Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

Thursday, February 4, 2016

LKPP Bisa Tunjuk Konsultan Proyek Infrastruktur

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) siap mengawasi pengadaan pemerintah terhadap proyek-proyek besar yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1/2016 dan Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan LKPP diberi tugas oleh pemerintah untuk mengawasi pengadaan terutama dalam rekruitmen konsultan proyek. Dia menuturkan LKPP boleh menunjuk langsung konsultan senilai hingga Rp500 juta dengan syarat konsultan yang dipilih pernah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik.

Monday, February 1, 2016

Pengadaan Jilbab Mabes Polri Senilai 400 Juta Dilanjutkan

Polda Sumut kembali melanjutkan kasus dygaan penipuan pengadaan jilbab di Mabes Polri. Kali ini L Parapat (LP) selaku penerima setoran uang dugaan penipuan pengadaan jilbab di Mabes Polri, dijadwalkan akan diperiksa penyidik Subdit II/Tahbang/Harda Direktorat Reskrimum Polda Sumut, Senin (1/2) mendatang.

"Sudah kita kirim surat panggilannya untuk pemeriksaan hari Senin (1/2) 2016. Uang pencairan tersebut disetorkan ke rekening atas nama LP," sebut Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf Minggu (31/1/2016).

Sunday, January 31, 2016

Memahami Pengadaan Barang dan Jasa untuk Desa

Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana definisi yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Temukan Bukti Dugaan Korupsi Pilkada KPUD Langgar Perpres No 72/2014

Peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam perpres 54 tahun 2010, perpres ini mengalami perubahan 4 (empat) kali, salah satunya dengan perpres 70 tahun 2012. Perpres 70 ini hanya merubah beberapa bagian dari pasal pasal dalam perpres 54 tahun 2010. Sehingga seharusnya peraturan yang mengatur pengadaan tetaplah perpres 54 tahun 2010, sedangkan perpres 70 hanya lah perubahan nya saja.

Saturday, January 30, 2016

Hati hati jadi PPHP

Meskipun pelaksanaan pekerjaan dan pembuatan spesifikasi adalah tugas PPK, namun ketika PPK bermasalah maka PPHP pun akan kena getahnya, ketika mereka tidak menerima barang/jasa yang tidak sesuai aturan berlaku, baik yang tertuang langsung di kontrak pengadaan atau dalam aturan lainnya.
Hal ini terjadi pada pengadaan mobil dinas gubermur Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Pekanbaru terus gesa penyidika dugaan korupsi pengadaan mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.Pada Jumat, penyidik meminta keterangan Indriadi, Ketua Tim Panitia Penerima dan Hasil (PPHP) pengadaan kendaraan dinas berjenis Jeep tersebut.

Wednesday, January 27, 2016

SVLK akan menjadi persyaratan Penyedia

Dalam rangka sustainable procurement dan Upaya pengelolaan kelestarian hutan di Indonesia memasuki babak baru. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan memasukkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) sebagai salah satu kriteria dalam pengadaan barang berbahan dasar kayu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Tanah Air.
Hal ini diungkapkan Kepala LKPP Agus Prabowo dalam focus group discussion(FGD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, LKPP, Multistakeholder Forestry Programme 3 (MFP3), dan WWF Indonesia di Jakarta. Agus Prabowo menyatakan bahwa selama ini perusahaan yang memiliki SVLK mengeluh kurang mendapatkan pasar. “Untuk itu, kita sediakan pasar bagi perusahaan yang memiliki SVLK,” tegas Agus dalam siaran pers yang dilansir WWF Indonesia, Selasa (26/1).
Dalam paparannya, Agus Prabowo juga menjelaskan bahwa perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan barang berbahan dasar kayu, berkewajiban untuk menunjukkan referensi sertifikat SVLK sebagai salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk produknya masuk di dalam e-catalog pengadaan barang LKPP.

Saturday, January 23, 2016

Saksi Ahli Setyabudhi Arijanta Sebut Pengadaan QCC oleh Lino Tak Darurat

Direktur Kebijakan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Setiabudi Arijanto menilai, pengadaan barang dan jasa yakni Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang dilakukan mantan Direktur Utama, Richard Joost Lino alias RJ Lino tidak darurat.
Maka itu proses pengadaan QCC seharusnya melalui lelang tender, bukan penunjukkan langsung. Hal itu dikatakan Setiabudi saat menjadi ahli di sidang gugatan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Lino di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).
"(Soal pengadaan barang dan jasa) hampir sama di perpres dan permen BUMN. Cuma mendefinisikan, terutama penanganan darurat. Darurat pemerintah dan BUMN beda," kata Setiabudi dalam sidang di PN Jaksel, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Saksi Ahli Sepakat Pengadaan Adalah Hak Direksi

Dua ahli pengadaan pemohon dan termohon dalam pra peradilan mantan Dirut Pelindo II RJ Lino secara mengejutkan dengan tegas menyatakan bahwa soal pengadaan merupakan hak direksi.
Saksi ahli pengadaan Setiabudi yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada majelis hakim Udjianti menyatakan yang berwenang melakukan perubahan aturan adalah direksi, selama tidak bertentangan Peraturan Menteri BUMN yang menjadi pedoman direksi berwenang melakukan perubahan aturan.

Thursday, January 14, 2016

Kasus Pengadaan Alkes, Kepala Dinkes Lingga Diperiksa Delapan Jam

Bener kata ahok ya:
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, dr Ignatius Luti menjalani pemeriksaan selama delapan jam di Mapolres Lingga, Selasa (12/1). terkait pengadaan alat kesehatan (Alkes) Kabupaten Lingga tahun 2013.
Selain sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Luti dipanggil dan dimintai keterangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan tersebut.

Alkes: korupsi pengadaan terbesar di Indonesia

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan salah satu permainan korupsi terbesar di Indonesia ada dalam pengadaan alat kesehatan. Ahok mengingatkan kepada seluruh anak buahnya, terutama Dinas Kesehatan DKI untuk berhati-hati dan berani transparan.

"Sejak saya jadi bupati, permainan korupsi terbesar di RI ini adalah alat kesehatan. Dulu PU (Pekerjaan Umum), sekarang enggak. Gila ini. Sekarang kita mulai dengan benar dan transparan," ujar Ahok saat memberi sambutan dalam 'Musyawarah Provinsi VII Gakeslab DKI Jakarta' di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/1/2016).