Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Thursday, July 21, 2016

Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Cirebon tegaskan LPSE harus terbuka

Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Sekretariat Daerah  (Setda) Kabupaten Cirebon, Adil Prayitno dengan tegas membantah bila semua proyek di OPD yang melalui tahap lelang  LPSE dikerjakan oleh satu orang yakni  keluarga dari bupati Cirebon.“Informasi itu tidak benar. Karena proses lelang dilakukan secara terbuka melalui LPSE dan diikuti oleh siapa pun, selagi memenuhi persyaratan,” kata Adil kepada “FC” di ruang kerjanya, Senin (18/7).

Menurutnya, pihaknya akan memproses lelang setelah adanya usulan dari dinas sesuai dengan format-format yang sudah ada. Setelah itu barulah pihaknya akan memprosesnya. Sehingga, apabila ada isu yang berkembang di luaran bahwa pemenang lelang adalah satu orang saja, dan itu keluarganya bupati Cirebon itu tidak benar.

“Proses lelang itu secara terbuka dan diikuti oleh siapa saja, jadi bila hanya satu orang yang mengerjakan dan itu keluarga Pa Bupati seperti yang diberitakan di koran, itu tidak benar,” tegas Adil. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisasatra juga membantah bila pengerjaan proyek tersebut dilakukan oleh keluarganya.

“Saya tidak punya  keponakan yang bernama Asep, Asep yang dimaksud itu kontraktor, sama dengan yang lainnya. Hanya saja dulu Asep pendukung SPC,” kata Sunjaya melalui pesan singkatnya.
Sebelumnya diberitakan, Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Cirebon mempertanyakan kinerja  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang kurang maksimal.

Pasalnya banyak isu yang berkembang di masyarakat soal penangganan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh keluarga dari bupati Cirebon. Dewan pun diminta turun tangan dalam persoalan tersebut.

“Banyak keluhan dari  masyarakat dan pemborong yang masuk ke kami,  katanya proyek-proyek LPSE di Kabupaten Cirebon dikuasai rekanan yang katanya  keponakannya bupati yang bernama Asep Pratama,” kata Ketua LMP Kabupaten Cirebon, Agus Dian di kantornya.

sumber :
news.fajarnews.com


Wednesday, July 20, 2016

Semester 1, Surat Berharga Negara di Lelang capai Rp 246,87 Triliun !!

Total penerbitan surat berharga negara (SBN) melalui lelang yang berhasil dilakukan pemerintah sepanjang semester I/2016 sebesar Rp246,87 triliun.

Dalam risetnya, analis fixed income PT MNC Securities I Made Adi Saputra mengatakan pada kuartal III/2016, target indikatif penerbitan SBN melalui lelang mencapai Rp88 triliun.

Adapun selama kuartal II 2016, pemerintah telah berhasil menerbitkan SBN melalui lelang sebesar Rp118,256 triliun dengan 13 kali frekuensi lelang. Dari jumlah total tersebut, lelang SUN menyerap Rp78,44 triliun sedangkan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk senilai Rp29,816 triliun.

“Dengan demikian total penerbitan SBN melalui lelang yang berhasil dilakukan Pemerintah selama semester I 2016 adalah sebesar Rp246,87 triliun,” katanya dalam riset yang diterima, Selasa (19/7/2016).

sumber :
market.bisnis.com

Saturday, July 16, 2016

RS Perbaiki SOP Pengadaan untuk cegah Vaksin Palsu

Kementerian Kesehatan menginstruksikan rumah sakit untuk memperbaiki standard operating procedure (SOP) yang berlaku guna menerapkan pencegahan terhadap masuknya produk ilegal dari distributor tidak resmi.

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran bagi fasilitas layanan kesehatan agar membuat SOP yang memuat tindakan koreksi dan pencegahan.

Thursday, July 14, 2016

6 Saksi Pengadaan pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan Laboratorium di Kampus Politeknik Teknologi Kimi Industri (PTKI) Medan Diperiksa

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara telah menjadwalkan sejumlah pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan Laboratorium di Kampus Politeknik Teknologi Kimi Industri (PTKI) Medan yang bersumber dari tahun anggaran (TA) 2013 seniliar Rp 5,6 miliar.

Kepala Tim Penyidikan Netty Silaen mengatakan, sebanyak enam saksi akan diperiksa. Keenam saksi tersebut, berasal dari satu Ketua dan lima anggota Pengadaan Barang dan Jasa proyek pembangunan di kampus milik pemerintah tersebut.

Wednesday, July 13, 2016

APBDes - Dugaan Penyalahgunaan ADK Balikukup diperiksa


Penyelidikan dan penyidikan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Balikukup, terus bergulir. Setelah Idulfitri, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim bakal turun lagi ke Kampung Balikukup.

Dikatakan Kasatreskrim Polres Berau AKP Andreas Nurcahyo Wibowo melalui Kanit Tipikor Ipda Agus Priyanto, pihaknya bakal turun ke Kampung Balikukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Pengadaan Pompa 2012 sd 2014 di Dinas Tata Air DKI diperiksa KPK

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Teguh diperiksa sebagai saksi untuk menggali dugaan TPPU yang dilakukan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu. Ia mengaku dicecar mengenai proyek pengadaan barang di Dinas Tata Air.

Tuesday, July 12, 2016

Memborong Buku Sekolah Kurikulum 2013 Hanya dengan Beberapa ‘Klik’


Tren berbelanja online atau daring tidak hanya merambah dunia fashion, kosmetik, atau gadget, tetapi juga buku sekolah. Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan pengadaan buku sekolah Kurikulum 2013 dengan sistem E-Katalog atau online shop

Dengan metode ini, semua proses transaksi pembelian buku, mulai dari pemesanan sampai dengan pembayaran dapat tercatat dengan lengkap, sistematis, transparan bagi semua pihak, baik sekolah sebagai pembeli, penyedia sebagai penjual, LKPP sebagai mediator pengadaan pemerintah. Selain itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun dapat mengawasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembeliaan buku sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan.

Thursday, July 7, 2016

Konsultan Terminal Rawamangun kacau

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan kondisi Terminal Rawamangun masih sangat kacau. Padahal, dengan anggaran yang cukup besar seharusnya terminal tersebut bisa jauh lebih baik.
"Kekurangan jelas, terminalnya jelek banget mutunya, bahannya jelek. Harusnya dengan uang gitu sudah bagus," kata Ahok di Terminal Rawamangun, Senin (4/7/2016).
Ahok mengeluhkan jasa konsultan dalam merancang bangunan terminal ini. Pasalnya, ada banyak hal yang menurut Ahok amburadul. Dia mencontohkan, ubin pemandu penumpang disabilitas, khususnya bagi tunanetra, yang membuat pintu tersangkut.

Monday, July 4, 2016

Rekanan Jadi Tersangka, Proyek Lab UNM Rugikan Negara Rp 4,4 Miliar

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel menetapkan Direktur PT Jasa Bhakti Nusantara, Edy Rahmat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar (UNM).
“Penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka, berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum,” tegas Direktur Ditkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Herry Dahana, Kamis (30/6/2016).
Selain alat bukti yang dikantongi penyidik, penetapan tersangka terhadap Edy juga dikuatkan dengan adanya hasil audit pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulsel yang menemukan adanya kerugian negara. Tersangka juga dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab sebagai pelaksana proyek (rekanan,red).

Kerugian Negara Akibat Pengadaan Barang/Jasa Mencapai 1 Triliun !


Seperti yang di beritakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga 2015 kerugian negara akibat korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa nilainya mencapai Rp 1 triliun.

Untuk itu, saat ini KPK dan beberapa lembaga pemerintah lainnya sedang melakukan kajian untuk mengatasi celah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

"Diharapkan kajian ini bisa menutup celah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, yakni memetakan akar masalah terkait pengadaan barang dan jasa," ujar Pelaksana tugas Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Cahya Harefa, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Cahya mengatakan, dari 468 kasus korupsi yang ditangani KPK, terdapat 142 kasus yang terkait pengadaan barang dan jasa. Kerugian negara yang disebabkan diperkirakan hampir mencapai Rp 1 triliun.

Sunday, July 3, 2016

Perusahaan Korea-Indonesia Investasi Pengadaan Kapal

Padang. Perusahaan pembuat kapal Korea Koring Ocean Development dan PT Andalas Bahari Lestari sepakat bekerjasama dan berinvestasi di sektor kelautan Sumatera Barat dalam pengadaan kapal nelayan di Padang.
"Kami baru saja menandatangani MoU kesepakatan yang berlaku selama setahun untuk bekerjasama dalam pengadaan kapal di Sumbar," kata Direktur Utama PT Andalas Bahari Lestari Syahril Amir di Padang, Jumat (24/6).

