Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Wednesday, August 24, 2016

Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi

Tulisan ini menunjukkan beberapa putusan/vonis janggal terkait dengan korupsi tipe merugikan keuangan negara di sektor pengadaan pemerintah. Disebut janggal karena satu atau kombinasi dari poin-poin berikut:
(i) substansi perkara lebih merupakan perkara hukum administrasi atau perdata daripada pidana;
(ii) patut diduga bahwa jika publik mengetahui duduk perkara, maka akan memandang tidak adil jika terdakwa divonis bersalah;
(iii) kasus ini dibela oleh atau terjadi dibawah pimpinan atau menimpa kepada orang yang dipersepsikan reformis dan bersih. Tulisan ini fokus pada poin pertama dan berargumen bahwa hukum pidana melanggar batas wilayah hukum administrasi dan perdata karena rendahnya standar pembuktian pada korupsi tipe merugikan keuangan negara.

Pengadaan 22 Unit Mobil untuk Legislator Pemkab Barru

Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulselbar menerima aduan terhadap pengadaan 22 mobil legislator yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru.

Dari informasi yang dihimpun laporan masuk di Kejati tertanggal 11/8/2016 dengan diterima oleh Hj Ira Puspita. Dengan pelapor Muchli dari Lembaga Swadaya Masyarakat Mahatidana.

Atas laporan tersebut, Kasi Penkum menyebut akan melakukan pengecekan. "Saya baru akan melakukan pengecekan karena bukan saya yang terima laporannya," ungkap Salahuddin, Selasa (23/8/2016).

Tuesday, August 23, 2016

Buron Korupsi Pengadaan Pakaian Hansip Diamankan Kejagung

Ternyata yang ditangkap hansip sekarang bukan hanya yang mengganggu ketertiban masyarakat, yang korupsi baju hansip pun sekarang  sudah ditangkap.
Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin malam mengamankan buronan korupsi pengadaan pakaian hansip di Kalimantan Barat yang merugikan keuangan negara Rp2,7 miliar.

"Terpidana Danal Ginanjar diamankan di Jalan Mars Utara 6 Nomor 3, Margahayu Raya, Kota Bandung, pada pukul 20.15 WIB," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Senin (22/8/2016).

SVLK Jadi Syarat Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah

Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi tuntutan yang harus dipenuhi para pelaku usaha atau pelaku industri kayu di tanah air. Selain telah menjadi tuntutan pasar di Uni Eropa, sertivikasi V-legal ini juga bakal dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah di dalam negeri.

Hal ini disampaikan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, IB Putera Prathama saat membuka Sosialisasi Lisensi Forest Law Enorcement Governance and Trade (FLEGT), Selasa (23/8).

Pada kesempatan ini, Putera menjelaskan, sosialisasi Lisensi FLEGT bagi para pengusaha di Jawa Tengah cukup penting. Khususnya untuk memahami dengan benar apa sebenarnya lisensi ini.

Apkasi targetkan seluruh pemkab terapkan katalog elektronik 2018

Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menargetkan pada 2018 ke-416 kabupaten anggotanya sudah menerapkan sistem katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa.

"Melalui sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan dalam 2-3 tahun ke depan seluruh kabupaten atau 100 persen sudah menerapkan e-katalog, meningkat dari saat ini yang masih sangat rendah atau kutang dari 10 persen," kata Wakil Bendahara Umum Apkasi, Ratu Tatu Chasanah, di sela expo Aplikasi Procurement Network (APN) 2016, di Jakarta, Selasa.

Monday, August 1, 2016

Posko Kriminalisasi Pengadaan

Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (APPBJI) bersama Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) mwmbuka Posko Pengaduan Nasional Kriminalisasi Pengadaan Barang/Jasa Indonesia.

Ketua Umum DPN APPBJI Sabela Gayo mengatakan posko ini dibentuk sebagai wadah bagi para korban kriminalisasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
“Posko ini juga sebagai tindak lanjut dan mengawal kebijakan Presiden Jokowi bahwa kebijakan atau diskresi dan tindakan adminutrasi tidak bisa dipidana,” kata Sabela saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (28/7) kemarin.

Thursday, July 28, 2016

Bareskrim Amankan Dua Peretas LKPP

Bareskrim Polri menangkap dua peretas yang membobol Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Berkas perkara dua tersangka pun dinyatakan lengkap dan kasus siap disidangkan.

"Iya benar itu, sudah lengkap," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Agung Setya saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (25/7).

Agung mengatakan dua tersangka berinisial H dan ER. Bareskrim mengamankan H dan ER pada 2 Juni di Bandar Lampung. H merupakan otak dari pembobolan LPSE milik LKPP yang memerintahkan ER.

Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Kemenhub 2014

Kemenhub Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/26/oaxgbo354-kemenhub-laporkan-dugaan-korupsi-pengadaan-kapal-patroli

Inspektorat Jenderal Kementeri Perhubungan melaporkan kasus dugaan korupsi 16 paket pengadaan kapal patroli laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub ke Bareskrim Polri.

"Kami menyampaikan permasalahan yang kami temukan yakni yang menurut kami ada indikasi melawan hukum dan kerugian negara sehingga kami sampaikan kepada Kabareskrim. Tujuannya agar ditindaklanjuti," kata Irjen Kemenhub Cris Kuntadi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (26/7).

Wednesday, July 27, 2016

LKPP dan LPSE masih LEMAH

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Bangka Belitung (UBB) Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc mengingatkan lembaga dan badan usaha pengguna dana pemerintah untuk ekstra ketat mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasalnya, meski sudah banyak terungkap ‘jurus-jurus’ (modus) yang digunakan, dan pelakunya sudah banyak diciduk, namun mirisnya praktik serupa tetap saja terjadi setiap tahun.

“Sebagian besar tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dari 468 kasus yang ditangani KPK, 50 persen atau sedikitnya 224 kasus di antaranya berasal dari pengadaan barang dan jasa!,” tegas Agus.

Thursday, July 21, 2016

Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Cirebon tegaskan LPSE harus terbuka

Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Sekretariat Daerah  (Setda) Kabupaten Cirebon, Adil Prayitno dengan tegas membantah bila semua proyek di OPD yang melalui tahap lelang  LPSE dikerjakan oleh satu orang yakni  keluarga dari bupati Cirebon.“Informasi itu tidak benar. Karena proses lelang dilakukan secara terbuka melalui LPSE dan diikuti oleh siapa pun, selagi memenuhi persyaratan,” kata Adil kepada “FC” di ruang kerjanya, Senin (18/7).

Menurutnya, pihaknya akan memproses lelang setelah adanya usulan dari dinas sesuai dengan format-format yang sudah ada. Setelah itu barulah pihaknya akan memprosesnya. Sehingga, apabila ada isu yang berkembang di luaran bahwa pemenang lelang adalah satu orang saja, dan itu keluarganya bupati Cirebon itu tidak benar.

Wednesday, July 20, 2016

Semester 1, Surat Berharga Negara di Lelang capai Rp 246,87 Triliun !!

Total penerbitan surat berharga negara (SBN) melalui lelang yang berhasil dilakukan pemerintah sepanjang semester I/2016 sebesar Rp246,87 triliun.

Dalam risetnya, analis fixed income PT MNC Securities I Made Adi Saputra mengatakan pada kuartal III/2016, target indikatif penerbitan SBN melalui lelang mencapai Rp88 triliun.

Adapun selama kuartal II 2016, pemerintah telah berhasil menerbitkan SBN melalui lelang sebesar Rp118,256 triliun dengan 13 kali frekuensi lelang. Dari jumlah total tersebut, lelang SUN menyerap Rp78,44 triliun sedangkan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk senilai Rp29,816 triliun.

“Dengan demikian total penerbitan SBN melalui lelang yang berhasil dilakukan Pemerintah selama semester I 2016 adalah sebesar Rp246,87 triliun,” katanya dalam riset yang diterima, Selasa (19/7/2016).

sumber :
market.bisnis.com

Saturday, July 16, 2016

RS Perbaiki SOP Pengadaan untuk cegah Vaksin Palsu

Kementerian Kesehatan menginstruksikan rumah sakit untuk memperbaiki standard operating procedure (SOP) yang berlaku guna menerapkan pencegahan terhadap masuknya produk ilegal dari distributor tidak resmi.

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran bagi fasilitas layanan kesehatan agar membuat SOP yang memuat tindakan koreksi dan pencegahan.

Thursday, July 14, 2016

6 Saksi Pengadaan pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan Laboratorium di Kampus Politeknik Teknologi Kimi Industri (PTKI) Medan Diperiksa

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara telah menjadwalkan sejumlah pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan Laboratorium di Kampus Politeknik Teknologi Kimi Industri (PTKI) Medan yang bersumber dari tahun anggaran (TA) 2013 seniliar Rp 5,6 miliar.

Kepala Tim Penyidikan Netty Silaen mengatakan, sebanyak enam saksi akan diperiksa. Keenam saksi tersebut, berasal dari satu Ketua dan lima anggota Pengadaan Barang dan Jasa proyek pembangunan di kampus milik pemerintah tersebut.

