Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

Jokowi Revisi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jokowi Akan Rombak Sistem Lelang Barang dan Jasa Pemerintah

Tidak akan lama lagi perpres 54 tahun 2010 akan kembali mengalami revisi signifikan, dari 3 (tiga) kali perubahan perpres hanya satu yang cukup signifikan sedangkan dua lainnya hanya menambah pasal tentang Penunjukan Langsung. Pengadaan barang dan jasa pemerintah mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perubahan ke empat dimungkinkan akan sangat signifikan, karena akan banyak menyederhakan proses pengadaan barang/jasas pemerintah agar lebih efisien, Jokowi ingin mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

"Rencananya Pak Jokowi akan merevisi Perpres (Revisi ke empat Peraturan Presiden) tentang pengadaan. Ada hal-hal yang mungkin masih menghambat, tanpa mengabaikan transaksi, efisiensi, dan pemihakan di dalam negeri," papar Agus Rahardjo, Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Kecelakaan Kerja di Gedung Baru LKPP

Kecelakaan kerja terjadi di proyek Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan. Dalam kejadian itu, satu pekerja tewas akibat tertimpa lengan konstruksi tower crane yang jatuh.

Menurut keterangan saksi di dekat lokasi proyek, Yansen, insiden itu terjadi pukul 10.30 WIB. Menurut dia, saat tower crane itu sedang dibongkar karena sudah selesai digunakan.

Swakelola

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
(pasal 26 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya)


Dari definisi di atas diperoleh 3 tipe Swakelola, yaitu:
1. Swakelola oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran
2. Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (IPL)
3. Swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas)

AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG ATAU JASA

Syarat akuntabilitas harus dipenuhi bilamana para pihak yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan ingin selamat. Demikian juga para pihak dalam pengadaan barang dan jasa harus memenuhi syarat akuntabilitas bilamana mereka ingin aman dalam melaksanakan tugasnya. Para pelaksana, pembuat kebijakan, auditor atau penegak hukum harus dapat mempertanggung jawabkan perannya masing-masing. Bilamana para pihak sudah akuntabel maka mereka akan saling menghormati dan saling mendukung terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang kredibel.
Siapapun, dimanapun dan kapanpun, pelaksana pengadaan barang atau jasa harus mempertanggungjawabkan 4 (empat) komponen akuntabilutas dalam pengadaan barang atau jasa.

Kondisi Pengadaan Barang Jasa di Inidonesia

Banyaknya kasus penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah membuat para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi galau. Ada ketidak pastian yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Para pelaksana kebijakan di lapangan sangat merasakan tekanan yang kuat atas beban kerja dan lingkungan yang kurang kondusif. Tekanan yang dirasakan semakin kuat manakala kompetensi mereka tidak mencukupi sesuai dengan tuntutan kerja. Sayangnya mereka juga tidak mengetahui kalau mereka tidak tahu apa yang harus dimiliki sebagai bekal untuk melaksanakan pengadaan. Bagi para pembina, baik regulator, pendamping atau bahkan instruktur, ketidak pastian juga semakin dirasakan karena empati kepada rekan-rekan mereka pelaksana kebijakan yang menghadapi berbagai kasus.

Wasmas

Wasmas adalah singkatan dari Pengawasan Masyarakat yang berfungsi:
a.  sebagai barometer  untuk  mengukur  dan mengetahui  kepercayaan  publik terhadap   kinerja   aparatur  pemerintah,  khususnya  dalam  Pengadaan Barang/ Jasa;

Value-Added & Value Analysis

Value-Added adalah nilai tambah atau peningkatan nilai produk dibandingkan terhadap jumlah nilai input dalam suatu proses produksi.

Value For the Money (VFM)

Value For the Money (VFM) adalah nilai/manfaat yang dihasilkan dari proses pengadaan
Dapat dihitung dengan persamaan  V = (Q x SL) / (T x C)
memberi gambaran semakin besar nilai V, semakin besar nilai dalam mencapai tujuan pengadaan atau semakin dekat dengan tujuan pengadaan yang direncanakan.

Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau  badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Usaha Menengah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikategorikan sebagai Usaha Non Kecil

Usaha Kecil

Usaha Kecil  adalah usaha  ekonomi produktif yang berdiri sendiri   dan dilakukan  oleh orang perseorangan  atau badan usaha yang  bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan  yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung  dari usaha menengah atau  usaha  besar, yang memenuhi kriteria sebagai berikut: