Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

Sunday, March 13, 2016

Melalui Pengadaan Barang dan Jasa Akan Membangun Daya Saing di Indonesia

Kerjasama antara LKPP RI dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Saat ini di berbagai negara maju telah menjalankan dan memperjuangkan fungsi dan tugas dari pengadaan barang dan jasa guna membangun daya saing. Hal tersebut dilakukan karena pengadaan barang dan jasa merupakan masa depan yang cerah bagi negara maju untuk membangun negaranya. Pengadaan sendiri merupakan sebuah proses atau cara dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. Pengadaan telah berkembang dari kegiatan yang sederhana berupa kegiatan transaksional murni (clerical, purchasing) menjadi kegiatan yang kompleks dan membutuhkan proses manajemen yang berorientasi pada peningkatan keuntungan dan manfaat. Selain itu, faktor-faktor pendukung dalam pengadaan seperti efisien, efektif, terbuka, daya saing, akuntabel, serta adil harus turut dijalankan dalam prosesnya. Melalui pengadaan tersebut akan memunculkan daya saing di masing-masing negara, khususnya di Indonesia.

Saturday, March 12, 2016

Jasa Konstruksi masih banyak korupsinya

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement belum sepenuhnya menjamin proses lelang jasa konstruksi bersih dari praktik korupsi. Pasalnya, sistem lelang elektronik juga masih bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadinya. 
Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengungkapkan, infrastruktur menjadi sektor utama yang mendapatkan perhatian besar dari KPK dalam pemberantasan korupsi. Pasalnya, anggaran belanja  infrastruktur yang tahun ini mencapai Rp313,5 triliun dan tersebar di beberapa kementerian/lembaga teknis  dinilai rawan disalahgunakan.

LPSE Padang Pariaman Telah Beropesi Secara Mandiri

Untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Sumatera Barat, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Padang Pariaman terus berbenah, terlihat berbagai perlengkapan telah disiapkan oleh Ketua LPSE Rudy R Rilis di ruangan kerjanya, Jumat (11/3).
"Kita terus berbenah, walaupun persiapan pengelolaan LPSE telah dimulai semenjak tahun 2010 lalu namun karena kepindahan kantor bupati kita dari Kota Pariaman ke IKK Parit Malintang, pelaksanaannya baru bisa dilakukan tahun ini, bahkan para personil LPSE telah kita lakukan bimbingan teknis di LPSE Propinsi Sumbar," ungkap Rudy yang juga Kabag PDE.

Saturday, February 27, 2016

ULP Pulau Pisang siap lelang 180 paket

PULANG PISAU/tabengan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau (Pulpis) mengumumkan bahwa berdasarkan data Sirup (sistem informasi rencana umum pengadaan) dan daftar paket dari SKPD kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan), ada sebanyak 180 paket di 15 SKPD yang masuk dalam rencana paket lelang pada tahun anggaran 2016.

Hal ini disampaikan Bupati Pulpis Edy Pratowo saat menghadiri kegiatan Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (25/2).
Pada acara yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Kalteng Hadi Prabowo, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), instansi vertikal, Bupati/Walikota dan jajaran Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para pengusaha ini.

Thursday, February 18, 2016

Pengadaan Sepatu Basket Imitasi untuk Pelatda PON

Pengadaan sepatu yang diduga imitasi kepada tim bola basket putri Pelatda PON XIX/2016 Jabar berbuntut pemanggilan Pengurus Daerah Persatuan Bola Basket Indonesia (Perbasi) oleh KONI Jawa Barat.

"Bidang Hukum KONI Jabar akan memanggil dulu Perbasi Jabar, agar semuanya bisa jelas," kata Ketua Umum KONI Jabar Ahmad Saefudin kepada wartawan di Bandung, Rabu (17/2).

Ahmad Saefudin menyebutkan bila ada pengurus KONI Jabar yang terlibat dalam pengadaan sepatu imitasi itu, ia akan memberikan sanksi berat.

Thursday, February 4, 2016

LKPP Bisa Tunjuk Konsultan Proyek Infrastruktur

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) siap mengawasi pengadaan pemerintah terhadap proyek-proyek besar yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1/2016 dan Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan LKPP diberi tugas oleh pemerintah untuk mengawasi pengadaan terutama dalam rekruitmen konsultan proyek. Dia menuturkan LKPP boleh menunjuk langsung konsultan senilai hingga Rp500 juta dengan syarat konsultan yang dipilih pernah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik.

Monday, February 1, 2016

Pengadaan Jilbab Mabes Polri Senilai 400 Juta Dilanjutkan

Polda Sumut kembali melanjutkan kasus dygaan penipuan pengadaan jilbab di Mabes Polri. Kali ini L Parapat (LP) selaku penerima setoran uang dugaan penipuan pengadaan jilbab di Mabes Polri, dijadwalkan akan diperiksa penyidik Subdit II/Tahbang/Harda Direktorat Reskrimum Polda Sumut, Senin (1/2) mendatang.

"Sudah kita kirim surat panggilannya untuk pemeriksaan hari Senin (1/2) 2016. Uang pencairan tersebut disetorkan ke rekening atas nama LP," sebut Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf Minggu (31/1/2016).

Sunday, January 31, 2016

Memahami Pengadaan Barang dan Jasa untuk Desa

Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana definisi yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Temukan Bukti Dugaan Korupsi Pilkada KPUD Langgar Perpres No 72/2014

Peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam perpres 54 tahun 2010, perpres ini mengalami perubahan 4 (empat) kali, salah satunya dengan perpres 70 tahun 2012. Perpres 70 ini hanya merubah beberapa bagian dari pasal pasal dalam perpres 54 tahun 2010. Sehingga seharusnya peraturan yang mengatur pengadaan tetaplah perpres 54 tahun 2010, sedangkan perpres 70 hanya lah perubahan nya saja.

Saturday, January 30, 2016

Hati hati jadi PPHP

Meskipun pelaksanaan pekerjaan dan pembuatan spesifikasi adalah tugas PPK, namun ketika PPK bermasalah maka PPHP pun akan kena getahnya, ketika mereka tidak menerima barang/jasa yang tidak sesuai aturan berlaku, baik yang tertuang langsung di kontrak pengadaan atau dalam aturan lainnya.
Hal ini terjadi pada pengadaan mobil dinas gubermur Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Pekanbaru terus gesa penyidika dugaan korupsi pengadaan mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.Pada Jumat, penyidik meminta keterangan Indriadi, Ketua Tim Panitia Penerima dan Hasil (PPHP) pengadaan kendaraan dinas berjenis Jeep tersebut.