Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Monday, June 27, 2016

Proyek RSUD Kota Bogor Jadi Rebutan

Suasana di kantor ULP Kota Bogor mendadak tegang. Hal itu, terjadi setelah adanya laporan salah satu kontraktor yang merasa dihalangi-halangi saat akan melakukan verifikasi dalam pengadaan proyek revitalisasi RSUD Kota Bogor, Jumat (24/06/2016).

Pantauan Radar Bogor, sekitar 18:30 di sekitar lokasi petugas Polsek Bogor Tengah serta Denpom terus berjaga-jaga. Ketua pokja 7 ULP Kota Bogor, Dadang Mulyadi mengatakan, terpaksa melakukan verifikasi ulang lantaran pihak PT Adhi Karya merasa dihalang- halangi.

Panel Konsultan Pengadaan Infrastruktur

Pemerintah berencana membentuk panel konsultan yang bermanfaat untuk membantu pengadaan barang dan jasa yang selama ini dirasakan masih menghambat percepatan penyiapan proyek infrastruktur prioritas.

"Untuk menyiasati kendala pengadaan, perlu adanya ketentuan tentang mekanisme pengadaan melalui panel konsultan, di samping mengadopsi pasal-pasal percepatan pengadaan yang diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (22/6).

Darmin menjelaskan hal tersebut merupakan salah satu hasil rapat koordinasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang juga membahas perkembangan proyek pilihan, keputusan Kilang Minyak Tuban, Kilang Minyak Bontang, dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

PNS Binjai dipenjara karena Korupsi Pengadaan Onderdil

Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Binjai, yakni Adlin Sipayung mantan bendahara BPBD dan Novi Erlangga mantan Kepala BPBD Binjai akhirnya ditahan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Binjai, Rabu (22/6) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kasi Pidsus Kejari Binjai, Marolop Pandiangan SH, saat dikonfirmasi membenarkan penahanan tersebut.

Sunday, June 26, 2016

Perhatian! Ada Modus Baru “Mafia” Proyek Tender di ULP

Sebenarnya ini modus lama namun mungkin sedikit ada pembaharuan. Kalau modus yang agak baru (karena mungkin sudah ada yang baru lagi...) yaitu siapaun yang menang yang penting aman dan kondusif... :)

Sejumlah paket proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) hampir sebagian besar telah diumumkan tender. Hiruk pikuk rekanan (kontraktor,red) mulai ketara. Ada yang kecewa dan juga ada yang justru menjadi “mafia” proyek melalui modus baru untuk memenangkan tender di ULP.

Mulai dari pemalsuan dokumen proyek sampai dengan atur mengatur paket dengan menyiapkan setoran menjadi lahan bagi “mafia” proyek. Kongkaling antara perusahaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja dan ULP juga kembali mengemuka, seperti di Tahun 2015 lalu.

Situbondo Dibantu Pengadaan Keramba Apung

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, memberikan bantuan keramba jaring apung untuk pengembangan budi daya ikan kerapu di Situbondo.
 
"Jumlah bantuan pengadaan keramba apung untuk 2016 senilai Rp 6,7 miliar ini dibagi di beberapa titik budi daya ikan kerapu yang menggunakan keramba di laut," ujar Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Singgih Wiranto di Situbondo, Minggu (19/6).
 

Saturday, June 25, 2016

Lelang 3.500 kapal terganjal

JAKARTA. Lelang pengadaan barang pemerintah bernilai triliunan rupiah dengan menggunakan e-catalogue kembali terganjal. Kali ini kegagalan terjadi pada lelang pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Agus Prabowo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatakan, jumlah lelang kapal yang gagal tersebut mencapai 3.500 buah kapal. Nilai dari lelang tersebut mencapai Rp 2,1 triliun.

"Hanya 40% saja yang berhasil," katanya Selasa (21/6) malam.

e-Katalog Pacu Keterbukaan Harga

Penerapan e-katalog dalam mendukung belanja pemerintah semakin memberikan keuntungan, terutama dalam hal mendorong terbentuknya harga pasar yang wajar. Kenyataannya, upaya pembedahan struktur harga serta mekanisme pengecekan silang (cross check) dalam alur katalogisasi produk berhasil memunculkan harga yang dapat digunakan sebagai acuan. Lalu, bagaimana e –katalog mampu menjadi instrumen dalam mengoreksi harga pasar?

