Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Monday, May 21, 2018

Masalah di 119 sekolah di DKI

Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerjunkan tim lapangan guna memeriksa proyek rehabilitasi 119 sekolah yang diduga bermasalah. Di setiap wilayah ibu kota inspektorat menerjunkan enam sampai delapan orang yang bertugas mencocokkan hasil rehabilitasi di sekolah dengan kontrak kerja.

“Tentang rehab sekolah itu kami baru menurunkan tim ke wilayah,” kata Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Zainal kepada Tirto Jumat (18/5).

Zainal mengungkapkan tim mulai diterjunkan pada Kamis (17/5). Ia belum bisa menyimpulkan apakah proyek rehabilitasi di 119 sekolah bermasalah atau tidak. “Kami belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses [pengecekan]. Baru mulai,” ujar Zainal.

Selain menerjunkan tim ke lapangan, Zainal memastikan pihaknya juga akan memeriksa PT Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI) selaku pemenang kontrak dan pelaksana proyek. Selanjutnya penjelasan PT MKI akan dicocokkan dengan penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. 

“Jadi kami lihat secara bersama-sama benar enggak yang dimaksud kontrak itu begini [kondisi sekolahnya], bener enggak gambarnya begini. Kami minta penjelasan dari dinas pendidikan" ucap Zainal. 

Proses audit akan memakan waktu lama. Hal ini, menurut Zainal, dissebabkan banyaknya bangunan sekolah yang direhabilitasi PT MKI. Zainal juga menerangkan: jika ada ketidaksesuaian antara hasil rehabilitasi dengan kontrak kerja, Pemprov DKI Jakarta akan meminta ganti rugi kepada PT MKI. 

“Yang jelas kalo ada kekurangan, ya [kami ajukan] tuntutan ganti rugi. Kami [akan] hitung berapa kekurangannya, nilainya berapa yang dikerjain, volume yang kurang berapa, nanti kami lihat,” kata Zainal 

Sayangnya, inspektorat tidak akan mengaudit proses lelang rehabilitasi sekolah senilai Rp180 miliar yang berhasil dimenangkan PT MKI. Zainal beralasan proses lelang sudah selesai dan dia hanya akan berfokus pada pemeriksaan fisik bangunan yang dikerjakan pemenang lelang. 

“Kalau lelangnya kan sudah selesai di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BBPBJ). Karena yang diberitakan fisiknya, jadi kami cek fisiknya. Kalau fisiknya enggak sesuai kontrak, nanti kita lihat,” ujar Zainal. 

Berdasarkan penelusuran Tirto,PT MKI berkantor pusat di Makassar dengan kekayaan bersih badan usaha sebesar Rp52.382.476.635. Direktur Utama PT MKI Risman Yunus dengan Komisaris Hj. Mila Yusnita. Dari situs Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi diketahui PT MKI banyak memegang proyek-proyek di pemerintahan daerah. Sepanjang 2003 sampai 2008, setidaknya ada 22 proyek di berbagai pemerintah daerah yang mereka tangani.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam situs resminya pernah memuat informasi tentang kegagalan PT MKI mengerjakan proyek rehabilitasi 119 sekolah. Dimuat dalam situs tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat menyatakan keheranan mengapa perusahaan yang berkantor di Sulawesi Selatan bisa memanangkan proyek di ibu kota. 

“Aku heran, kok dapat (kontraktor) dari Sulawesi? Kok dapat jauh-jauh dari sana. Apa dari sini tidak ada? Bertanya tuch ke BPPBJ (Tubuh Service Pengadaan Barang serta Jasa), kok dapat gitu lho, ” kata Djarot.

Wakil Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra Ahmad Sulhy mendukung langkah inspektorat. Menurutnya, tindakan Inspektorat yang langsung turun ke lapangan merupakan respons cepat atas dugaan adanya persoalan dalam proyek rehabilitasi 119 sekolah. 

“Iya inspektorat pemprov kan udah turun mengecek. Itu artinya gubernur sudah perintahkan inspektorat. Itu udah bagus,” kata Sulhy kepada Tirto

Sulhy meminta dugaan ketidakberesan dalam proyek rehabilitasi 119 sekolah diusut secara serius oleh inspektorat. “Dengan adanya inspektorat datang, maka sebagai masyarakat saya mendorong agar itu segera dituntaskan oleh KPK DKI,” ujar Sulhy.

Sulhy meminta Badan Pelayanan Pelelangan Barang dan Jasa (BBPBJ) DKI Jakarta lebih selektif dalam memilih perusahaan untuk menjalankan proyek. 

"Pihak BBPBJ harus betul melihat verifikasi administrasinya jalan. Bukan soal harga termurah, tapi eksistensi dan pengalaman tersebut harus dicek oleh BBPJ. Jadi, menurut saya mengawasi itu mengawasi hulu dan hilir," kata Sulhy. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum mau berkomentar banyak soal dugaan pelanggaran dalam proyek rehabilitasi 119 sekolah. "Saya cek dulu deh," ucap Sandi

Sumber:

https://tirto.id/inspektorat-dki-selidiki-proyek-119-sekolah-yang-diduga-bermasalah-cKMP

Lift di RS Sultan Suriansyah mangjkrak

Kabar demi kabar dari perkembangan Rumah Sakit Sultan Suriansyah selalu membuat gregetan. Tahun lalu, proyek itu mangkrak. Kini, mendekati pertengahan tahun, proyek itu belum juga memperoleh pemenang lelang.
Rupanya, proyek lanjutan itu sempat mengalami kegagalan lelang. "Kemarin dibatalkan, lebih tepatnya disebut gagal lelang. Ya, ini menjadi semakin rumit," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Hamdi.
Gagal lelang lantaran penawar kontrak tak mampu memenuhi persyaratan. Seperti mendatangkan sejumlah tim ahli yang diinginkan pemko. Mau tak mau, penawar terpaksa mundur.
Disebut semakin rumit, karena pemko mulai kehabisan waktu. Pekerjaan proyek itu kini hanya memiliki waktu lima sampai enam bulan untuk dirampungkan sebelum akhir tahun. Jika dipaksakan dengan desain awal, tak bakal keburu.
"Berhitung dengan waktu yang tersisa, kami harus realistis. Lagi-lagi rencana proyek rumah sakit ini harus direvisi. Tak bisa utuh seperti rencana semula," jelasnya.
Dampaknya, banyak item yang harus dipangkas. Otomatis, nilai anggarannya pun dikurangi. Semula pemko mengalokasikan Rp37 miliar dari APBD 2018. Belum termasuk Rp15 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.
"Misal, untuk lift yang dirasa bisa saja dikerjakan pada tahun depan, kami coret. Yang prioritas saja dulu yang dikerjakan," tukasnya.
Proyek di Jalan Rantauan Darat, Banjarmasin Selatan ini baru memiliki dua gedung dari empat gedung yang direncanakan. Yakni gedung poliklinik dan IGD (Instalasi Gawat Darurat). Gedung utama untuk rawat inapnya sendiri baru sebatas pondasi.
Alokasi Rp37 miliar dari APBD murni tersebut untuk merampungkan kedua bangunan ini. Demi mengejar target pengoperasian paling lambat pada akhir tahun 2019. Sembari mengejar pekerjaan gedung lainnya. Diperkirakan, untuk merampungkannya perlu anggaran mencapai Rp180 miliar.
Fasilitas kesehatan ini berdiri di atas lahan seluas empat hektare. Berada di tepian Sungai Martapura, tak jauh dari Jembatan RK Ilir. Dengan standar Tipe C, rumah sakit ini menyasar pasien dari kelas menengah ke bawah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Banjarmasin, Noorlatifah menyebut idealnya pemko sudah mendapatkan pemenang lelang untuk kelanjutan proyek. Apalagi mereka dikejar deadline.
"Terakhir saya dengar sudah masuk dalam tahapan lelang. Akan tetapi, saya kroscek kembali perkembangannya," kata Latifah. Dia tak tahu proyek tersebut gagal lelang.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Anis Suroyo berkali-kali tak mengangkat panggilan seluler. Sekali mengangkat, ia menghindar ketika ditanya perkembangan rumah sakit.
"Saya mau keluar kota. Tanya sama Pak Wali Kota saja," ujar Anis secara hemat. Begitu pun ketika dilayangkan pesan instan Whatsapp. Alih-alih membuka kolom chat, ia hanya mengabaikan pesan

http://m.kalsel.prokal.co/read/news/15227-pengadaan-lift-dibatalkan-proyek-rumkit-sultan-suriansyah-gagal-lelang

Monday, March 19, 2018

Perpres no 16 tahun 2018 Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan diberlakukan Juli 2018 setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres baru bernomor 16 Tahun 2018 ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sudah diundangkan, maka seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan setelah 1 Juli 2018 diharuskan menggunakan aturan baru tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan kepada Kepala LKPP agar persiapan masa transisi dari perpres lama ke perpres baru harus berjalan dengan baik. “Untuk perpres yang baru disiapkan sosialisasi ke semua, untuk yang belum (aturan turunan) agar diselesaikan, terutama peraturan tentang pembiayaan infrastruktur. “ Kata Seskab dalam pertemuan singkat dengan Kepala LKPP dan tim, Kamis (15/03) di kantor Setkab, di Jakarta.

