Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Monday, September 18, 2017

4 solusi kpk dalam korupsj pengadaan

Pengadaan barang di sebuah institusi masih menjadi ‘lahan basah’ bagi para koruptor mengerat duit rakyat. Ada empat saran dari KPK untuk menjadikan lahan basah tersebut bersih dari tikus-tikus rakus alias tukang korupsi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan, saran pertama yang dilakukan pihaknya yakni meminta agar proyek pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Caranya, dengan menggunakan aplikasi e-program maupun e-katalog.

“Kita minta supaya seluruh Indonesia e-program harus ada dan e-katalog harus dipercepat agar pembengkakan biaya tidak terjadi,” kata Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (17/9/2017).

Kemudian, sambung Syarif, yang harus diperbaiki adalah sistem perizinan. Dia menginginkan, sistem perizinan dilakukan melalui mekanisme sistem pelayanan terpadu satu pintu.

“‎Harus satu pintu atau satu atap agar gampang dikontrol. Sebaiknya tidak ada lagi pertemuan tatap muka antara pemohon dan aparat yang memberikan izin,” paparnya.

Selain itu, Syarif mengatakan bahwa dalam sistem penganggaran harus dilakukan e-planning dan e-budgeting secara baik.

“Supaya antara DPRD, gubernur, bupati, bupati, wali kota dibuatnya juga e-planing dan e-budgeting harus baik. Sayangnya sampai hari ini belum menerapkan itu,” kata Syarif.

Terakhir, kata Syarif, yakni terkait penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di seluruh kementerian atau lembaga.

“Ini (pengawasan) tidak boleh hanya dilakukan KPK, tapi seluruh kementerian dan lembaga harus kita minta (penguatan APIP),” katanya.

Diketahui, OTT terbaru yang dilakukan KPK terkait dengan suap yang diterima ‎Wali Kota Batu Eddy Rumpoko senilai Rp 500 juta dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkot Batu Tahun 2017‎ yang dimenangkan PT Dailbana Prima senilai Rp 5,26 miliar.

Lowongan CPNS LKPP

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di penerimaan CPNS 2017 tahap dua ini, LKPP membuka 25 lowongan CPNS.

Melansir laman resmi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (18/9/2017), berikut formasi jabatan yang dibutuhkan, kriteria pelamar, persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan berkas lamaran, tahapan seleksi, jadwal seleksi, dan tata cara pendaftaran untuklowongan CPNS 2017:

Formasi Jabatan yang Dibutuhkan:

1. Analis Sistem Informasi

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Sistem Informasi/Teknik Informatika/Teknik Komputer/Manajemen Teknik Komputer

Jumlah Formasi: 15 (1 Putra/Putri Papua dan 14 umum)

2. Analis Satuan Pengawas Internal

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Akuntansi

Jumlah Formasi: 1 umum

3. Analis Perencanaan Anggaran

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Ekonomi pembangunan/Akuntansi/Manajemen/Teknik

Jumlah Formasi: 1 cumlaude

4. Analis Humas dan Protokol

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Ilmu Hukum/Ilmu Komunikasi

Jumlah Formasi: 1 umum

5. Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Manajemen/Administrasi/Ilmu Pemerintahan/Teknik

Jumlah Formasi: 2 (1 cumlaude dan 1 umum)

6. Analis Kerjasama Bilateral dan Regional

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Hukum Internasional/Hubungan Internasional

Jumlah Formasi: 1 umum

7. Analis Kerjasama Luar Negeri

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Hukum Internasional/Hubungan Internasional

Jumlah Formasi: 1 umum

8. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Akuntansi/Manajemen/Administrasi/Teknik

Jumlah Formasi: 3 (1 disabilitas dan 2 umum)

 

Kriteria Pelamar:

- Lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian)

- Penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas antara lain menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi

- Putra/putri Papua dan Papua Barat

- Umum

 

Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, serta taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI;

2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI;

5. Sehat jasmani dan rohani dilampirkan surat keterangan sehat; dan

6. Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.

Tahapan Seleksi:

1. Seleksi Administrasi

- Panitia akan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas pelamar yang telah melakukan registrasi online dan memenuhi persyaratan untuk melamar/persyaratan pendaftaran. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan akan diumumkan pada 2 Oktober 2017;

- Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) secara online melalui portal nasional (https://sscn.bkn.go.id) menggunakan kertas HVS ukuran A5;

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui Computer Assisted Test (CAT). Tempat pelaksanaan SKD di Jakarta, lokasi akan ditentukan kemudian (bobot 40%);

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tempat pelaksanaan SKB di Jakarta, lokasi akan ditentukan kemudian (bobot 60%). SKB terdiri dari:

- Psikotest (bobot 40 persen);

- Wawancara dengan Psikolog (bobot 10 persen)

- Wawancara dengan Pengguna (bobot 50 persen)

 

Jadwal Seleksi:

1. Pengumuman Penerimaan: 5-19 September 2017

2. Pendaftaran Online (https://sscn.bkn.go.id): 11-25 September 2017

3. Pengumuman Seleksi Administrasi: 2 Oktober 2017

4. Cetak Nomor Ujian Secara Online: 2-3 Oktober 2017

5. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sistem CAT: 4-14 Oktober 2017

6. Pengumuman Seleksi SKD: 23 Oktober 2017

7. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB): 25-30 Oktober 2017

8. Integrasi Nilai SKD dan SKB: 13-17 November 2017

9. Pengumuman Kelulusan Akhir Secara Online: 20 November 2017

10. Pemberkasan bagi perserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir: 21 November-10 Desember 2017

 

Tata Cara Pendaftaran:

Jika Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, silakan segera melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan secara online melalui laman http://sscn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tertera pada Kartu Keluarga (KK).

Ingat, waktu pendaftaran dimulai tanggal 11-25 September 2017 (ditutup pukul 23.59 WIB).

 

Harap berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan, pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengeceknya di https://www.menpan.go.id/ , https://sscn.bkn.go.id atau http://www/lkpp/go.id

Lowongan CPNS LKPP

Lowongan CPNS di LKPP, Ini PersyaratannyaOleh Fitriana Monica Sari pada 18 Sep 2017, 06:15 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di penerimaan CPNS 2017 tahap dua ini, LKPP membuka 25 lowongan CPNS.

Melansir laman resmi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (18/9/2017), berikut formasi jabatan yang dibutuhkan, kriteria pelamar, persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan berkas lamaran, tahapan seleksi, jadwal seleksi, dan tata cara pendaftaran untuklowongan CPNS 2017:

Formasi Jabatan yang Dibutuhkan:

1. Analis Sistem Informasi

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Sistem Informasi/Teknik Informatika/Teknik Komputer/Manajemen Teknik Komputer

Jumlah Formasi: 15 (1 Putra/Putri Papua dan 14 umum)

2. Analis Satuan Pengawas Internal

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Akuntansi

Jumlah Formasi: 1 umum

3. Analis Perencanaan Anggaran

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Ekonomi pembangunan/Akuntansi/Manajemen/Teknik

Jumlah Formasi: 1 cumlaude

4. Analis Humas dan Protokol

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Ilmu Hukum/Ilmu Komunikasi

Jumlah Formasi: 1 umum

5. Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Manajemen/Administrasi/Ilmu Pemerintahan/Teknik

Jumlah Formasi: 2 (1 cumlaude dan 1 umum)

6. Analis Kerjasama Bilateral dan Regional

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Hukum Internasional/Hubungan Internasional

Jumlah Formasi: 1 umum

7. Analis Kerjasama Luar Negeri

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Hukum Internasional/Hubungan Internasional

Jumlah Formasi: 1 umum

8. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Kualifikasi Pendidikan: S1/D4 di bidang Akuntansi/Manajemen/Administrasi/Teknik

Jumlah Formasi: 3 (1 disabilitas dan 2 umum)

 

Kriteria Pelamar:

- Lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian)

- Penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas antara lain menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi

- Putra/putri Papua dan Papua Barat

- Umum

 

Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, serta taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI;

2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI;

5. Sehat jasmani dan rohani dilampirkan surat keterangan sehat; dan

6. Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.

Tahapan Seleksi:

1. Seleksi Administrasi

- Panitia akan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas pelamar yang telah melakukan registrasi online dan memenuhi persyaratan untuk melamar/persyaratan pendaftaran. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan akan diumumkan pada 2 Oktober 2017;

- Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) secara online melalui portal nasional (https://sscn.bkn.go.id) menggunakan kertas HVS ukuran A5;

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui Computer Assisted Test (CAT). Tempat pelaksanaan SKD di Jakarta, lokasi akan ditentukan kemudian (bobot 40%);

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tempat pelaksanaan SKB di Jakarta, lokasi akan ditentukan kemudian (bobot 60%). SKB terdiri dari:

- Psikotest (bobot 40 persen);

- Wawancara dengan Psikolog (bobot 10 persen)

- Wawancara dengan Pengguna (bobot 50 persen)

 

Jadwal Seleksi:

1. Pengumuman Penerimaan: 5-19 September 2017

2. Pendaftaran Online (https://sscn.bkn.go.id): 11-25 September 2017

3. Pengumuman Seleksi Administrasi: 2 Oktober 2017

4. Cetak Nomor Ujian Secara Online: 2-3 Oktober 2017

5. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sistem CAT: 4-14 Oktober 2017

6. Pengumuman Seleksi SKD: 23 Oktober 2017

7. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB): 25-30 Oktober 2017

8. Integrasi Nilai SKD dan SKB: 13-17 November 2017

9. Pengumuman Kelulusan Akhir Secara Online: 20 November 2017

10. Pemberkasan bagi perserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir: 21 November-10 Desember 2017

 

Tata Cara Pendaftaran:

Jika Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, silakan segera melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan secara online melalui laman http://sscn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tertera pada Kartu Keluarga (KK).

Ingat, waktu pendaftaran dimulai tanggal 11-25 September 2017 (ditutup pukul 23.59 WIB).

 

Harap berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan, pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengeceknya di https://www.menpan.go.id/ , https://sscn.bkn.go.id atau http://www/lkpp/go.id

Sunday, September 17, 2017

E-ktp, kpk menyasar golkar kenapa?

Sirkuit kasus E- KTP perlahan lahan mulai terkuak. Sikap KPK yang nampak ragu menahan Setya Novanto (SN) Ketua Umum Partai Golkar (PG) dan sebaliknya sikap SN yang menunda mendatangi KPK rupanya menyimpan misteri.

Notrida Mandica, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar

Proyek e-KTP ini mengambil tempat pada tahun 2012, di bawah Pemerintahan Presiden SBY.

Saat itu Partai Demokrat (PD) sedang berkuasa. Menteri Dalam Negeri adalah Gemawan Fauzi, politisi PD dan Ketua DPR RI adalah Marzuki Ali juga pentolan PD. Posisi SN pada waktu sebagai Ketua Fraksi PG.

Kasus e-KTP menguak ke publik setelah Nazaruddin, bendahara umum PD, ditahan oleh KPK. Maka terlontarlah nama-nama yang terkait dengan proyek e-KTP dari mulut Nazaruddin.

Sejak saat itu, beberapa orang terkait e-KTP mulai dijadikan tersangka. Namun setelah pergantian komisioner KPK ke Agus Rahardjo, yang dulunya menjabat sebagai LKPP Kemendagri yang menangani proyek e-KTP ini, kasusnya semakin terakselerasi.

Namun anehnya kerugian negara dibebankan ke pundak SN sepenuhnya, sementara PD tidak dikutak katik.

Hal ini tentu menimbulkan beberapa pertanyaan:

Pertama, jika menilik struktur kewenangan, lebih berkuasa siapa menentukan anggaran, Ketua DPR RI, Marzuki Ali tokoh Partai Demokrat atau Setya Novanto yang waktu itu hanya sebagai Ketua Fraksi PG?

Kedua, siapakah yang lebih berwenang mempengaruhi Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi untuk menetapkan proyek e-KTP, Marzuki Ali atau Setya Novanto?

Ketiga, Agus Rahardjo yang saat itu sebagai Ketua LKPP lebih tunduk secara struktural kepada Menteri Gemawan Fauzi, Ketua DPR RI Marzuki Ali atau Ketua Fraksi PG Setya Novanto?

Keempat, mengapa Agus Rahardjo tidak membuka penyimpangan ini ketika masih menjabat sebagai Ketua LKPP? Apakah dia takut karena yang berkuasa saat itu Partai Demokrat pemilik proyek e-KTP?

Pertanyaan pertanyaan muncul di kalangan kader PG, oleh karena SN seolah olah diseret ke kasus ini bersama dengan gerbong Golkar.

Nampak ada kekuatan yang menggunakan e-KTP sebagai instrumen menghancurkan PG, khususnya setelah PG menyatakan mendukung Pemerintahan Jokowi – JK.

Ada rencana sistematis mengobok obok PG menggunakan kasus e-KTP melalui KPK. Hal ini nampak pada keengganan KPK menyeret politisi Partai Demokrat yang berperan penting karena pada saat itu partai inilah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh pada institusi kepresidenan, kementerian dan perwakilan rakyat.

Perlu pengamatan yang cermat tentang posisi Agus Rahardjo agar tidak terjadi bentrok kepentingan dirinya sebagai bagian pengambil kebijakan proyek e-KTP dan penentu tersangka e-KTP dan dengan sengaja melindungi nama-nama penentu kebijakan e-KTP yang menjadi pimpinannya di masa lalu.

Para kader Partai Golkar menghendaki keadilan dalam penanganan kasus e-KTP. Para kader tidak membiarkan Partai Golkar sebagai benteng Pancasila dan NKRI dihancur leburkan. (red2)

Oleh : Notrida Mandica (Anggota Dewan Pakar Partai Golkar)

Sumber www.suaralidik.com

Saturday, September 16, 2017

Kepala BKKBN tersangka

Kejaksaan Agung menetapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Candra Surapaty sebagai tersangka. Surya tersangka baru atas kasus dugaankorupsi pengadaan KB II Batang tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2014-2015.

READ MORE

"Pengembangan yang lalu, BKKBN tersangkanya ini kepalanya. Penetapan tersangka SCS sebagai kepala BKKBN," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Arminsyah di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

Arminsyah menuturkan, Surya sendiri sebagai pimpinan lembaga penggunaan anggaran yang telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 27 miliar.

Dan untuk penetapan tersangka terhadap Surya sendiri sudah dilakukan oleh Kajagung sejak Kamis (14/9) kemarin, tapi pihak Kejagung belum melakukan penahanan terhadap Surya. Karena rencananya pihak Kejagung akan baru akan memanggil Surya pekan depan.

"Kemalahan harga, terus persekongkolan dalam penyertaan dan penggunaan harga penawaran. Dukungan publik hanya pada satu pihak. Tidak menghiraukan hasil kajian cepat BPKP yang sudah memberi peringatan dalam proses pengadaan," ujarnya.

Kejaksaan Agung tengah menyidik dugaan korupsi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI. Kasus itu adalah dugaan korupsi pengadaan KB II Batang tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2014-2015.

Untuk kasusnya itu sendiri adalah dugaan kasus korupsi pengadaan alat kontrasepsi jenis intrauterine device (IUD) Kit di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sebelumnya, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Sudarto menjabat sebagai Dirut PT Hakayo Kridanusa, Sobri Wijaya merupakan Pejabat Pembuat Komitmen-2013, Wiwit Ayu Wulandari seorang Pejabat Pembuat Komitmen-2014, Slamet Purwanto sebagai Manajer PT Kimia Farma dan Sukadi menjabat sebagai Kepala Cabang PT Rajawali Nusindo.

Untuk Kepala Cabang PT Rajawali Nusindo, Sukadi, Direktur PT.Hakayo Kridanusa, Sudarto. Kemudian mantan Manager Institusi PT. Kimia Farma, Slamet Purwanto, Kasubdit Akses & Kualitas Pelayanan KB Galciltas BKKBN, Sobri Wijaya dan Kasi Standarisasi Pelayanan KB Jalur Pemerintah BKKBN Wiwit Ayu Wulandari.

Monday, September 11, 2017

Dugaan Peretasan LPSE Kota Cirebon, Tunggu Analisis LKPP

Informasi adanya peretasan terhadap situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Cirebon, masih belum dapat dipastikan. Meskipun kemungkinan peretasan itu ada, LPSE menunggu hasil analisis yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kepala UPT LPSE Kota Cirebon, Ade Sastrawijaya mengatakan, setelah ada informasi dugaan peretasan, LPSE Kota Cirebon langsung berkoordinasi dengan lembaga yang menaungi pelelangan pemerintah itu. “Kami masih menunggu hasil analisa dari LKPP. Sudah dilaporkan dan sedang ditindaklanjuti,” terang Ade, kepada Radar, Jumat (8/9).

