahwa sistem pengadaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya hubungan timbal balik dengan organisma lainnya yang menjadi pendukung penting dalam ekosistem pengadaan'.

Istilah pendukung pengadaan mungkin bukan istilah yang tepat, karena sebenarnya pengadaan lah yang menjadi fungsi pendukung kepada semuanya.

Selanjutnya saya tidak akan membahas teori teori ekosistem pengadaan tadi, para pakar, para ahli pengadaan, para  pengkaji dan dewa dewa pengadaan yang mantap ilmu dan ketenarannya yang sudah jelas gelar, kedudukan dan organisasinya lebih jelas 'makom' nya untuk mengelaborasi istilah ini. Kembali ke hitahnya blog ini saja yaitu curhat pns online... berikut beberapa curhatan terkait tidak terjadi hubungan timbal balik tak terpisahkan dalam ekosistem pengadaan yang berakibat pada melemahnya gerakan roda ekonomi Indonesia (meureunan nya ieu oge...)

I. Organisme Pengelola Pengadaan
Procurement Unit atau Unit Layanan Pengadaan dengan para Pokja nya, dan para Pejabat Pengadaan.

Mereka sering disalahkan karena pelaksanaan lelang yang telat, lambat, dan salah dalam memilih penyedia ketika pekerjaan jelek, atau hal hal lainnya terkait pemilihan penyedia atau terkait pengadaan, karena harusnya ULP lah yang menjadi center of excelent pengadaan.
Padahal masalah masalah lelang tesebut diatas sering disebabkan karena tidak ada timbal balik dan dukungan dari organisme lain penunjang pengadaan, yang cenderung jalan masing masing, padahal katanya dalam satu ekosistem (pengadaan) harus ada hubungan yang tidak terpisahkan. Kenyataannya? 'Aku begini, engkau begitu... beda atuh euy'. contoh real masalah di lapangan antara lain:

- penetapan anggaran yang molor, Lelang jadi terburu buru dan mepet ke akhir tahun, tanya kenapa silahkan kepada organisme lain dalam ekosistem, mana dukungannya?
- ya LKPP sudah membantu melalui perpres terbarunya dengan menyebutkan diperbolehkannya pengumuman sebelum anggaran diketok palu, tapi apakah perencanaan kebutuhannya sudah dibuat pengguna anggaran? Coba survei berapa paket yang dilelangkan sebelum dipa/dpa disahkan, tanya kenapa kepada organisme yang ngurusin perencanaan baik di daerah atau pun nasional ya, mana timbal balik terhadap peraturan presiden, dari presiden ini loh!
- penguatan organisme ULP melalui jabatan fungsional pengelola pengadaan, untuk menyerahkan tugas pengadaan pada ahlinya. Sudah ada 1000 lebih yang suka dan rela para pegawai negeri sipil (pns) se Indonesia mendaftar ke LKPP untuk menjadi pejuang pengadaan, 500an sudah di diklat pembentukan jabfung. Tapi keluhan utama mereka adalah satu dan sama semuanya, bagaimana honor mereka? Tugas berat dengan resiko penjara tapi honor tidak jelas. kewajiban organisme mana ini terkait pengaturan honor jabfung pengelola pengadaan? Tanya para pakar pemerintahan sajalah. Sekarang beberapa kepala daerah berani pasang badan berinisiatif sendiri memberikan tunjangan yang layak kepada para pekerja pengadaan tanpa ada payung aturan yang jelas, terima kasih bapak ibu kepala daerah yang baik hatinya, yang sudah perhatian kepada kami para pekerja pengadaan ini. Di LKPP sendiri apakah tunjangan sudah maksimal? Tanya saya saja ya nanti hehehe...
- Kejelasan bentuk organisasi ULP juga merupakan masalah dalam ekosistem pengadaan, coba teliti bentuk bentuk ULP yang ada sekarang:

1. Jelas jelas tanpa ULP alias gerombolan panitia pengadaan tanpa wadah organisasi. Bermodalkan SK dari Pengguna Anggaran, bentuk ini adalah warisan dari keppres 80 tahun 2003,  jadul dah.

2. ULP ADHOC
Bermodal SK Kepala daerah atau kepala instansinya, simsalabim jadilah kumpulan pns yang sudah bersertifikat ahli pengadaan dari berbagai dinas sebagai anggota pokja konstruksi, pokja barang atau jasa konsultan dan jasa lainnya Sebagai tim ULP plus ketua dan sekretaris ULP nya juga. Mending ini kalau ada dan jelas honor, ada di beberapa instansi yang tidak mungkin saya sebut namanya karena takut di kriminalisasi atas pencemaran nama baik, itu yang namanya ULP tidak ada honornya loh, ya alasannya karena tidak jelas bentuk organisasinya jadi mau ambil dari mana alokasi anggarannya, begitu kata orang keuangannya katanya.

Coba bayangkan dengan bentuk ULP ini, dari sisi kinerja tidak akan fokus karena 'ngangkang' dengan tusi utamanya. Kalau mau fokus pasti salah satu dikorbankan, kerjaan pengadaan atau kerjaan tugas dan fungsi di dinasnya? Apalagi yang tidak ada honornya, minta ke penyedia? Hayo?!

3. ULP NEMPEL
Nempel di seksi perencanaan, seksi asset, nempel di bagian keuangan, nempel di sekda, nempel di biro hukum, pleuk tempel jadilah ULP.  Tidak resmi dinamakan ULP tapi menjalankan fungsi, ya begitulah kira kira....

4. Beneran ULP alias ULP Beneran
Nah kalau ini beneran dibuat organisasi nya secara resmi, tapi ini kok ada yang berbentuk Seksi, Bidang Pengadaan, Biro Pengadaan, Kantor Pengadaan, dan sebagainya, jangan jangan ada ULP yang berbentuk Kantin Pengadaan juga ya, ya namanya juga pokja ULP nya pada senang makan, maka ULP nya berbentuk Kantin Pengadaan saja, di KPK saja ada Kantin Kejujuran, kenapa tidak dengan ULP Kantin Pengadaan, enak kan pokja nya bisa makan gratis tiap hari hehehe.
Kenapa bisa berbeda beda ya? Mana yang benar ini ya? Atau mungkin semuanya benar? Terserah bagaimana bentuk ULP nya yang penting sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan satker nya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ULP yang dibentuk itu sesuai kebutuhan? Atau keinginan? Atau sekedarnya dan ala kadarnya saja?
Ya sudahlah, silahkan tanya kenapa kok bisa beda beda begitu ya? Yang jelas kiblat pemda adalah kemendagri dan kiblat kementerian dan lembaga/instansi pemeritah lainnya adalah kemenpan rb, tanya organisme tersebut apakah peraturan kemendagri dan permenpan rb sudah mendukung ekosistem pengadaan, terutama jorganisme ULP atau malah menghambat atau menggantung ULP dengan aturan yang berbeda beda?

- kata pa kepala tolong dimenangkan perusahaan ini ya, bisa kepala daerah, kepala dinas, atau kepala kepala lainnya yang jelas keinginannya tapi tidak jelas surat atau nota dinasnya. Atau ini titipan tetangga sebelah ya tolong diamankan. Organisme mana ini dalam ekosistem pengadaan yang harus mendukung yang ini ya? Mungkin APH ini nih harusnya, bukan hanya KPK saja yang nangkepin mereka para inisiator pengatur lelang ya, malah mau di lemahkan juga KPK nya... mudah mudahan tidak jadi KPK PERJUANGAN ya, atau bahkan LKPP Perjuangan :)

Sudah cukup dah pembahasan tentang ULP, meskipun masih belum semua tertuang masalahnya, tapi sudah kepanjangan deh, lanjut ke organisme lain dalam ekosistem pengadaan yaitu Project Manager.

II. Project Manager
Pejabat Pembuat Komitmen, Pimpinan Proyek atau bahkan PPTK

Ini adalah organisme biotik eh organisme pengadaan yang paling rentan dalam keseluruhan proses Pengadaan. Kenapa rentan? Berikut masalah masalah yang dihadapi mereka menjadi bermasalah karena tidak ada timbal balik atau dukungan dari organisme pengadaan lainnya. Ini adalah cerita curhatan para PPK di lapangan

- cacat/gagal pengadaan = kerugian negara = pidana
Ah tidak semua begitu kok, ah tapi kenyataannya begitu kok, mungkin tidak semua tapi sebagian besar begitu terjadi adanya. Cacat atau gagal dalam pengadaan maka akan menjadi masalah besar bagi PPK. Boro boro gagal, cacat atau kurang/salah sedikit saja bisa jadi stress tuh PPK. mestinya hanya menyerahkan data, kok ini jadi dana ya?
Kok bisa begitu ya? Silahkan tanya organisme APH atau pemeriksa/auditor. Katanya sih kalau jujur sih kenapa harus takut.... tapi kan unyil kucing... sambil mewek itu usro nya (kalau generasi film unyil pasti ngertilah hehe). Katanya sih tidak ada itu ATM ATM an di kantor kantor Pemerintah, padahal sudah banyak ah kantor pemerintah yang pasang ATM didepan kantor nya, malah sudah terpasang lama itu... di smesco aja ada atm bni, mandiri, bnp dan bank dki. Ya kita mah cuman untuk ambil uang aja kan... ngartoslah tangtosna oge nya :)

- Banyak PPK yang tidak bisa atau tidak punya kemampuan menjadi Project Manager atau Pimpro, tidak punya kemampuan teknis terkait barang/jasa yang diadakan, tidak punya kemampuan manajemen untuk mengelola kontrak. Sudahlah akhirnya PPK seperti akan jadi SANTAPAN EMPUK semua pihak.
Solusinya bagaimana? Silahkan hubungi call center direktorat pelatihan kompetensi LKPP di nomor 081284870266 bicara dengan bu Fida atau pa Catur untuk di fasilitasi pelatihan untuk PPK, jangan hanya bimtek untuk ujian sertifikasi saja. PPK juga sudah sangat urgent untuk ditingkatkan kemampuannya'
Solusi terbaik adalah kembali 'serahkan pengadaan pada ahlinya'. Pimpro jangan ditempelkan pada jabatan struktural, tapi tunjuk yang memang ahli dalam pengadaan, manajemen dan teknis terkait. Tapi apa aturan payung hukum nya? Urusan kelembagaan ULP saja belum tuntas, apalagi ditambah permintaan aturan lain, tanya kenapa?

- Ada PPK ada PPTK, siapa yang jadi Project Manager yang bertanggung jawab terhadap proyek? Bahkan PA pun masih ada yanp menandatangani kontrak. Aturan yang benar bagaimana sih? Ya kata perpres pengadaan pakai PPK, kata permendagri pakai PPTK, kata kepala dinas biar saya saja yang tandatangan, kalau menurut eloh bagaimana?
Pas pemeriksaan meskipun ada PPK, malah PPTK yang sibuk ke lapangan, padahatl kemarin yang berusan dengan penyedia kan PPK, atau kadis?

- masih terkait poin sebelumnya tentang kemampuan teknis PPK. Jujur saya ingin survai berapa banyak PPK yang mampu mengkaji kebutuhan dalam RUP, membuat spesifikasi dan HPS. intinya kemampuan dalam perencanaan pengadaan. Perencanaan yang kurang, berarti merencanakan kegagalan. Gagal pengadaan berarti pidana. Mending jangan di eksekusi aja deh, eh tapi diancam nih anggaran harus segera dicairkan, tapi ini waktu sudah mepet nih... ya sudah Lahaola wala kuwata illah bilah.... Lailaha illa Anta inni kuntu minadzolimin... munculah doa doa para nabi dalam status bbm nya para PPK... ngakulah nya :)

- belum lagi kalau ada masalah2 di lapangan yang banyaknya tidak ada aturan yang jelas dalam penanggulangannya. Pekerjaan terlambat, pekerjaan lewat akhir tahun, masa tinggal sedikit lagi harus putus kontrak? addendum pekerjaan yang tidak boleh di addendum, pencairan pekerjaan kecil saja yang tetap harus pakai kontrak tebal (padahal kalau beri di warung cukup pakai bon saja beres), so welkom to the jungle bro n sista ppk...

- beres urusan pekerjaan di lapangan, bukan berarti tidak perlu cek tekanan darah dan jantung ke dokter, karena stess PPK akan memasuki tahap final ketika pemeriksaan dilakukan, so welkon to hell bro n sista PPK... waduh bahasanya :) ya namanya blog curhatan ya, tidak ada kajian, bahasa resmi dan tingkat tinggi yang menyenangkan para agan juragan ya punten....

sudah cukup ah tentang pimpro atau PPK walau masih ada dalam pikiran ini hal terkait tentang PPK, tapi sudah panjang teuing ah. Lanjut ke ekosistem lainnya ya, tapi mungkin singkat singkat saja lah bahasnya. Sudah terlalu panjang in postingannya, katanya kalau kepanjangan nanti tidak akan SEO atau robot google friendly katanya.
Atau dipisah aja deh, untuk bahasan:
- PPHP
- PA
- sistem keuangan
- penyakit penyakit atau istilah amannya 'kompleksitas' dalam pekerjaan konstruksi
- eprocurement dan e-katalog/purcashing
Kita bahas pada postingan selanjutnya ya.
Semoga tulisan alakadarnya ini ada manpaatnya, terutama bagi para pihak yang ingin memperbaiki pembangunan di negara tercinta yang kaya raya ini... aamiin...

Sumber: www.heldi.net

Pengadaan bus diesel Transjakarta dipercepat melalu e-katalog LKPP

Pengadaan bus Transjakarta dengan bahan bakar diesel atau solar diprioritaskan oleh BUMD PT Transportasi Jakarta guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap moda transportasi yang nyaman dan aman. Hal ini juga guna menggantikan armada yang sudah tidak layak jalan atau membutuhkan perbaikan yang lama, serta meminimalisir terbakarnya armada bus. Ditargetkan hingga akhir tahun ini sedikitnya ada sekitar 420 bus diesel baru yang akan beroperasi di Jakarta.

Percepatan pengadaan bus berbahan bakar diesel dilakukan melalui e-catalogue melalui kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih, dari data statistik, bus-bus berbahan bakar diesel relatif jarang mengalami risiko terbakar.

Sedangkan bus berbahan bakar gas (BBG) yang ramah lingkungan bukan berarti tidak diprioritaskan, namun dilakukan semata mata dalam pengadaan bus, PT Transportasi Jakarta meniru pemerintahan London, Inggris yang memilah bus-bus mereka secara ketat terutama dari sisi keamanannya.
Menurut beliau, di London saja bus- bus BBG articulated beberapa kali juga terbakar, sehingga pemerintah Kota London pun menyeleksi bus BBG. Sebagian bus diganti dengan bus berbahan bakar diesel, sementara bus yang masih menggunakan BBG harus dilengkapi dengan piranti fire suppression yang baik karena bus BBG rentan over-heating yang rentan menyebabkan terjadinya kebakaran.

Beberapa bulan terakhir memang terjadi beberapa kejadian bus transjakarta, yang menyebabkan para pihak terkait berusaha keras untuk mencari solusinya, Pengadaan armada bus baru yang lebih durable menjadi solusinya. Beberapa pakar transportasi juga menyarankan agar lebih memperhatikan pemeliharaan dan operasional bus yang sudah ada. Belum masalah sterilisasi jalur busway dan kenyamanan shelter yang kerap kali dikeluhkan pengguna transjakarta.

Source: www.sindonews.com
http://metro.sindonews.com/read/1025083/171/dki-prioritaskan-pengadaan-bus-transjakarta-diesel-1437481357

Modus baru kecurangan melalui e-procurement

Kecurigaan ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, waktu itu ada curhatan dari beberapa orang baik dari pokja ulp atau dari pihak penyedia yang sedang melaksanakan proses pemilihan penyedia. Kecurigaan adanya kecurangan dalam pengaturan bandwith atau lebar pita jaringan internet yang di setting untuk menerima unggahan dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa.

Modus atau modal dusta yang dilakukan adalah dengan memperbesar bandwidth ke server lpse tempat dilaksanakannya pengadaan barang jasa pada waktu tertentu ketika penyedia 'jagoan' akan melakukan upload atau unggah dokumen penawaran. Setelah jagoan nya selesai menunaikan hajatnya yang terlarang -karena melanggar prinsip pengadaan- , selanjutnya jalur bandwitdh dikurangi atau dikecilkan kembali. Pengecilan banwidth atau lebar pita jaringan ke lpse ini mengakibatkan penyedia penyedia lainnya ketika upload dokumen penawaran akan  'berdesak desakan', yang bisa beresiko pada tidak sempurna nya data dokumen yang diterima oleh server lpse.

Akibat dari tidak sempurnanya proses upload dokumen penawaran, ketika pokja ulp melakukan proses download dokumen penawaran dan membukanya melalui apendo, maka akan terjadi dokumen tidak dapat dibuka oleh aplikasi apendo, atau dokumen bisa di buka tapi tidak semua data lengkap terupload. Langkah selanjutnya tentunya pokja ulp akan meminta uji forensik ke lpse atau lkpp terhadap file yang gagal dibuka, sedangkan terhadap file yang bisa dibuka namun isinya tidak lengkap sesuai dengan ketika upload, tentunya pokja ulp tidak akan mau tahu dan menganggap dokumen penaran tidak lengkap yang berujung pada pengguran penawaran.

Dokumen penawaran yang tidak bisa dibuka, meskipun dilakukan forensik oleh lpse atau lkpp, biasa menghasilkan hasil yang menyatakan bahwa memang dokumen begitu adanya alias gagal upload, dari curhatan banyak pokja ulp dan pengalaman pribadi penulis, ujung ujungnya pada pengguguran juga. Bahkan untuk pengadaan yang perlu cepat, biasanya kita anggap gugur saja dahulu sambil nunggu hasil forensik, so proses lelang dilanjut saja tanpa menunggu hasil forensik, karena keyakinan besar hasil tidak akan jauh dari gagal upload dan gugur. Tapi kalau hasilnya  lain, tentunya masih bisa dikoreksi hasil pemilihan penyedianya nanti. Maksimalnya sebelum kontrak hasil forensik harus sudah ada.

Kecurangan dalam pengadaan melalui e-procurement ini sudah diendus juga ole
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  yang menemukan modus curang baru yang dilakukan peserta tender lelang proyek di instansi pemerintah, yaitu dengan mempermainkan kecepatan penerimaan berkas syarat lelang dalam e-procurement.

Dari berita online
http://m.republika.co.id/berita/trendtek/internet/15/07/22/nrv56e-kppu-temukan-kecurangan-bandwidth-dalam-eprocurement#
===
KPPU menyatakan bahwa
"Ada modus baru yaitu mempermainkan 'bandwidth' saat peserta hendak mengirimkan syarat lelang," kata Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Lukman Sungkar di Batam Kepulauan Riau, Selasa (21/7).

KPPU menemukan dugaan kecurangan dengan mempermainkan kecepatan penerimaan data itu dalam kasus persengkokolan pada tender angkutan sampah Pemkot Batam.

KPPU menduga, terjadi persengkokolan antara petugas lelang dan peserta lelang, dengan mempermainkan 'bandwidth'. Saat peserta lelang yang hendak dimenangkan akan mengirimkan syarat, maka 'bandwidth' dibesarkan. Namun, setelah itu 'bandwidth' dikecilkan kembali.

"Jadi saat peserta lain hendak mengirimkan syarat lelang, mereka kesulitan," kata dia.

Dugaan itu muncul karena berdasarkan penyelidikan diketahui peserta lelang merasa sudah mengirimkan seluruh berkas syarat lelang. Namun setelah dicek ulang ke panitia lelang, ternyata ada syarat yang kurang.

"Dan setelah kita periksa, syarat mereka memang lengkap, tapi tidak terkirim. Mereka kesulitan untuk mengecek satu per satu apakah semuanya sudah terkirim, ternyata tidak," kata dia menjelaskan.

Karena panitia lelang tidak menerima syarat lengkap, maka peserta lain dinyatakan tidak lolos.

KPPU akan terus mencermati modus baru itu agar tidak berulang pada proses lelang yang lain.

Ia mengatakan secara umum, laporan dugaan persengkokolan dalam tender pemerintahan di Kepri pada tahun ini relatif menurun dibanding tahun lalu.

"Ada kecenderungan menurun. Jumlah investigasi dan jumlah laporan. Ini menjadi kekhawatiran kami sekaligus kegembiraan kami," kata dia.

Penurunan itu bisa diartikan pelaku usaha sudah sadar dan jera sehingga tidak lagi melakukan persengkokolan.

Namun di sisi lain KPPU curiga, pelaku usaha menemukan cara baru dalam bertindak curang. Karena temuan KPPU selama ini selalu menggunakan modus yang sama, yaitu adanya kesamaan penawaran lelang, kesalahan ketikan yang sama dan pengiriman penawaran dari satu komputer yang sama.
===

Siapa ya kira kira yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip pengadaan ini? Secara teknis operasionak tentunya hal ini ada pada kekuasaan lpse, para admin dan operator di lpse sangat tidak mungkin kalau tidak mengenali modus ini. Tinggal dicari siapa aktor intelektualnya ya. Mangga KPPU, KPK atau LKPP silahkan sama sama menyelidikinya ya... soalnya modus nih alias sudah sering terjadi di lapangan, so tunggu apalagi... sikat aja bos :)

Sumber: www.heldi.net

Ahok Diminta Tak Fokus pada Pengadaan Bus Saja

Pengadaan bus transjakarta kembali menjadi sorotan. Kali ini dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen Tangkudung yang menyoroti Pemeliharaan dan pelayanan transjakarta perlu pengadaan yang baik juga. Agar kasus mogok atau bahkan bus transjakarta yang terbakar dapat dicegah.
Kasus bus transjakarta yang mogok bahkan terbakar yang akhir akhir ini sering terjadi salah satu penyebabnya adalah perawatan yang kurang memadai. Peristiwa terakhir adalah bus transjakarta terbakar di halte Stasiun Jatinegara 2, Jakarta Timur, pada akhir pekan lalu.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen Tangkudung meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk lebih fokus pada perawatan dan pemeliharaan bus daripada melakukan pengadaan bus terlalu banyak.

Bus Transjakarta Kerap Bermasalah, Ahok Diminta Tegas

Belakangan kasus bus transjakarta yang bermasalah kerap menjadi sorotan. Terbaru, pada Sabtu (18/7/2015) siang tadi, sebuah bus transjakarta, yang dikelola oleh operator dari Damri mengalami musibah terbakar di bagian belakang mesin. 

Masalah yang kerap muncul itu membuat diusulkannya evaluasi terhadap direksi PT Transjakarta. Sebab, Transjakarta dianggap harus mampu melakukan pengawasan yang ketat terhadap operator-operator yang bergabung mengoperasikan bus.

Eks Dirut PLN Bakal Diperiksa Soal Korupsi Pengadaan HSD

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) pada anggaran 2010 PT Perusahaan Listrik Negara. Pekan depan, penyidik memeriksa tersangka berinisial NP yang merupakan mantan direktur utama perusahaan negara itu.
"Pekan depan, paling menyusun rencana (pemeriksaan). Kan itu (kasus) baru. Kita tidak hanya menangani 1 kasus," kata Kepala Subdit I Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Adi Deriyan, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/7/2015).

Tersangka baru korupsi pengadaan mobil listrik

Kejaksaan Agung  (Kejagung) memastikan bakal  ada tersangka baru dalam kasus  dugaan korupsi pengadaan 16  mobil listrik di tiga badan usaha  milik negara (BUMN). 
Hal itu diungkapkan Kasubdit  Penyidikan pada Jaksa  Agung Muda Pidana Khusus  (Jampidsus) Kejagung Sarjono  Turin. Berdasarkan keterangan  saksi, penyidik telah mengantongi  pihak yang diduga  terlibat dalam kasus tersebut.  Meski demikian, Turin belum  mau menyebut siapa tersangka  baru yang akan dijerat. Kita  lihat saja perkembangannya,  kemungkinan akan ada tersangka  baru, tandas Turin di  Kejagung, Jakarta, kemarin.  

Pengadaan Bus Hibah Kemenhub Mulai Diproduksi

Program pengadaan 1000 bus rapid transit atau BRT yang akan didistribusikan ke berbagai provinsi, telah memasuki tahap produksi yang dilakukan oleh tujuh perusahaan karoseri.
Menurut Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Taufiq Hidayat mengatakan Pengadaan 1000 unit bus pada tahun anggaran 2015 ini dilaksanakan melalui sistem e-catalog.

“Untuk proses produksi bus dilaksanakan tujuh perusahaan karoseri dengan pelaksana pekerjaan terbanyak adalah CV Laksana sebagai perusahaan karoseri dengan kapasitas produksi terbesar dan didukung peralatan produksi yang maju dengan penggunaan komponen dalam negeri yang mencapai 70 persen,” kata Taufik di Jakarta, Rabu (15/7).

3 bulan waktu untuk lkpp optimalisasi pengadaan

Presiden Joko Widodo meminta agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa khususnya dalam waktu tiga bulan kedepan. Reaksi tersebut dikeluarkan oleh Presiden ketika mendapatkan laporan dari Kepala LKP Agus Prabowo.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Andrinov Chaniago yang ikut mendampingi Presiden dan Kepala LKPP tersebut menjelaskan bahwa optimalisasi bisa dilakukan dengan penggunaan e-catalogue yang bisa dimanfaatkan karena prosedur yang sederhana namun bisa dipertanggungjawabkan. “Presiden meminta LKPP melakukan percepatan dan optimalisasi,” kata Andrinof di Jakarta, Selasa (14/7).

Tak Semua Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lewat E-catalogue

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengakui, tidak semua pengadaan barang/jasa pemerintah bisa dilakukan lewat e-catalogue. Ada beberapa yang mesti manual.

“Kalau barang, itu bisa, karena tidak semua barang sudah tersedia di e-catalogue. Kalau tidak tersedia, kan harus lelang biasa,” kata Agus kepada wartawan seusai bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/7).