Agus mengatakan bahwa sosialisasi dan persiapan aturan turunan sudah direncanakan. “Jadi intinya memang segera siap sosialisasi, kemudian tiga bulan kita harus selesaikan sekian set peraturan kepala. Saya jamin, konten dari perpres ini tidak ada yang bertentangan dengan perpres lama. Yang ada malah mempermudah dan mempercepat. Simplicity. Mudah-mudahan semuanya lancar.” Kata Agus.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan terdiri dari 15 bab dengan memuat 94 pasal. Aturan ini disederhanakan dengan hanya memuat aturan umum. Hal-hal yang bersifat prosedural dan teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan LKPP dan peraturan Kementerian sektoral lainnya. (fan)
Sumber: www.lkpp.go.id

Beberapa inti perubahan dari perpres 54 tahun 2010 ke perpres 16 tahun 2018 antara lain:

Perpres No. 16 Tahun 2018  pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan berlaku Juli 2018
10 perubahan penting dalam Perpres PBJ Baru dibandingkan Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya:
1. Lebih Sederhana
Perpres PBJ Baru direncanakan memiliki 15 Bab dengan 98 pasal, lebih sederhana dibandingkan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang memiliki 19 Bab dengan 139 Pasal. Selain jumlah pasalnya yang lebih sedikit, Perpres PBJ Baru juga akan menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.
2. Agen Pengadaan
Dalam Perpres Baru akan diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I.
Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola bilamana pelakananya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui proses pemilhan bilamana dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.
Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa dilaksakan oleh suatu satker, sementara satker tersebut tidak memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri.
3. Swakelola Tipe Baru
Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe swakelola, maka pada Perpres PBJ Baru dikenal dengan 4 tipe swakelola. Tipe keempat yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dll.
4. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan
Melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan respon dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang akan diatur lebih rinci didalam Perpres PBJ Baru. Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan.
5. Perubahan Istilah
Perpres PBJ Baru akan memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.
6. Otonomi BLU Untuk Mengatur Pengadaan Sendiri
Perpres PBJ Baru akan menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU Penuh untuk mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU.
Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tatacara pengadaannya tidak terjebak sekedar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perpres Pengadaan Pemerintah.
7. ULP menjadi UKPBJ
Istilah ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang merupakan nama generic untuk menunjukan organisasi pengadaan di K/L/D/I akan diubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
8. Batas Pengadaan Langsung
Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp.50 juta menjadi Rp.100 juta, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp.200 juta.
9. Jaminan Penawaran
Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres No. 4 Tahun 2015 kembali akan diberlakukan khusus untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan diatas Rp.10 Milyar.
10. Jenis Kontrak
Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (turnkey) dan kontrak payung. Sedangkan untuk konsultansi terdiri dari kontrak keluaran (lumpsum), waktu penugasan (time base) dan Kontrak Payung.

Saturday, November 4, 2017

MENELAAH SISTEM LELANG KONSOLIDASI: LAYAK DICOBA ATAU DITINGGALKAN?

Dalam masa satu bulan pertama pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Jakarta, pasangan Anies-Sandi sudah mulai mengkaji beberapa program unggulan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Salah satunya mengenai lelang konsolidasi pengadaan barang dan jasa di ibu kota. Sandiaga yang belatar belakang pengusaha dan lebih familiar dengan dunia bisnis mengatakan, lelang konsolidasi pengadaan barang dan jasa yang diterapkan pemerintah sebelumnya tidak pro pada pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dia beranggapan, pemaketan pengadaan ini akan mematikan pengusaha kecil yang mengadu peruntungan di proyek pemerintah.

“Dari awal karena masukan dari KADIN, dunia usaha khususnya penggerak usaha kecil menengah, lelang konsolidasi ini sangat tidak adil bagi usaha kecil dan usaha menengah,” kata Sandiaga di Jakarta Pusat, Selasa, 24 Oktober 2017.

Memang, minggu lalu, Wakil Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Jakarta, Sarman Simanjorang, mewanti-wanti pasangan kepala daerah baru ini untuk bersinergi dengan pelaku usaha di Jakarta. Katanya, kerja sama yang baik ini bisa mempercepat pembangunan daerah. “Untuk langkah awal, kami meminta Gubernur dan Wakil Gubernur baru dapat segera menghapus kebijakan lelang konsolidasi agar memberi kesempatan kepada seluruh pelaku usaha dari berbagai level, baik BUMD, BUMN, pengusaha besar, menengah, kecil, hingga mikro,” jelasnya.