Wednesday, July 13, 2016

APBDes - Dugaan Penyalahgunaan ADK Balikukup diperiksa


Penyelidikan dan penyidikan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Balikukup, terus bergulir. Setelah Idulfitri, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim bakal turun lagi ke Kampung Balikukup.

Dikatakan Kasatreskrim Polres Berau AKP Andreas Nurcahyo Wibowo melalui Kanit Tipikor Ipda Agus Priyanto, pihaknya bakal turun ke Kampung Balikukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Pengadaan Pompa 2012 sd 2014 di Dinas Tata Air DKI diperiksa KPK

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Teguh diperiksa sebagai saksi untuk menggali dugaan TPPU yang dilakukan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu. Ia mengaku dicecar mengenai proyek pengadaan barang di Dinas Tata Air.

Tuesday, July 12, 2016

Memborong Buku Sekolah Kurikulum 2013 Hanya dengan Beberapa ‘Klik’


Tren berbelanja online atau daring tidak hanya merambah dunia fashion, kosmetik, atau gadget, tetapi juga buku sekolah. Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan pengadaan buku sekolah Kurikulum 2013 dengan sistem E-Katalog atau online shop

Dengan metode ini, semua proses transaksi pembelian buku, mulai dari pemesanan sampai dengan pembayaran dapat tercatat dengan lengkap, sistematis, transparan bagi semua pihak, baik sekolah sebagai pembeli, penyedia sebagai penjual, LKPP sebagai mediator pengadaan pemerintah. Selain itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun dapat mengawasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembeliaan buku sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan.

Thursday, July 7, 2016

Konsultan Terminal Rawamangun kacau

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan kondisi Terminal Rawamangun masih sangat kacau. Padahal, dengan anggaran yang cukup besar seharusnya terminal tersebut bisa jauh lebih baik.
"Kekurangan jelas, terminalnya jelek banget mutunya, bahannya jelek. Harusnya dengan uang gitu sudah bagus," kata Ahok di Terminal Rawamangun, Senin (4/7/2016).
Ahok mengeluhkan jasa konsultan dalam merancang bangunan terminal ini. Pasalnya, ada banyak hal yang menurut Ahok amburadul. Dia mencontohkan, ubin pemandu penumpang disabilitas, khususnya bagi tunanetra, yang membuat pintu tersangkut.

Monday, July 4, 2016

Rekanan Jadi Tersangka, Proyek Lab UNM Rugikan Negara Rp 4,4 Miliar

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel menetapkan Direktur PT Jasa Bhakti Nusantara, Edy Rahmat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar (UNM).
“Penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka, berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum,” tegas Direktur Ditkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Herry Dahana, Kamis (30/6/2016).
Selain alat bukti yang dikantongi penyidik, penetapan tersangka terhadap Edy juga dikuatkan dengan adanya hasil audit pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulsel yang menemukan adanya kerugian negara. Tersangka juga dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab sebagai pelaksana proyek (rekanan,red).

Kerugian Negara Akibat Pengadaan Barang/Jasa Mencapai 1 Triliun !


Seperti yang di beritakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga 2015 kerugian negara akibat korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa nilainya mencapai Rp 1 triliun.

Untuk itu, saat ini KPK dan beberapa lembaga pemerintah lainnya sedang melakukan kajian untuk mengatasi celah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

"Diharapkan kajian ini bisa menutup celah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, yakni memetakan akar masalah terkait pengadaan barang dan jasa," ujar Pelaksana tugas Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Cahya Harefa, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Cahya mengatakan, dari 468 kasus korupsi yang ditangani KPK, terdapat 142 kasus yang terkait pengadaan barang dan jasa. Kerugian negara yang disebabkan diperkirakan hampir mencapai Rp 1 triliun.

Sunday, July 3, 2016

Perusahaan Korea-Indonesia Investasi Pengadaan Kapal

Padang. Perusahaan pembuat kapal Korea Koring Ocean Development dan PT Andalas Bahari Lestari sepakat bekerjasama dan berinvestasi di sektor kelautan Sumatera Barat dalam pengadaan kapal nelayan di Padang.
"Kami baru saja menandatangani MoU kesepakatan yang berlaku selama setahun untuk bekerjasama dalam pengadaan kapal di Sumbar," kata Direktur Utama PT Andalas Bahari Lestari Syahril Amir di Padang, Jumat (24/6).

Sebagai langkah awal, kata dia, PT Andalas akan datangkan dua contoh kapal dari Korea untuk dikenalkan ke nelayan Sumbar "Kapal tersebut akan berbahan fiber dengan teknologi, mesin, dan bahan baku dari Korea, tapi tetap dirakit di Padang," kata dia.