Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender, Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

ULP

ULP adalah singkatan dari Unit Layanan  Pengadaan, merupakan unit organisasi yang wajib dibentuk oleh Menteri/Pimpinan   Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat  berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
ULP dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yang pembentukannya berpedoman kepada perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pemerintah.
Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas fungsi-fungsi:
a. Kepala
b. Ketatausahaan/Sekretariat; dan
c. Kelompok Kerja
Kantor perwakilan/Unit Pelaksana Teknis Kementrian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Insitusi yang tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau dianggap tidak efisien maka dapat menggunakan ULP terdekat dengan wilayah kerjanya.
ULP  wajib dibentuk  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi  paling lambat pada Tahun  Anggaran 2014.
Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola ULP diatur dengan Peraturan Kepala LKPP yaitu Perka LKPP nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

Uang Muka

Uang Muka adalah sejumlah uang yang dapat diberikan PPK kepada penyedia barang/jasa sebelum pekerjaan dilaksanakan apabila PPK  menyetujui  Rencana  Penggunaan  Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan menuangkannya di dalam kontrak, untuk melakukan:
a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
c. persiapan teknis lain  yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Untuk  Usaha  Kecil uang   muka   dapat   diberikan paling  tinggi 30% (tiga puluh  perseratus)  sedangkan untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi,   uang  muka  dapat  diberikan   paling tinggi 20% (dua puluh perseratus)  dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
Untuk  Kontrak   Tahun   Jamak,  uang  muka  dapat diberikan:
1)  20% (dua puluh  perseratus)  dari Kontrak  tahun pertama; atau
2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan  Uang Muka yang  telah  mendapat persetujuan PPK.
Pengembalian  Uang Muka  diperhitungkan  secara  proporsional pada setiap tahapan pembayaran.

Transparan

Transparan salah satu prinsip pengadaan/barang jasa yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa  bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

TKDN

TKDN adalah singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri, merupakan besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang dan/atau jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga barang dan/atau jasa keseluruhan.
Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dart dan dilaksanakan di dalam negeri
Tata cara perhitungan dan informasi lengkap tentang TKDN dan Daftar Inventarisasi  Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dapat dilihat pada http://www.tkdn.kemenperin.go.id dan Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 16/M-IND/PER/2/2011

Tim Pengadaan

Tim Pengadaan adalah tim dalam organisasi swakelola yang bertugas untuk malaksanakan pengaaan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh kelompok masyarakat.

Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan teknis (Aanwijzer ) tenaga ahli

Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan teknis (Aanwijzer ) tenaga ahli adalah yang diangkat oleh PPK untuk membantu  pelaksanaan tugas ULP/Kelompok Kerja.

Tenaga ahli tetap adalah tenaga ahli bersertifikat yang dipekerjakan oleh badan usaha penyedia barang/jasa dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu sesuai dengan peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan

Terbuka adalah salah satu prinsip pengadaan/barang jasa yang berarti Pengadaan  Barang/Jasa  dapat  diikuti  oleh   semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Swakelola

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I  sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau  kelompok masyarakat.
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: