Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, July 18, 2017

LKPP Tingkatkan Peran UMKM dalam Pengadaan Pemerintah

LKPP mengadakan kegiatan dialog interaktif yang bertajuk “Pengadaan Pemerintah di Mata UMKM”. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Creative HUB ini dihadiri oleh stakeholder yang terkait dengan UMKM baik itu dari Pemerintah ataupun dari pelaku industri UMKM itu sendiri.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gusmelinda Rahmi selaku Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, yang juga sebagai penanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan ini. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari penuh ini, dihadiri oleh narasumber yang kompeten yaitu Agus Prabowo (Kepala LKPP), M. Fajar Santoso (Kepala Bidang DPMPTSP DKI Jakarta), dan Adang Iskandar (Managing Director GOUkm.id).

Dalam sambutannya, Gusmelinda menjelaskan UMKM merupakan sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sehingga UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia yang mampu bertahan terutama pasca krisis ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, maka LKPP memberikan pengetahuan yang lebih luas terkait dengan kesempatan dan peran UMKM dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, dalam acara ini, LKPP yang diwakili oleh Robin Asad Suryo selaku Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, juga merilis aplikasi Vendor Directory. Aplikasi tersebut diperkenalkan sebagai aplikasi yang dapat menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk barang dan jasanya. Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan UMKM dapat mempertahankan eksistensinya dalam persaingan global saat ini. Hal ini juga berkesinambungan8 dengan program “Gerakan UMKM 3.0 – Gerakan UMKM Menuju Digital”, yang digagas oleh GOUkm.id.

“Kedepan, LKPP akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk meningkatkan peran UMKM dalam keikutsertaannya di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tidak hanya dengan Pemerintah saja, LKPP juga akan menggandeng pihak-pihak swasta ataupun asosiasi-asosiasi untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga iklim usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga akan berkembang,” pungkas Robin.


Sumber: http://www.harianterbit.com/kemenkop/read/2017/07/18/84229/0/44/LKPP-Tingkatkan-Peran-UMKM-dalam-Pengadaan-Pemerintah-

Ketua KPK: Setnov Diduga Kondisikan Peserta dan Pemenang Pengadaan e-KTP

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto telah ditetapkan ‎sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan Setya Novanto diduga memiliki peran dalam proyek e-KTP, baik dalam proses perencanaan maupun pembahasan anggaran di DPR.

Tidak hanya itu, Setya Novanto juga diduga berperan dalam proses pengadaan barang dan jaksa dalam proyek e-KTP.

Monday, July 3, 2017

Akom Dan Istrinya Dipanggil Penyidik KPK

Akom, sapaan Ade Komaruddin, akan diperiksa hari ini (Senin, 3/7) sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Istri Akom, Netty Marliza juga turut dalam daftar pemeriksaan KPK.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA dalam perkara korupsi pengadaan KTP elektronik," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Monday, June 19, 2017

Terdakwa Mengaku Tidak Pernah Pengaruhi Pengadaan Monitoring Satelit

Terdakwa bekas Pelaksana tugas Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Eko Susilo Hadi menegaskan fakta hukum selama persidangan tidak mengarahkan dirinya mempengaruhi Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memenangkan salah satu perusahaan yang mengikuti tender pengadaan monitoring satelit tahun anggaran 2016.

Saat membacakan nota pembelaan pribadi atau pledoi, Eko Susilo Hadi mengatakan fakta persidangan juga tidak mengungkapkan adanya pertemuan dirinya dengan pihak penyedia barang.

"Sampai saya tanda tangani pengumuman pemenangnya pada tanggal 8 September 2016 saya tidak pernah ketahui ada bagian fee yang diperuntukan untuk Bakamla," kata Eko Susilo Hadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Thursday, June 15, 2017

LKPP gelar bimtek bagi pengawas pemerintah

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan akibat lemahnya penguatan dan pemahaman maupun kualitas pekerjaan membuat masih sering terjadinya KKN. Dilain pihak, lemahnya kepatuhan terhadap implementasi sistem pengendalian intern terhadap ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

"Atas dasar itulah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) melakukan bimtek terkait pengembangan kapasistas bagi aparatur pengawas dan pejabat pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa di pemerintah provinsi," kata Elysa kepada wartawan usai membuka bimtek, di Jayapura, Rabu (14/6/2017).

Sunday, June 4, 2017

Bupati Magetan Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Sepatu PNS

Penyidik Kejaksaan Negeri Magetan memeriksa Bupati Magetan Sumantri sebagai saksi dalam kasus pengadaan sepatu pegawai negeri sipil tahun anggaran 2014 senilai Rp 1,2 miliar, Jumat ( 2/6/2017).

Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, Siswanto yang dikonfirmasi Kompas.com, Jumat  (2/6/2017) malam membenarkan pemeriksaan Bupati Magetan Sumantri.

"Iya, tadi diperiksa. Bupati diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sumarjoko (kepala Bappeda Magetan) dalam kasus pengadaan sepatu PNS," ujar Siswanto.

Monday, May 29, 2017

BPK Periksa Persenjataan TNI dan Kemenhan Sehabis Lebaran

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RIakan mengaudit seluruh proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan dan TNI. Salah satunya mengaudit laporan keuangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland-101.

"Kami akan menyusun tim audit dalam waktu dekat. Kami akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tapi tidak untuk kasus Agusta Westland 101 saja, tapi seluruh pengadaan alutsista," kata Anggota BPK Agung Firman Sampurna, di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Sunday, May 28, 2017

Pengadaan Barang dan Josa Dorong Pembangunan

Pengadaan barang dan jasa penting dalam menunjang pembangunan daerah. Hal ini diungkapkan Sekkot Bitung Audy Pangemanan saat membuka sosialisasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), Rabu (24/05) di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara (Minut).

Menurut Pangemanan, pengadaan barang dan jasa akan mendorong penyelengaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Serta menciptakan clean governance dan good governance,” katanya.

Pengadaan Kapal Bikin Laporan Keuangan KKP Dapat Opini Disclaimer

Laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2016 mendapat opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut salah satunya disebabkan karena adanya keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban terkait pengadaan 1.716 Kapal Penangkap Ikan (KPI) pada Agustus 2016 lalu.

Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto meminta BPK segera melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) menindaklanjuti opini tersebut. Pihaknya, telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan lanjutan kepada BPK pada tanggal 15 dan 17 Mei lalu.

Proyek Sampah TPA Suwung yang Mangkrak

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan menegaskan, masalah proyek pengolahan sampah di TPA Suwung, Bali yang mangkrak harus segera dicari solusinya. Solusi tersebut harus dipecahkan bersama dengan melibatkan para pakar dari Universitas Udayana Bali sebagai tenaga teknis dan evaluator.

"Koordinasikan dengan Universitas Udayana saja. Pokoknya tanggal 13 (Juni), harus tuntas. Saran saya yang perlu evaluasi itu dari Universitas Udayana saja karena mereka bikin studi mengenai hal ini," ujar Luhut di Jakarta, Minggu (28/5/2027).

Thursday, May 25, 2017

KPK Terus Telusuri Aliran Dana Proyek Pengadaan Al Quran

Mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Nurul Iman Mustofa, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/5/2017)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK menggali keterangan dari Nurul Iman Mustofa soal dugaan adanya aliran dana ke pihak lain dari kasus pengadaan Al Quran tersebut.

Pengadaaan Tanah untuk Kepentingan Umum Diserahkan ke Satker

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Bagian Administrasi Kewilayahan, Rabu (24/05) melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum pertanahan,implementasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Rokan Hulu.

Pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum pertanahan yang dilangsungkan di salah satu hotel di Kota Pasir Pengaraian, terlihat para nara sumber dihadiri dari Badan Pertanahan Provinsi Riau. Sementara peserta berasal dari pegawai dari masing-masing satuan kerja (Satker) dilingkungan Pemda Rokan Hulu dan Polres Rokan Hulu.

Sosialisasi E-Katalog LKPP - ayooklik di Pontianak

 Inilah suasana sejumlah perwakilan instansi Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalbar menghadiri Sosialisasi E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang digelar PT Airmas Perkasa (ayooklik.com) di ruang Kalimantan Ballroom Hotel Aston, Jalan Gajahmada 21, Pontianak, Selasa (23/5/2017).

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa LKPP, Rr Ajeng Kusharyeni Pratiwi mengungkapkan dalam kegiatan ini, pihaknya mensosialisasikan tentang E-Katalog dan E-Purchasing, yang merupakan salah satu metode pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah.

Aplikasi E-Kontrak Dikenalkan ke Pegawai Pemkot Tangerang

Sistem E-Procurement merupakan produk baru dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem tersebut memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum dan pra-kualifikasi serta sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website.

Penggunaan E-Procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja dan efektifitas serta efisiensi, bahkan transparansi dan akuntabilitas.

Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin mengemukakan, segala aktivitas dalam pemerintah, baik Pemerintah Pusat, kabupaten, kota, provinsi, tak lepas dari urusan pengadaan barang dan jasa. Tak terkecuali di Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam pengadaan barang dan jasa, harus terus didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten sehingga akan turut memberikan dampak pada peningkatan kinerja, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas disetiap pelaksanaannya.

Wednesday, May 3, 2017

Kasus Pengadaan Bibit Kedelai Fiktif, Kepala UPTD Pertanian Tambora Jadi Tersangka

Mapolres Bima menetapkan oknum N sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan bantuan bibit kedelai tahun 2015 lalu. Oknum kepala UPTD Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Tambora ini ditetapkan tersangka setelah dokumen BAP dinyatakan lengkap dan rampung.

Kapolres Bima Kabupaten melalui Kanit Tipikor Ipda Kadek Sumerta menjelaskan pihaknya sudah melakukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kasus GPPTT Kedelai di Kecamatan Tambora tahun 2015.

Perpres tentang Penyelenggaraan Asian Games 2018

Dengan pertimbangan untuk menjamin kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018. Atas dasar pertimbangan itu, pada 18 April 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018.

Menurut Perpres ini, pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dana penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sunday, April 23, 2017

ULP/POKJA Menjadi Ujung Tombak Pembangunan Infrastruktur PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi simpul penting dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Oleh karenanya profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan, di samping penguatan kelembagaan.
Hal itu disampaikan Basuki dalam Rapat Koordinasi ULP dan POKJA di lingkungan Kementerian PUPR yang mengusung tema “Modernisasi Pengadaan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur," di Jakarta, Kamis (20/4).

Takut Terjerat Hukum, ASN Ogah Jadi Pejabat Pengadaan Barjas

Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta jangan takut menjadi pejabat pengadaan atau menjadi panitia pengadaan barang dan jasa (barjas).

“Saat ini, banyak ASN yang enggan jadi panitia maupun pejabat pengadaan barang dan jasa. Keengganan ini disebabkan sanksi hukum yang cukup berat jika seorang pejabat atau panitia pengadaan tidak bekerja sesuai aturan hukum yang ada,” kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) Kantor WIlayah (Kanwil) Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenagsu), Muhammad David Saragih di acara Diseminasi Perlindungan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) di Hotel Garuda Plaza Medan, Kamis (20/4) kemarin.

Dia menegaskan, ASN yang menjadi pejabat pengadaan barang sebaiknya mempedomani peraturan dan hukum yang ada, terutama Peraturan Presiden (Perpres) No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Jika mempedomani aturan itu, maka mudah-mudahan tidak akan ada masalah,” ungkapnya. (sor

Wednesday, April 19, 2017

Perpres. Asian Games 2018

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan Asian Games 2018.

"Perpres penyelenggaraan Asian Games 2018 sudah saya tandatangani. Hari ini diundang-undangkan," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo menambahkan, Perpres menitikberatkan pada dua hal.

Poin pertama, pemerintah resmi menyerahkan penyelenggaraan Asian Games 2018 kepada Inasgoc. Kedua, soal pembiayaan perhelatan olahraga se-benua Asia tersebut.

"Pembiayaannya sebagian dari APBN, sebagian cari sendiri, sponsorship, ticketing dan sebagainya. Tapi ketika dia dibelanjakan, tetap harus akuntabel," ujar Agus.

Sumbangan Rp 300 miliar

Soal pembiayaan, Agus menambahkan, ada pihak swasta yang sudah bersedia menyumbang dana dalam jumlah besar untuk penyelenggaraan Asian Games 2018.

"Sponsornya sih belum. Tapi sudah ada yang bersedia untuk menyumbang Rp 300 miliar seperti yang tadi (dalam rapat) dibilang Pak Erick Tohir. Itu dalam negeri loh. Belum yang internasional," ujar Agus.

Agus enggan mengungkap siapa penyumbang yang dimaksudkan.

http://nasional.kompas.com/read/2017/04/18/20271861/perpres.asian.games.2018.diteken.ada.donatur.yang.siapkan.rp.300.miliar

Saturday, April 15, 2017

PENGADAAN ALKES di Kemenkes: Kejagung Periksa Vendor

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa vendor pengadaan barang dan jasa terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat dan bahan HIV dan IMS Tahun Anggaran 2015 di Kementerian Kesehatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M. Rum mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.