Karena itu, Sandi memutuskan untuk mengkaji kembali sistem lelang konsolidasi untuk bidang infrastruktur di DKI Jakarta. Menurut Sandi, kekhawatiran pemerintahan terdahulu terkait praktik abal-abal oleh kontraktor saat tak lelang konsolidasi itu hanya isapan jempol belaka. Malahan wakil gubernur Jakarta ini berpendapat sistem penggabungan paket pekerjaan konstruksi ini hanya menguntungkan perusahaan besar. Perusahaan besar ini pun diklaim Sandi hanya akan menyerahkan subkontrak kembali kepada perusahaan yang lebih kecil.

“Sistem ini merugikan usaha kecil karena mendapat bayaran lebih rendah dengan jangka waktu pembayaran lebih lama,” katanya.

Adapun, lelang konsolidasi dilakukan pada masa pemerintahan Ahok-Djarot karena Ahok mendapat laporan ada temuan di lapangan mengenai kinerja para kontraktor yang tak sesuai standar dan aturan yang sudah ditetapkan pemprov DKI Jakarta. Banyak tak menerapkan standar kerja kontraktor seperti: tak adanya gambar kerja, standar keselamatan pekerja yang minim, serta lingkungan kerja yang berantakan. Beberapa lainnya malah memalsukan dokumen persyaratan agar lolos lelang. Setelah menang lelang, hal-hal yang terdapa dalam dokumen kontrak pun diabaikan.

“Saya mau berhentikan proyek dengan kontraktor abal-abal dan semua pembangunan akan saya paketkan/konsolidasi saja,” kata mantan gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Oktober 2016.

Tak tanggung-tanggung, Ahok, sapaan Basuki, saat masih menjabat sebagai gubernur juga memberi arahan kepada bawahannya untuk mengevaluasi langsung kinerja para kontraktor yang menang lelang proyek pembangunan di DKI Jakarta hasil pengadaan tahun lalu. Pada medio September 2016, pihak inspektorat dengan didampingin Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pun melakukan inspeksi ke beberapa proyek pembangunan rusunawa. Hasilnya ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor mulai dari pekerjaan di lapangan hingga dokumen-dokumen yang belum lengkap sebagai syarat utama. Bahkan, ada kontraktor yang sudah masuk daftar hitam portal pengadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah), namun masih lolos pada lelang di DKI.

Laporan hasil inspeksi ini menjadi dasar pertimbangan Ahok untuk menyetop 4 proyek pembangunan rusunawa, 4 proyek rehabilitasi berat rusunawa, dan 45 proyek rehabilitas total sekolah. Proyek-proyek yang diberhentikan dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor yang bermasalah dalam hal administrasi dan pengerjaan konstruksi di lapangan.  Meski harus menanggung akibat tak tercapainya program yang dicanangkan, yaitu pembangunan 10.000 rusunawa dan perbaikan sekolah, Ahok tetap pada keputusannya. “Saya tidak ingin warga jadi celaka jika saya hanya ingin kejar target pembangunan.”

Setelah kejadian tersebut, Ahok memerintahkan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) untuk meninjau ulang dokumen-dokumen peserta lelang sebelum pendaftaran lelang pembangunan di Jakata dimulai kembali. Berdasarkan hasil tinjauan dan analisis pada akhir tahun lalu, bersamaan pula dengan keharusan Ahok untuk mengadakan lelang pembangunan single-year(hanya satu kali pengadaan untuk satu proyek) berdasarkan aturan pemerintah pusat, Ahok memutuskan pemprov DKI akan menggunakan mekanisme lelang konsolidasi untuk pengadaan konstruksi di ibu kota.

Alasannya jelas, Ahok tak mau lagi menemukan ada kontraktor abal-abal yang mengerjakan proyek pembangunan yang dampaknya dirasakan secara luas oleh warga Jakarta. Ahok tak ingin ada bangunan dengan konstruksi seadanya yang bisa berakibat fatal bagi warga yang ada di dekat bangunan tersebut. Karena itu, Ahok meminta jenis proyek yang memiliki tipe bangunan dan bahan konstruksi yang serupa agar dipaketkan menjadi satu supaya bernilai besar dan kontraktor kredibel bisa masuk jadi peserta lelang. Rupanya Ahok merindukan kontraktor BUMN atau kontraktor swaste penghasil bangunan berkualitas baik juga ikut membangunan gedung-gedung milik pemprov DKI Jakarta.

Penerapan Lelang Konsolidasi Sesuai Instruksi Presiden

Wacana lelang konsolidasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia bukanlah hal yang baru dibicarakan akhir-akhir ini. Sejak Presiden Joko Widodo memprioritaskan seluruh proyek infrastruktur fisik di Indonesia, lelang konsolidasi menjadi jawaban ampuh guna tercapainya target penyelesaian proyek dengan hasil berkualitas mumpuni. Karena itu, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam instruksi ini, Jokowi memberi arahan kepada setiap kepala daerah untuk mengoptimalkan opsi-opsi yang dapat mendukung percepatan pembangunan di daerahnya, termasuk mekanisme pemaketan proyek atau lelang konsolidasi.

Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Setya Budi Arijanta, mengatakan konsolidasi pengadaan adalah upaya untuk menciptakan pengadaan yang efisien. Skema ini dapat meminimalkan jumah kontrak dan memangkas waktu, Setiap instansi hanya tinggal berkoordinasi soal kebutuhan yang sama dengan instansi lainnya sehingga mempersingkat proses pengerjaan. Namun, kata Setya, banyak pihak masih terkecoh dengan istilah ‘konsolidasi’. Konsolidasi dianggap sebagai jalan untuk melaksanakan seluruh pengadaan agar ada dalam satu paket.

“Padahal, lelang konsolidasi dilakukan hanya jika kebutuhan dan jenis barang yang dibutuhkan oleh instansi-instansi tersebut sama,” jelasnya, Juli lalu.

Senada dengan yang diucapkan oleh Ahok, Setya mengatakan, skema pelelangan ini dapat membuka peluang lebih besar bagi kontraktor besar lainnya yang belum berkesempatan ikut proyek pengadaan di pemerintah. Selain itu, sisi baiknya adalah instansi bisa mengurangi risiko untuk bekerja sama dengan penyedia ‘dadakan’ (atau kontraktor abal-abal), yang mungkin hanya perantara atau perusahaan yang dimiliki oknum tertentu untuk mengambil keuntungan sendiri. Namun, Setya mengingatkan agar setiap pejabat pengadaan merencanakan dengan matang sebelum mengusulkan lelang konsolidasi. “Kebutuhan barangnya harus jelas teridentifikasi lebih dahulu.”

Apakah Kontraktor Se-level dengan Pengusaha UMKM?

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berikut adalah kriteria dari ketiga jenis usaha tersebut:

Kriteria usaha mikro:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300 juta.

Kriteria usaha kecil:

Memilki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 M.

Kriteria usaha menengah:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5M sampai dengan paling banyak Rp 50 M.

Dari hasil definisi jenis usaha di atas, salah satu pemilik perusahaan konstruksi yang cukup besar di Surabaya mengatakan, general contractor (kontraktor) itu seharusnya tidak termasuk pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena besarnya modal yang harus disiapkan, serta estimasi pendapatan yang bisa diperoleh. Bahkan, dia mengaku investasi yang harus dia siapkan di awal melebihi jumlah yang tertera dalam kriteria usaha menengah. Adapun, berdasarkan proyek konstruksi yang dikerjakan perusahaannya, hasil penjualan tahunan biasanya di atas kisaran Rp 200 M.

Adapun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan edaran bahwa kontraktor yang dianggap mampu mengerjakan proyek besar, terutama yang diadakan oleh pemerintah adalah kontraktor yang memiliki kapabilitas dari segi modal, manajemen perusahaan, manajemen pegawai, pengelolaan administrasi yang baik, dan hal yang terpenting adalah keahlian secara teknis untuk menyelesaikan gedung tepat waktu dengan kualitas yang bagus. Namun, seiring dengan adanya celah dari institusi negara yang menawarkan pengadaan barang dengan harga kisaran puluhan miliar rupiah, banyak kontraktor-kontraktor kecil bermunculan.

Padahal, melalui contoh kasus di Jakarta saja, penganggaran proyek pembangunan gedung pemerintahan belum berjalan dengan baik. Gedung yang bisa langsung dianggarkan pembangunan dalam satu tahun anggaran (single year), seringkali dilakukan dalam tahap multiyear sehingga memecah-mecah pekerjaan dan biaya lelang. Misalnya, saat ingin membangun rusunawa baru, jika lelang pengadaan barang dilakukan secara terpisah dengan mekanisme multiyear, bisa jadi ada rusunawa 1 blok (isi 400 unit rusun) yang dalam tahun pertama dianggarkan Rp 10 M untuk pengerjaan pondasi dan beberapa lantai awal. Pada tahun-tahun berikutnya, anggaran akan naik tapi kontraktor pemenang tetap kontraktor tahun sebelumnya. Hal ini berakibat pada tidak efisiennya anggaran yang dikeluarkan. Biaya yang seharusnya bisa dianggarkan dalam satu kali tahun anggaran saja, bisa membengkak hingga 5 kali lipat akibat mekanisme yang lama.