Monday, September 4, 2017

Pengadaan Mobil Dinas Mewah Pemkab Pandeglang

Terkait dengan fasilitas penunjang kinerja pemerintah didareah, Pemkab Pandeglang melakukan pembelian 4 unit Toyota Fortuner diperuntukan bagi pejabat di lembaga Vertikal (Polres, Kodim, Pengadilan Negeri dan kejari).

Pemkab Pandeglang Klaim Pengadaan Mobil Dinas Sesuai Mekanisme.“Pengadaan (mobil dinas) ini tidak ujug-ujug dan sudah melalui proses yang panjang, DPRD tentunya menyetujui penganggaran mobil dinas ini. Intinya tidak ada mekanisme yang salah dan semua sudah sesuai aturan,” ujar Mustandri di Pandeglang, Rabu (30/08/2017).

BKD Bondowoso Gelar Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso resmi membuka pelatihan dan sertitikasi keahlian tingkat dasar pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Senin (4/9/2017)

Kepala BKD Bondowoso, Wawan Setiawan mengatakan pelatihan ini sangat penting bagi pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, setiap ASN juga mendapatkan hak pengembangan diri lewat Pendidikan dan Latihan (Diklat).

"Sesuai amanat UU ASN, tolok ukur utama bagi ASN adalah tingkat kompetensinya," tutur Wawan.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lewat E-Commerce Lebih Transparan

 Beberapa tahun terakhir, tren pelaku usaha yang beralih atau mengembangkan usaha ke arah digital semakin meningkat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Sensus Ekonomi 2016 menyebutkan, industri e-Commerce Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total jumlah usaha e-Commerce mencapai 26,2 juta unit.

Basuki Surodjo, CEO PT Air Mas Perkasa, mengungkapkan bahwa perusahaannya terus memberikan pemahaman yang jelas kepada satua kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak keliru dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-commerce.

LKPP Izinkan RSUD Pangkalan Kerinci Tunjuk Langsung Kontraktor Pembangunan IRNA

Proyek pembangunan Instalasi Rawat Inap (IRNA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci tahun 2017 tampaknya akan dilanjutkan.
Pasalnya Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) telah memberikan restu.

LKPP mengizinkan RSUD Selasih melakukan pembangunan IRNA penyakit dalam melalui Penunjukan Langsung (PL) tanpa proses lelang lagi.
LKPP mengirimkan surat rekomendasi ke RSUD sesuai dengan permintaan manajemen rumah sakit saat konsultasi ke Jakarta. RSUD dipersilakan menunjuk langsung rekanan yang menjadi kontraktor pembangunan proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp 11 miliyar itu.

Mobil Dinas Mewah untuk Pejabat Vertikal Kabupaten Pandeglang

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menggelontorkan dana untuk membeli 4 unit Toyota Fortuner bagi pejabat di lembaga vertikal (Polres, Kodim, Pengadilan Negeri dan kejari).

Pengadaan Toyota Fortuner tipe 2.4 G 4×4 A/T DSL LUX senilai hampir setengah miliar tersebut disayangkan sejumlah elemen di Pandeglang.

Terkait hal itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita pun angkat bicara. Ia menilai, pembelian mobil tergolong mewah untuk masyarakat di Kabupaten Pandeglang tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada keempat lembaga vertikal sebagai unsur muspida.

Saturday, September 2, 2017

Ketua LKPP: Korupsi Masih Jadi Musuh Besar!

Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, korupsi masih menjadi musuh besar dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan di semua lini.

Bentuk korupsi beragam, antara lain pengadaan fiktif, penggelembungan anggaran (mark up) serta kickback. “Kadang ada juga iming-iming, ancaman yang dilakukan oleh teman-teman saya juga di pemerintahan terutama di daerah. Itu musuh kita bersama,” ujar Agus dalam acara Customer Gathering dan sosialisasi e-katalog LKPP yang digelar ayoklik.com, di Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Kemendagri Ajukan Pengadaan Alat Rekam E-KTP

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Fuad Arif Fakrulloh, mengatakan sekitar 25 persen alat perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di 6.000 kecamatan di Indonesia, rusak.
"Kerusakan kita itu sekitar 20 sampai 25 persen. Kita punya 6.000 kecamatan, jadi kalau 20 sampai 25 persennya itu kira-kira di 1.500 (kecamatan) yang rusak," ujar Fuad saat sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih gubernur Jabar 2018 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Kota Bandung, Kamis (31/8/2017). 