Sebagai langkah awal, kata dia, PT Andalas akan datangkan dua contoh kapal dari Korea untuk dikenalkan ke nelayan Sumbar "Kapal tersebut akan berbahan fiber dengan teknologi, mesin, dan bahan baku dari Korea, tapi tetap dirakit di Padang," kata dia.

Pertamina Siap Mengikuti Tender PLTGU Jawa I

PT Pertamina (persero) tetap mengikuti tender Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa I di Muara Tawar, Bekasi. Perseroan masih berniat investasi pada pembangkit listrik dengan kapasitas 2x800 megawatt (MW).

“Ya, kami (Pertamina) akan terus (ikut tender)," ujar Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soejipto, Jumat (24/6/2016).

Dwi memaparkan Pertamina tidak ragu, meskipun pada proses lelang tersebut PT PLN (Persero) mengubah skema penyediaan energi primer. Dalam hal ini, bukan gas milik dari Pertamina yang digunakan untuk pembangkit tersebut.

BPOM kesulitan memantau pengadaan Vaksin

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak lagi disertakan dalam pengawasan terhadap pengadaan sediaan farmasi, termasuk obat dan vaksin, sejak tahun 2014.
Menurut Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan, hal itu sesuai dengan tiga peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang mengatur ihwal tersebut.

Pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

LPSE harus transparan

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta agar pejabat di daerah bisa melaksanakan proses tender proyek dengan benar. Diharapkan lagi tidak yang ‘dime­nangkan’ dalam proses pengadaan proyek itu.

“Kalau semuanya transparan tentu tidak ada yang dirugikan dalam pengadaan proyek tersebut. Sehingga diharapkan LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elek­tronik) memang benar-benar menjalankan fung­sinya,”ungkap Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Sumbar, Marlis, kepada Haluan kemarin di Padang menanggapi tertangkapnya pengusaha dan pejabat Sumbar oleh KPK, awal pekan ini .
Selama ini kata Marlis, LPSE belum menjalankan fungsinya dengan maksimal, sehingga masih ada yang terkesan dimenangkan. “Banyak juga yang bertanya kepada ketika kami sudah ikut tender di LPSE tetapi proyek menang itu ke itu saja,”tuturnya.

Saturday, July 2, 2016

Dibatalkan KPPU, PLTSa Gedebage Ditender Ulang

PD Kebersihan harus membuka tender ulang pembangunan proyek PLTSa Gedebage menyusul pembatalan tender oleh KPPU.

Direktur Utama PD Kebersihan, Deny Nurdyana,  mengatakan, setelah ada pembatalan oleh KPPU Pemkot Bandung dianjurkan segera melakukan pembukaan tender PLTSa Gedebage. Menurut Deny, Sembilan perusahaan berminat menangani pembangunan PLTa ini.

Pengadaan buku kurikukum 2013

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan 10 perusahaan yang akan melakukan pengadaan buku kurikulum 2013 dengan sistem E-Katalog atau Online Shop.

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada LKPP atas kerja yang luar biasa, sehingga dapat terwujud pengadaan buku online shop,” kata Sekretaris Jenderal Kemdikbud Didik Suhardi di Jakarta, Jumat (1/7).   

Sepuluh perusahaan pengada buku Kurikulum 2013 tersebut adalah PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, PT. Intan Pariwara, PT. Mulia Kencana Semesta, PT. Jepe Press Media Utama, PT. Temprina Media Grafika, PT. Masmedia Buana Pustaka, PT. Sarana Pancakarya Nusa, CV. Cakrawala Harapan Jaya, PT Pesona Edukasi, dan PT. Gramedia.

“Alhamdulilah hari ini kita menyaksikan penandatanganan kontrak kerja antara Bapak Kepala LKPP dengan para pemimpin penyedia buku secara online,” ucap Didik.

Kebijakan penyediaan buku Kurikulum 2013 dilakukan melalui pembelian secara daring (Online shoping), dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagai acuan penentu harga. 

Kebijakan tersebut diambil dalam rangka peletakan pondasi untuk memperkuat tata kelola keuangan pendidikan, sehingga lebih transparan dan akuntabel. 

“Dengan model online ini, Insya Allah semua transaksi dapat dilakukan dengan transparan, sehingga dapat lebih efektif dan efisien,” ujar Didik.
 
Penyediaan melalui sistem pembelian buku secara daring adalah buku Kurikulum 2013 untuk kelas 1, 4, 7, dan 10, dengan estimasi jumlah sekolah yakni 25 persen dari total sekolah. 

“Pengadaan buku ini berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah, kami mengharapkan kecepatan menjadi faktor utama, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman,” terang Didik.

Friday, July 1, 2016

Cegah Vaksin Palsu dengan e-Katalog !

Seperti yang dilansir pada Harianaceh, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang meminta rumah sakit pemerintah maupun swasta melakukan pengadaan vaksin melalui e-katalog. Dengan begitu, vaksin yang dibeli pasti resmi.

“Vaksin reguler yang beredar mayoritas adalah dibeli di e-katalog

Thursday, June 30, 2016

Pegadaian Lelang Emas Murah


Emas selalu menjadi daya tarik bagi masyarakat khususnya kaum Ibu. Harganya yang selalu naik, membuat orang tidak pernah ragu untuk membeli emas untuk dijadikan investasi. Di Jakarta setiap hari Jumat, PT Pegadaian (Persero) secara rutin menggelar bazar perhiasan emas murah. Kegiatan tersebut dilakukan di pelataran parkir Kantor Pusat Pegadaian, di Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat.

Istiyodi, Asisten Manajer Pegadaian Kanwil 8 Jakarta, mengungkapkan selain lebih murah, emas yang dijual di bazar ini terjamin kualitas, kadar, dan keasliannya. Emas yang dijual berasal dari cabang-cabang Pegadaian di Jabodetabek.

"Buka terus setiap hari Jumat, setiap minggunya ada 7-8 cabang yang ikut. Tapi cabang yang menjual ganti-ganti, perhiasan yang dijual juga tergantung cabang. Ada pula emas batangan kalau ada," jelasnya kepada detikFinance ditemui di lokasi bazar, Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Dia mengungkapkan, harga miring pada emas yang dijual di bazar, lantaran Pegadaian menaksir harga emas berdasarkan kadar dan beratnya. Sebaliknya, toko emas menerapkan pembebanan biaya pembuatan motif, bentuk, jumlah mata, dan ongkos lainnya sehingga menjual harga lebih mahal.

"Kenapa lebih murah? karena kita hanya menjual berdasarkan berat dan kadar emasnya saja. Kalau toko lain ada perhitungan biaya pembuatan. Sudah begitu kalau butuh uang bisa digadai langsung ke Pegadaian, harganya juga tidak berubah," kata Istiyodi.

Emas-emas yang dijual Pegadaian di bazar, lanjutnya, seluruhnya berasal dari emas yang digadaikan masyarakat dan kemudian tak mampu menebusnya kembali.

"Emas semuanya dari cabang-cabang, dari orang yang gadai emas tapi tak diteruskan, atau nggak ditebus lagi. Di sini buka dari jam 8.00 WIB, kita batasi sampai jam 15.00 WIB, tapi biasanya sebelum jam 14.00 WIB, emasnya sudah habis semua," ucap Istiyodi.

Diungkapkannya, sebenarnya emas-emas yang ditawarkan di bazar juga dijual pada masing-masing cabang dengan harga yang sama. Namun di bazar, emas yang ditawarkan jauh lebih banyak sehingga masyarakat bisa memilih sesuai selera.

Sejumlah perhiasan yang dijual di bazar Pegadaian antara lain cincin, anting, koin emas, giwang, kalung, sampai logam mulia batangan.

sumber : finance.detik.com


Terdakwa Tipikor Pengadaan Bibit dan Pupuk Dituntut 18 Bulan Penjara

Terdakwa dugaan tipikor proyek pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk organik Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Musi Banyuasin, Abdul Rasyid (48), dituntut penjara 18 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Deny Syafei SH, di PN Tipikor Palembang Kamis (23/6).

Deny juga menuntut Rasyid untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsider tiga bulan penjara.

Atas tuntutan JPU tersebut, Rasyid sudah menyiapkan materi pembelaan yang akan dibacakan melalui penasehat hukumnya. Majelis hakim tipikor yang diketuai Kamaludin SH MH memberikan waktu sepekan untuk Rasyid dan penasehat hukumnya menyiapkan materi pembelaan.

Wednesday, June 29, 2016

Pengadaan EWS (Early Warning System)

Untuk mendeteksi dini datangnya banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), ajukan pengadaaan  7 Early Warning System, atau alat pendeteksi dini terjadinya banjir.

Kepala BPBD Tanah Bumbu Mariani mengatakan, tiga kecamatan yang berada di daerah sungai sangat berpotensi terjadi banjir jika musim penghujan, untuk itu, BPBD Tanbu ajukan pengadaan 7 EWS lagi, agar terjadinya banjir cepat terdeteksi, sehingga masyarakat bisa bersiap - siap jika banjir datang.