 

Menurut Sekeretaris Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PUPERA, Tri Djoko Waluyo, kontraktor kecil ini yang seringkali disamakan dengan pengusaha UMKM. Pasalnya, kontraktor-kontraktor ini biasanya hanya mengambil proyek dengan biaya tender antara Rp 2,5 M hingga Rp 10 M. Karena itu, dia berharap agar kontraktor ini bisa fokus pada proyek perawatan saja, misalnya perawatan jalan, pemeliharaan gedung pemda, atau pemeliharaan sekolah. Namun, dia tidak menutup kemungkinan agar kontraktor ini bisa naik level sejajar dengan kontraktor BUMN. Kuncinya adalah pada lelang konsolidasi. Para pemilik kontraktor kecil dapat membentuk konsorsium untuk mengerjakan bersama proyek yang dikonsolidasikan agar dapat bersaing dengan kontraktor kelas kakap.

“Ini namanya bukan pengurangan atau penghapusan, tapi upaya agar kontraktor kecil bisa naik level menjadi besar,” katanya.

Adapun, pemerintah pusat juga telah memberi naungan hukum bagi kontraktor kecil yang setara dengan UMKM ini untuk tetap menjalankan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip aturan yang berlaku. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan lelang juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 100 Bab VIII Peran Serta Usaha Kecil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp 2.500.000.000,0 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut;

Setiap awal tahun anggaran, PA/KPA membuat Rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; danPA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota.

(5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraaan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, memang ada positifnya Wagub Sandiaga Uno mengkaji ulang sistem lelang konsolidasi. Namun, Sandi harus bisa membedakan jenis-jenis kontraktor yang sudah dan siap terjun untuk terlibat dalam proyek pembangunan milik pemerintah. Pada kenyataannya, kontraktor-kontraktor kecil tidak dapat memenuhi syarat dan tidak memiliki kapabilitas untuk mengerjakan proyek pembangunan secara langsung. Dengan definisi berdasarkan peraturan pemerintah, kontraktor kecil selevel UMKM ini harus difokuskan pada proyek pemeliharaan gedung. Sandi juga harus bisa menyadari bahwa dalam membangun gedung yang akan dimanfaatkan untuk orang banyak, perlu kontraktor yang memang sudah terbukti kualitasnya sehingga meminamilisir terjadinya risiko di kemudian hari. (KJ)

Saturday, October 28, 2017

Korupsi Pengadaan Mobil Damkar Pemko Aceh

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Jumat (28/10/2017) memvonis tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern seharga Rp 17,5 miliar milik Pemko Banda Aceh.

Ketiga terdakwa adalah Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, Syahrial, serta Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana.

Ratziati Yusri adalah ibu kandung Dheni Okta Pribadi.

Masing-masing terdakwa divonis tujuh tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta atau bisa diganti (subsider) dengan tiga bulan kurungan.

Tuesday, October 24, 2017

Ketua Panitia e-ktp - Pak Dirjen dan Pak Sugiharto galak sekali,

Ketua Panitia Pengadaan proyek e-KTP, Drajat Wisnu Setyawan, mengaku stres dan tertekan karena terlibat kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Apalagi, Drajat ikut menerima uang dalam proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Hal itu dikatakan Drajat saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/10/2017). Ia bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Monday, October 23, 2017

Sandiaga Uno Mau Hapus Lelang Konsolidasi, Fakta Mengerikan Ini Dibeberkan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Unoberencana menghapus sistem lelangkonsolidasi yang sudah berlangsung sejak 2016 lalu.
Sandi berjanji akan berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait persoalan lelang.
Hal ini berarti sistem lelang konsolidasiyang selama ini menggabungkanproyek kecil sejenis menjadi 1 proyekbesar akan dihapus.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh dinilai merekayasa cerita bahwa telah terjadi dugaan korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) modern seharga Rp 16,8 miliar yang dimenangkan PT Dhezan Karya Perdana. Banyak dokumen penting yang seharusnya menjadi bukti tidak dimasukan dalam berkas tuntutan.

Pernyataan itu disampaikan Haspan Yusuf Ritongga SH MH didampingi Andi Lesmana SH MH dan Popy Katarine SH, kuasa hukum Siti Maryami selaku terdakwa dalam kasus itu saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Rabu (18/10).

Sunday, October 22, 2017

Tidak Transparan Lelang Mesin Sensor Porno, Kominfo Dikritik

Kritikan dialamatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat memutuskan belanja modal untuk mesin sensor internet dengan nilai pagu Rp 211 miliar. Kemenkominfo dinilai tidak transparan saat menggelar lelang tersebut.

Selain tidak melibatkan seluruh pelaku industri dalam pengadaan barang dan jasa mesin sensor internet, metode yang diusungnya juga terbilang biasa saja dan kemahalan untuk dana sebesar itu.

Begitu yang diungkapkan oleh Internet Development Institute (ID Institute), sebuah lembaga kajian independen yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan internet secara positif di Indonesia. Kajian ID Institute berdasarkan fakta, data, dan analisis serta pengalaman para anggotanya sebagai praktisi di dunia internet.

"Semua yang dulu ikut sekarang tidak diikutkan. Proses pelelangan itu belanja teknologi di depannya ada konsultan perencana yang menentukan rekomendasi jadi item pengadaan barang dan jasa. Pertanyaan sekarang, kapan Kominfo lakukan kajian itu karena tim perencana sekarang belum selesai tapi lelangnya sudah selesai," ujar M. Salahuddien dari ID Institute di Jakarta, Jumat (20/10).

"Jadi, yang memberikan rekomendasi sistem, teknologi, dan sebagainya itu siapa? Kami mengkritisi karena ingin tahu. Kalau ada kajiannya, tolong dibuka," ungkapnya.

Salahuddien mengetahui bahwa pengadaan barang dan jasa untuk mesin sensor internet ada sejak 2016. Namun, ketika itu belum ada payung hukumnya, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum disahkan setelah direvisi.

"Tahun 2016 memang gagal lelang karena tidak ada payung hukum, Undang-Undang Nomor 19 belum ada waktu itu. Kemudian tidak ada pejabat yang mau memutuskan solusi teknologi apa yang akan digunakan. Setahu saya, semua stakeholder menolak ini untuk apa," tuturnya.

Salahuddien mengungkapkan, mesin sensor internet yang menggunakan sistem crawling ini tidak akan jadi persoalan apabila sesuai dengan konsesus demokratis sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Negatif Bermuatan Negatif.

Seperti diketahui, Kementerian Kominfo mengumumkan pemenang proyek pengadaan mesin sensor internet dengan nilai pagu mencapai Rp 211 miliar. Pemenang tendernya adalah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti). 

BUMN ini berhasil memenangkan proyek pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Sistem Monitoring dan Perangkat Pengendali Situs Internet Bermuatan Negatif atau mesin sensor internet.

Lelang mesin sensor internet ini digelar oleh Kominfo sejak 30 Agustus 2017 lalu. PT Inti berhasil mengalahkan 71 peserta yang mengikuti lelang. Menariknya, PT Inti merupakan satu-satunya peserta lelang mesin sensor yang lolos tahap kualifikasi, administrasi, hingga teknis. 

Berdasarkan informasi yang tercantum di situs LPSE Kominfo, menyebutkan nilai pagu paket mesin sensor internet ini mencapai Rp 211.872.500.000, sementara untuk nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat sebesar Rp 211.870.060.792.

Sedangkan PT Inti menang lelang dengan memberikan harga penawaran Rp 198.611.683.606 dan harga terkoreksi Rp 194.059.863.536 dengan skor 70 dan skor akhir 94. 

Sumber www.detik.com

Korupsi Pengadaan Komputer Dinas Pendidikan, Dua PNS dan Empat Rekanan Dituntut 18 Bulan Penjara

 Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi menuntut enam terdakwa.
Yakni terkiat perkara korupsi pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Dairi. Keenam terdakwa masing-masing dituntut dengan hukuman setahun dan enam bulan penjara atau 18 bulan penjara.

Tuntutan itu diberikan JPU Hendri Sipahutar kepada Pasder Berutu selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Dairi dan juga Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dalam perkara ini.

Saturday, October 21, 2017

Kejati Riau Tahan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Lampu Sorot Pemkot Pekanbaru Senilai Rp1,3 Miliar

Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau, Kamis (19/10/2017) siang, menahan dua tersangka dugaan Korupsi pengadaan proyek lampu sorot Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru.

Penahanan tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta. Kedua tersangka itu berinisial A alias N serta MHR. "Baru saja kita bawa, untuk ditahan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru," sebut dia.

Friday, October 20, 2017

Bolsel - Mahyudi Dua Kali Usulkan Pengadaan Alat Berat

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Yamin Ismail, melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program Pelaporan, Mahyudi Binol, mengaku sudah dua kali mengusulkan pengadaan alat berat berupa eskafator, Kamis (19/10).
Untuk usulan yang ke dua kali katanya, sudah dimasukan dalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) dan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2016 - 2021.

Thursday, October 19, 2017

Tersangka Kasus Pengadaan Heli AW101 Ajukan Praperadilan Melawan KPK

Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dia sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku bahwa KPK telah menerima undangan sidang tersebut.