Kasus Pengadaan Alat Laboratorium di SMKN 2 Kota Mojokerto Dinyatakan P21

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto menaikan status kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat laboratorium di SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013 senilai Rp1,5 miliar lebih. Dari lima tersangka, empat diantaranya sudah dinyatakan lengkap (P21). 
Dua pejabat Pemkot Mojokerto yakni NRH dan MHW yang masing-masing bertindak sebagai PPTK dan petugas LPSE dalam proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tahun 2013 lalu. Sedangkan dua orang lainnya dari pihak swasta yang bertindak sebagai pelaksana proyek yakni MN dan HT.

Peran e-commerce pengadaan

Proses Pengadaan Barang Peran e-commerce dalam proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia, dapat membangun sistem yang baik dan menguntungkan semua pihak.
Menurut Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo di Jakarta, Jumat (31/8), pengadaan barang dan jasa harus mengedepankan prinsip cepat, mudah, dan akuntabel.
“Karenanya model e-purchasing diterapkan untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. “LKPP juga terus berpikir untuk menciptakan suasana pengadaan barang dan jasa yang cepat,” ucap Agus Prabowo dalam acara Customer Gathering dan sosialisasi e-katalog LKPP yang digelar Ayooklik.com, di Jakarta, Kamis (31/8).

Tuesday, July 18, 2017

LKPP Tingkatkan Peran UMKM dalam Pengadaan Pemerintah

LKPP mengadakan kegiatan dialog interaktif yang bertajuk “Pengadaan Pemerintah di Mata UMKM”. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Creative HUB ini dihadiri oleh stakeholder yang terkait dengan UMKM baik itu dari Pemerintah ataupun dari pelaku industri UMKM itu sendiri.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gusmelinda Rahmi selaku Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, yang juga sebagai penanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan ini. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari penuh ini, dihadiri oleh narasumber yang kompeten yaitu Agus Prabowo (Kepala LKPP), M. Fajar Santoso (Kepala Bidang DPMPTSP DKI Jakarta), dan Adang Iskandar (Managing Director GOUkm.id).

Ketua KPK: Setnov Diduga Kondisikan Peserta dan Pemenang Pengadaan e-KTP

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto telah ditetapkan ‎sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan Setya Novanto diduga memiliki peran dalam proyek e-KTP, baik dalam proses perencanaan maupun pembahasan anggaran di DPR.

Tidak hanya itu, Setya Novanto juga diduga berperan dalam proses pengadaan barang dan jaksa dalam proyek e-KTP.

Monday, July 3, 2017

Akom Dan Istrinya Dipanggil Penyidik KPK

Akom, sapaan Ade Komaruddin, akan diperiksa hari ini (Senin, 3/7) sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Istri Akom, Netty Marliza juga turut dalam daftar pemeriksaan KPK.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA dalam perkara korupsi pengadaan KTP elektronik," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Monday, June 19, 2017

Terdakwa Mengaku Tidak Pernah Pengaruhi Pengadaan Monitoring Satelit

Terdakwa bekas Pelaksana tugas Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Eko Susilo Hadi menegaskan fakta hukum selama persidangan tidak mengarahkan dirinya mempengaruhi Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memenangkan salah satu perusahaan yang mengikuti tender pengadaan monitoring satelit tahun anggaran 2016.

Saat membacakan nota pembelaan pribadi atau pledoi, Eko Susilo Hadi mengatakan fakta persidangan juga tidak mengungkapkan adanya pertemuan dirinya dengan pihak penyedia barang.

"Sampai saya tanda tangani pengumuman pemenangnya pada tanggal 8 September 2016 saya tidak pernah ketahui ada bagian fee yang diperuntukan untuk Bakamla," kata Eko Susilo Hadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Thursday, June 15, 2017

LKPP gelar bimtek bagi pengawas pemerintah

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan akibat lemahnya penguatan dan pemahaman maupun kualitas pekerjaan membuat masih sering terjadinya KKN. Dilain pihak, lemahnya kepatuhan terhadap implementasi sistem pengendalian intern terhadap ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

"Atas dasar itulah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) melakukan bimtek terkait pengembangan kapasistas bagi aparatur pengawas dan pejabat pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa di pemerintah provinsi," kata Elysa kepada wartawan usai membuka bimtek, di Jayapura, Rabu (14/6/2017).