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa menjelaskan bahwa perumusan struktur harga produk e-katalog selalu dilakukan secara hati-hati. Bahkan, pokja katalog sering kali diharuskan melakukan pengecekan secara berlapis untuk mendapatkan formulasi harga yang tepat. Hal ini sangat diperlukan, terutama untuk memproses permintaan katalogisasi produk-produk yang ditransaksikan secara riil, namun informasi harganya tidak terbuka, seperti mikroskop elektro, dan MR-I.

Friday, June 24, 2016

Pengadaan Alkes Capai Puluhan Miliar, Rumah Sakit Dibangun Tingkat Lima

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Batara) terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh. Direktur RSUD Muara Teweh, Dwi Agus Setijowati mengatakan, tahun 2016 ini RSUD Muara Teweh melakukan pengadaan peralatan kesehatan dengan nilai anggaran Rp 16 miliar yang sumber pendanaanya berasal dari APBN. Sedangkan untuk pembangunan rumah sakit menjadi tingkat lima dilaksanakan melalui Dinas

Pengadaan Alat Kesehatan - KPK Periksa Nazaruddin Soal Aliran Permai Grup

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa terpidana M. Nazaruddin terkait korupsi pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayana dan Universitas Airlangga.

Nazaruddin bakal diperiksa untuk Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang terkait pengadaan alat kesehatan RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009.

Mantan bendahara umum Partai Demokrat itu juga diperiksa untuk tersangka Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara Mintarsih, dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Bambang Giantno Raharjo. Pemeriksaan terkait pengadaan alat kesehatan di RS Unair Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010.
 

Thursday, June 23, 2016

Pengadaan Pesawat Pengawas Perikanan Minta Ditunda

 Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunda pengadaan pesawat pengawas perikanan tahun ini.

Pengadaan pesawat pengawas perikanan sedianya telah diusulkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam RAPBN Perubahan 2016.

Menurut Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, pengadaan enam unit pesawat pengawas perikanan belum begitu mendesak, menimbang keterbatasan anggaran pemerintah.

Wednesday, June 22, 2016

Pemkot Makassar Mulai Lakukan Tender Pete-pete Smart

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai membuka tender program Pete-pete Smart yang sebelumnya sempat terbengkalai akibat belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Mulai ditendernya program Pete-pete Smart terlihat pada laman LPSE Kota Makassar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar Mario Said membenarkan, program Pete-pete Smart sudah dalam tahap tender. “Angkutan percontohan ini ditarget beroperasi akhir tahun ini,”ungkap mantan Camat Tallo ini.

La Nyalla Klaim Tender Proyek RS Unair Tak Bermasalah

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia nonaktif La Nyalla Mattalitti mengklaim tak ada masalah dalam tender proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Universitas Airlangga yang dimenangi perusahaan istrinya, Muchmudah. Hal itu ia nyatakan setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Kejaksaan Agung. "Enggak ada itu masalah," ucap La Nyalla saat dicegat awak media di depan gedung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Selasa, 21 Juni 2016.

La Nyalla terseret kasus proyek RS Unair karena dianggap memegang informasi penting tentang proses korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan tersebut. Selain itu, menurut salah seorang penegak hukum di KPK, La Nyalla menggunakan pengaruhnya agar perusahaan istrinya yang bernama PT Airlangga Tama Nusantara Sakti bisa memenangi tender.

Tuesday, June 21, 2016

Inkindo Siap Menghadapi MEA

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan. Oleh karena itu, menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Inkindo memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) anggotanya dan organisasi.

Wakil Ketua Umum Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi Dewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo, Leonardo J Hehanussa, di sela-sela Pertemuan dan Koordinasi Wilayah III dan Wilayah IV Inkindo di Grand Clarion Hotel Makassar, Sabtu (18/6), mengatakan, kompetisi dan persaingan pengusaha termasuk di bidang jasa konsultan akan semakin ketat dengan adanya MEA, sehingga mau tidak mau pembenahan dan persiapan harus dilakukan Inkindo sebagai asosiasi yang menaungi para konsultan.

Walau Penunjukan Langsung - Pemenang Tender Velodrome Harus Standar Internasional

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan peraturan gubernur (Pergub) yang mengacu pada peraturan presiden (Perpres) untuk penunjukan langsung PT Jakarta Propertindo membangun dua venue Asian Games 2018. Kedua venue tersebut adalah Velodrome atau arena balap sepeda, serta Equestrian atau arena balap kuda.

    " Tapi kami ingin secara internasional, jadi standar yang menang harus kontraktor yang internasional"

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan meski dilakukan penunjukan langsung, pembangunan kedua venue tersebut harus tetap berstandar internasional. Sehingga pemenang lelang untuk pembangunannya juga harus kontraktor yang sudah profesional.

Monday, June 20, 2016

Lelang 3.500 kapal terganjal

JAKARTA. Lelang pengadaan barang pemerintah bernilai triliunan rupiah dengan menggunakan e-catalogue kembali terganjal. Kali ini kegagalan terjadi pada lelang pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Agus Prabowo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatakan, jumlah lelang kapal yang gagal tersebut mencapai 3.500 buah kapal. Nilai dari lelang tersebut mencapai Rp 2,1 triliun.

Empat Pemda Jadi Percontohan Katalog Lokal (Daerah)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama MCA-Indonesia meluncurkan katalog daerah dengan menggandeng empat pemerintah daerah, yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bandung.

Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahamanan antara Kepala LKPP Agus Prabowo dan Kepala Daerah di kantor LKPP, Jumat (17/6).

Wednesday, June 15, 2016

LKPP Usulkan Pemotongan Anggaran Tidak Melebihi 40 Miliar

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengusulkan besaran pemotongan anggaran dalamAPBN-P tidak melebihi Rp40 miliar. Hal itu disampaikan Kepala LKPP Agus Prabowo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, BPK, BPKP, dan BPS, Kamis (09/06) di Gedung DPR, Jakarta.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan, alokasi anggaran yang diterima LKPP pada 2016 awalnya sebesar Rp240 miliar. Namun demikian, pada paruh kuartal kedua tahun ini anggaran LKPP direncanakan akan mendapatkan porsi pemotongan anggaran hingga Rp64 miliar berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016. Besaran anggaran ini setara dengan 26% dari nilai awal alokasi anggaran yang diterima LKPP pada tahun ini.

Tuesday, June 14, 2016

ESDM Diduga Melakukan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diduga melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan anggaran 2016. ESDM melakukan penunjukan langsung kepada PT Pertamina (persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk melaksanakan proyek infrastruktur gas.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Dito Ganinduto mengatakan dugaan pelanggaran itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi VII dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berlangsung pada 31 Mei kemarin. "Hasil rapat dengan LKPP diduga ada pelanggaran dalam penugasan kepada Pertamina dan PGN," kata Dito di Jakarta, Kamis (9/6).

Monday, June 13, 2016

Jaksa Tegaskan Pengadaan Mobnas Gubri dan Wagubri Tak Rugikan Negara

Meski sudah naik ke penyidikan, rupanya dugaan korupsi kelebihan CC mobil dinas Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau belum mendapat audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Pihak BPKP sendiri mengaku bahwa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru pernah menyerahkan beberapa berkas. Namun itu hanya sebatas gelar perkara antara penyidik dan auditor.

"Hasil gelar itu BPKP meminta penyidik untuk melengkapi hal yang dinilai masih kurang untuk proses perhitungan kerugian negara," sebut Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Riau, Risbiantoro melalui humas, Zulhanafi kepada wartawan, Kamis (9/6/2016).

Rp. 300 Juta untuk Pengadaan Bibit Tembakau

Anggaran pengadaan bibit tembakau tahun ini cukup fantastis. Pemkab Pamekasan mengucurkan anggaran sebesar Rp300 juta untuk pengadaan bibit daun emas. Bibit itu akan diberikan terhadap kelompok tani (poktan) di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan, pengadaan bibit tembakau sebesar Rp300 juta itu diperoleh sebanyak 500 kilogram benih tembakau. Benih bibit tembakau tersebut berupa tambakau Prancak 95. Bantuan benih akan disalurkan kepada 200 poktan di Kabupaten Pamekasan.