"KPK mendapat panggilan dari PN Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang praperadilan yang diajukan oleh IKS, swasta tersangka dalam kasus pengadaan Heli AW-101," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Monday, October 9, 2017

Setyabudhi Arijanta pernah dituduh sebagai pengatur lelang e-ktp

Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mengaku pernah dituduh sebagai pengatur lelang e-KTP. Padahal selama ini dia mengaku cukup kencang membeberkan kejanggalan proyek e-KTP.
"Kenapa saya diperiksa waktu itu ada laporan bahwa saya yang atur lelang. Dituduh waktu itu, untung saya punya berkas," kata Setya saat bersaksi dalam sidang Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).
Berkas yang dimaksud Setya adalah berkas pengunduran LKPP sebagai tim pendamping untuk proyek e-KTP. Pengunduran diri itu dilakukan LKPP yang saat itu dipimpin Agus Rahardjo lantaran rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan.

Friday, October 6, 2017

Pengadaan barang jasa oleh ULP Kota Jayapura

Sekretaris Daerah Kota Jayapura Rasmus D. Siahaya, SH, MM menegaskan semua proses kegiatan pengadaan barang dan jasa harus melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Diharapkan supaya semua kegiatan pengadaan barang dan jasa itu prosesnya harus melalui ULP,” Kata Sekda kepada Wartawan saat dikonfirmasi di Kantor Walikota Jayapura Kamis (5/10/17).
Belum lama ini juga, kata Sekda, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan Rencana Aksi Implementasi Modernisasi Pengadaan melalui Probity Advice dan Konsolidasi Pengadaan, yang di helat di salah satu Hotel di Jayapura.
"Pada kesempatan tersebut juga sudah langsung ditandatangani bersama Sekda-Sekda kabupaten kota se-Provinsi Papua,"ungkapnya.
 

Thursday, October 5, 2017

Agus Rahardjo Dilaporkan ke Polisi, KPK Percayakan kepada Penyidik

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo diadukan oleh warga berinisial MH ke Bareskrim Polri atas tuduhan melakukan korupsi. Apa tanggapan KPK terkait hal ini?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sudah mendengar pernyataan dari pihak Humas Polri bahwa laporan tersebut belum memenuhi syarat. Febri menyatakan, pihaknya menyerahkan kepada Polri mengenai ada laporan ini dan percaya Polri akan profesional dalam menangani laporan.

Monday, October 2, 2017

Lelang Proyek Sragen Tak Sesuai Perpres

SRAGEN– Proses lelang 11 proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum-Penataan Ruang (DPU-PR) dari APBD-Perubahan 2017 yang saat ini sedang berlangsung, dinilai berpotensi dampak hukum dan memicu operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, selain sejumlah persyaratan yang dinilai melanggar peraturan presiden (Perpres), proses lelang juga terindikasi mengarah untuk diskenario menguntungkan pihak tertentu.
Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Soepartono menegaskan persyaratan kepemilikan unit Batching Plan (BP) yang ditetapkan oleh DPU-PR Sragen, memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang diatur oleh Perpres 54/2010. Ia menyebut di Pasal 5 Perpres itu, menegaskan bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengedepankan asas adil dan tidak diskriminatif.

Polemik Aturan Pengadaan Senjata

Sebenarnya tidak perlu berpolemik terkait aturan pengadaan senjata karena dalam aturan pengadaan sudah jelas bahwa alutsista atau almatsus masuk ke dalam penunjukan langsung.q
Polemik pengadaan senjata di luar TNI menjadi ramai setelah pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan purnawirawan militer yang mengungkap ada instansi memesan 5.000 pucuk senjata.
Pernyataan itu lalu coba diluruskan dua senior Gatot di TNI yakni mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) yang kini Menkopolhukam Wiranto dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang kini menjabat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Monday, September 18, 2017

4 solusi kpk dalam korupsj pengadaan

Pengadaan barang di sebuah institusi masih menjadi ‘lahan basah’ bagi para koruptor mengerat duit rakyat. Ada empat saran dari KPK untuk menjadikan lahan basah tersebut bersih dari tikus-tikus rakus alias tukang korupsi.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan, saran pertama yang dilakukan pihaknya yakni meminta agar proyek pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Caranya, dengan menggunakan aplikasi e-program maupun e-katalog.
“Kita minta supaya seluruh Indonesia e-program harus ada dan e-katalog harus dipercepat agar pembengkakan biaya tidak terjadi,” kata Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (17/9/2017).
Kemudian, sambung Syarif, yang harus diperbaiki adalah sistem perizinan. Dia menginginkan, sistem perizinan dilakukan melalui mekanisme sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Lowongan CPNS LKPP

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di penerimaan CPNS 2017 tahap dua ini, LKPP membuka 25 lowongan CPNS.
Melansir laman resmi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (18/9/2017), berikut formasi jabatan yang dibutuhkan, kriteria pelamar, persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan berkas lamaran, tahapan seleksi, jadwal seleksi, dan tata cara pendaftaran untuklowongan CPNS 2017: