Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Saturday, November 4, 2017

MENELAAH SISTEM LELANG KONSOLIDASI: LAYAK DICOBA ATAU DITINGGALKAN?

Dalam masa satu bulan pertama pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Jakarta, pasangan Anies-Sandi sudah mulai mengkaji beberapa program unggulan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Salah satunya mengenai lelang konsolidasi pengadaan barang dan jasa di ibu kota. Sandiaga yang belatar belakang pengusaha dan lebih familiar dengan dunia bisnis mengatakan, lelang konsolidasi pengadaan barang dan jasa yang diterapkan pemerintah sebelumnya tidak pro pada pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dia beranggapan, pemaketan pengadaan ini akan mematikan pengusaha kecil yang mengadu peruntungan di proyek pemerintah.

“Dari awal karena masukan dari KADIN, dunia usaha khususnya penggerak usaha kecil menengah, lelang konsolidasi ini sangat tidak adil bagi usaha kecil dan usaha menengah,” kata Sandiaga di Jakarta Pusat, Selasa, 24 Oktober 2017.

Memang, minggu lalu, Wakil Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Jakarta, Sarman Simanjorang, mewanti-wanti pasangan kepala daerah baru ini untuk bersinergi dengan pelaku usaha di Jakarta. Katanya, kerja sama yang baik ini bisa mempercepat pembangunan daerah. “Untuk langkah awal, kami meminta Gubernur dan Wakil Gubernur baru dapat segera menghapus kebijakan lelang konsolidasi agar memberi kesempatan kepada seluruh pelaku usaha dari berbagai level, baik BUMD, BUMN, pengusaha besar, menengah, kecil, hingga mikro,” jelasnya.

Karena itu, Sandi memutuskan untuk mengkaji kembali sistem lelang konsolidasi untuk bidang infrastruktur di DKI Jakarta. Menurut Sandi, kekhawatiran pemerintahan terdahulu terkait praktik abal-abal oleh kontraktor saat tak lelang konsolidasi itu hanya isapan jempol belaka. Malahan wakil gubernur Jakarta ini berpendapat sistem penggabungan paket pekerjaan konstruksi ini hanya menguntungkan perusahaan besar. Perusahaan besar ini pun diklaim Sandi hanya akan menyerahkan subkontrak kembali kepada perusahaan yang lebih kecil.

“Sistem ini merugikan usaha kecil karena mendapat bayaran lebih rendah dengan jangka waktu pembayaran lebih lama,” katanya.

Adapun, lelang konsolidasi dilakukan pada masa pemerintahan Ahok-Djarot karena Ahok mendapat laporan ada temuan di lapangan mengenai kinerja para kontraktor yang tak sesuai standar dan aturan yang sudah ditetapkan pemprov DKI Jakarta. Banyak tak menerapkan standar kerja kontraktor seperti: tak adanya gambar kerja, standar keselamatan pekerja yang minim, serta lingkungan kerja yang berantakan. Beberapa lainnya malah memalsukan dokumen persyaratan agar lolos lelang. Setelah menang lelang, hal-hal yang terdapa dalam dokumen kontrak pun diabaikan.

“Saya mau berhentikan proyek dengan kontraktor abal-abal dan semua pembangunan akan saya paketkan/konsolidasi saja,” kata mantan gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Oktober 2016.

Tak tanggung-tanggung, Ahok, sapaan Basuki, saat masih menjabat sebagai gubernur juga memberi arahan kepada bawahannya untuk mengevaluasi langsung kinerja para kontraktor yang menang lelang proyek pembangunan di DKI Jakarta hasil pengadaan tahun lalu. Pada medio September 2016, pihak inspektorat dengan didampingin Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pun melakukan inspeksi ke beberapa proyek pembangunan rusunawa. Hasilnya ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor mulai dari pekerjaan di lapangan hingga dokumen-dokumen yang belum lengkap sebagai syarat utama. Bahkan, ada kontraktor yang sudah masuk daftar hitam portal pengadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah), namun masih lolos pada lelang di DKI.

Laporan hasil inspeksi ini menjadi dasar pertimbangan Ahok untuk menyetop 4 proyek pembangunan rusunawa, 4 proyek rehabilitasi berat rusunawa, dan 45 proyek rehabilitas total sekolah. Proyek-proyek yang diberhentikan dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor yang bermasalah dalam hal administrasi dan pengerjaan konstruksi di lapangan.  Meski harus menanggung akibat tak tercapainya program yang dicanangkan, yaitu pembangunan 10.000 rusunawa dan perbaikan sekolah, Ahok tetap pada keputusannya. “Saya tidak ingin warga jadi celaka jika saya hanya ingin kejar target pembangunan.”

Setelah kejadian tersebut, Ahok memerintahkan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) untuk meninjau ulang dokumen-dokumen peserta lelang sebelum pendaftaran lelang pembangunan di Jakata dimulai kembali. Berdasarkan hasil tinjauan dan analisis pada akhir tahun lalu, bersamaan pula dengan keharusan Ahok untuk mengadakan lelang pembangunan single-year(hanya satu kali pengadaan untuk satu proyek) berdasarkan aturan pemerintah pusat, Ahok memutuskan pemprov DKI akan menggunakan mekanisme lelang konsolidasi untuk pengadaan konstruksi di ibu kota.

Alasannya jelas, Ahok tak mau lagi menemukan ada kontraktor abal-abal yang mengerjakan proyek pembangunan yang dampaknya dirasakan secara luas oleh warga Jakarta. Ahok tak ingin ada bangunan dengan konstruksi seadanya yang bisa berakibat fatal bagi warga yang ada di dekat bangunan tersebut. Karena itu, Ahok meminta jenis proyek yang memiliki tipe bangunan dan bahan konstruksi yang serupa agar dipaketkan menjadi satu supaya bernilai besar dan kontraktor kredibel bisa masuk jadi peserta lelang. Rupanya Ahok merindukan kontraktor BUMN atau kontraktor swaste penghasil bangunan berkualitas baik juga ikut membangunan gedung-gedung milik pemprov DKI Jakarta.

Penerapan Lelang Konsolidasi Sesuai Instruksi Presiden

Wacana lelang konsolidasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia bukanlah hal yang baru dibicarakan akhir-akhir ini. Sejak Presiden Joko Widodo memprioritaskan seluruh proyek infrastruktur fisik di Indonesia, lelang konsolidasi menjadi jawaban ampuh guna tercapainya target penyelesaian proyek dengan hasil berkualitas mumpuni. Karena itu, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam instruksi ini, Jokowi memberi arahan kepada setiap kepala daerah untuk mengoptimalkan opsi-opsi yang dapat mendukung percepatan pembangunan di daerahnya, termasuk mekanisme pemaketan proyek atau lelang konsolidasi.

Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Setya Budi Arijanta, mengatakan konsolidasi pengadaan adalah upaya untuk menciptakan pengadaan yang efisien. Skema ini dapat meminimalkan jumah kontrak dan memangkas waktu, Setiap instansi hanya tinggal berkoordinasi soal kebutuhan yang sama dengan instansi lainnya sehingga mempersingkat proses pengerjaan. Namun, kata Setya, banyak pihak masih terkecoh dengan istilah ‘konsolidasi’. Konsolidasi dianggap sebagai jalan untuk melaksanakan seluruh pengadaan agar ada dalam satu paket.

“Padahal, lelang konsolidasi dilakukan hanya jika kebutuhan dan jenis barang yang dibutuhkan oleh instansi-instansi tersebut sama,” jelasnya, Juli lalu.

Senada dengan yang diucapkan oleh Ahok, Setya mengatakan, skema pelelangan ini dapat membuka peluang lebih besar bagi kontraktor besar lainnya yang belum berkesempatan ikut proyek pengadaan di pemerintah. Selain itu, sisi baiknya adalah instansi bisa mengurangi risiko untuk bekerja sama dengan penyedia ‘dadakan’ (atau kontraktor abal-abal), yang mungkin hanya perantara atau perusahaan yang dimiliki oknum tertentu untuk mengambil keuntungan sendiri. Namun, Setya mengingatkan agar setiap pejabat pengadaan merencanakan dengan matang sebelum mengusulkan lelang konsolidasi. “Kebutuhan barangnya harus jelas teridentifikasi lebih dahulu.”

Apakah Kontraktor Se-level dengan Pengusaha UMKM?

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berikut adalah kriteria dari ketiga jenis usaha tersebut:

Kriteria usaha mikro:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300 juta.

Kriteria usaha kecil:

Memilki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 M.

Kriteria usaha menengah:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5M sampai dengan paling banyak Rp 50 M.

Dari hasil definisi jenis usaha di atas, salah satu pemilik perusahaan konstruksi yang cukup besar di Surabaya mengatakan, general contractor (kontraktor) itu seharusnya tidak termasuk pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena besarnya modal yang harus disiapkan, serta estimasi pendapatan yang bisa diperoleh. Bahkan, dia mengaku investasi yang harus dia siapkan di awal melebihi jumlah yang tertera dalam kriteria usaha menengah. Adapun, berdasarkan proyek konstruksi yang dikerjakan perusahaannya, hasil penjualan tahunan biasanya di atas kisaran Rp 200 M.

Adapun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan edaran bahwa kontraktor yang dianggap mampu mengerjakan proyek besar, terutama yang diadakan oleh pemerintah adalah kontraktor yang memiliki kapabilitas dari segi modal, manajemen perusahaan, manajemen pegawai, pengelolaan administrasi yang baik, dan hal yang terpenting adalah keahlian secara teknis untuk menyelesaikan gedung tepat waktu dengan kualitas yang bagus. Namun, seiring dengan adanya celah dari institusi negara yang menawarkan pengadaan barang dengan harga kisaran puluhan miliar rupiah, banyak kontraktor-kontraktor kecil bermunculan.

Padahal, melalui contoh kasus di Jakarta saja, penganggaran proyek pembangunan gedung pemerintahan belum berjalan dengan baik. Gedung yang bisa langsung dianggarkan pembangunan dalam satu tahun anggaran (single year), seringkali dilakukan dalam tahap multiyear sehingga memecah-mecah pekerjaan dan biaya lelang. Misalnya, saat ingin membangun rusunawa baru, jika lelang pengadaan barang dilakukan secara terpisah dengan mekanisme multiyear, bisa jadi ada rusunawa 1 blok (isi 400 unit rusun) yang dalam tahun pertama dianggarkan Rp 10 M untuk pengerjaan pondasi dan beberapa lantai awal. Pada tahun-tahun berikutnya, anggaran akan naik tapi kontraktor pemenang tetap kontraktor tahun sebelumnya. Hal ini berakibat pada tidak efisiennya anggaran yang dikeluarkan. Biaya yang seharusnya bisa dianggarkan dalam satu kali tahun anggaran saja, bisa membengkak hingga 5 kali lipat akibat mekanisme yang lama.

 

Menurut Sekeretaris Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PUPERA, Tri Djoko Waluyo, kontraktor kecil ini yang seringkali disamakan dengan pengusaha UMKM. Pasalnya, kontraktor-kontraktor ini biasanya hanya mengambil proyek dengan biaya tender antara Rp 2,5 M hingga Rp 10 M. Karena itu, dia berharap agar kontraktor ini bisa fokus pada proyek perawatan saja, misalnya perawatan jalan, pemeliharaan gedung pemda, atau pemeliharaan sekolah. Namun, dia tidak menutup kemungkinan agar kontraktor ini bisa naik level sejajar dengan kontraktor BUMN. Kuncinya adalah pada lelang konsolidasi. Para pemilik kontraktor kecil dapat membentuk konsorsium untuk mengerjakan bersama proyek yang dikonsolidasikan agar dapat bersaing dengan kontraktor kelas kakap.

“Ini namanya bukan pengurangan atau penghapusan, tapi upaya agar kontraktor kecil bisa naik level menjadi besar,” katanya.

Adapun, pemerintah pusat juga telah memberi naungan hukum bagi kontraktor kecil yang setara dengan UMKM ini untuk tetap menjalankan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip aturan yang berlaku. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan lelang juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 100 Bab VIII Peran Serta Usaha Kecil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp 2.500.000.000,0 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut;

Setiap awal tahun anggaran, PA/KPA membuat Rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; danPA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota.

(5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraaan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, memang ada positifnya Wagub Sandiaga Uno mengkaji ulang sistem lelang konsolidasi. Namun, Sandi harus bisa membedakan jenis-jenis kontraktor yang sudah dan siap terjun untuk terlibat dalam proyek pembangunan milik pemerintah. Pada kenyataannya, kontraktor-kontraktor kecil tidak dapat memenuhi syarat dan tidak memiliki kapabilitas untuk mengerjakan proyek pembangunan secara langsung. Dengan definisi berdasarkan peraturan pemerintah, kontraktor kecil selevel UMKM ini harus difokuskan pada proyek pemeliharaan gedung. Sandi juga harus bisa menyadari bahwa dalam membangun gedung yang akan dimanfaatkan untuk orang banyak, perlu kontraktor yang memang sudah terbukti kualitasnya sehingga meminamilisir terjadinya risiko di kemudian hari. (KJ)

Saturday, October 28, 2017

Korupsi Pengadaan Mobil Damkar Pemko Aceh

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Jumat (28/10/2017) memvonis tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern seharga Rp 17,5 miliar milik Pemko Banda Aceh.

Ketiga terdakwa adalah Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, Syahrial, serta Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana.

Ratziati Yusri adalah ibu kandung Dheni Okta Pribadi.

Masing-masing terdakwa divonis tujuh tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta atau bisa diganti (subsider) dengan tiga bulan kurungan.

Tuesday, October 24, 2017

Ketua Panitia e-ktp - Pak Dirjen dan Pak Sugiharto galak sekali,

Ketua Panitia Pengadaan proyek e-KTP, Drajat Wisnu Setyawan, mengaku stres dan tertekan karena terlibat kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Apalagi, Drajat ikut menerima uang dalam proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Hal itu dikatakan Drajat saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/10/2017). Ia bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Monday, October 23, 2017

Sandiaga Uno Mau Hapus Lelang Konsolidasi, Fakta Mengerikan Ini Dibeberkan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Unoberencana menghapus sistem lelangkonsolidasi yang sudah berlangsung sejak 2016 lalu.
Sandi berjanji akan berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait persoalan lelang.
Hal ini berarti sistem lelang konsolidasiyang selama ini menggabungkanproyek kecil sejenis menjadi 1 proyekbesar akan dihapus.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh dinilai merekayasa cerita bahwa telah terjadi dugaan korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) modern seharga Rp 16,8 miliar yang dimenangkan PT Dhezan Karya Perdana. Banyak dokumen penting yang seharusnya menjadi bukti tidak dimasukan dalam berkas tuntutan.

Pernyataan itu disampaikan Haspan Yusuf Ritongga SH MH didampingi Andi Lesmana SH MH dan Popy Katarine SH, kuasa hukum Siti Maryami selaku terdakwa dalam kasus itu saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Rabu (18/10).

Sunday, October 22, 2017

Tidak Transparan Lelang Mesin Sensor Porno, Kominfo Dikritik

Kritikan dialamatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat memutuskan belanja modal untuk mesin sensor internet dengan nilai pagu Rp 211 miliar. Kemenkominfo dinilai tidak transparan saat menggelar lelang tersebut.

Selain tidak melibatkan seluruh pelaku industri dalam pengadaan barang dan jasa mesin sensor internet, metode yang diusungnya juga terbilang biasa saja dan kemahalan untuk dana sebesar itu.

Begitu yang diungkapkan oleh Internet Development Institute (ID Institute), sebuah lembaga kajian independen yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan internet secara positif di Indonesia. Kajian ID Institute berdasarkan fakta, data, dan analisis serta pengalaman para anggotanya sebagai praktisi di dunia internet.

"Semua yang dulu ikut sekarang tidak diikutkan. Proses pelelangan itu belanja teknologi di depannya ada konsultan perencana yang menentukan rekomendasi jadi item pengadaan barang dan jasa. Pertanyaan sekarang, kapan Kominfo lakukan kajian itu karena tim perencana sekarang belum selesai tapi lelangnya sudah selesai," ujar M. Salahuddien dari ID Institute di Jakarta, Jumat (20/10).

"Jadi, yang memberikan rekomendasi sistem, teknologi, dan sebagainya itu siapa? Kami mengkritisi karena ingin tahu. Kalau ada kajiannya, tolong dibuka," ungkapnya.

Salahuddien mengetahui bahwa pengadaan barang dan jasa untuk mesin sensor internet ada sejak 2016. Namun, ketika itu belum ada payung hukumnya, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum disahkan setelah direvisi.

"Tahun 2016 memang gagal lelang karena tidak ada payung hukum, Undang-Undang Nomor 19 belum ada waktu itu. Kemudian tidak ada pejabat yang mau memutuskan solusi teknologi apa yang akan digunakan. Setahu saya, semua stakeholder menolak ini untuk apa," tuturnya.

Salahuddien mengungkapkan, mesin sensor internet yang menggunakan sistem crawling ini tidak akan jadi persoalan apabila sesuai dengan konsesus demokratis sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Negatif Bermuatan Negatif.

Seperti diketahui, Kementerian Kominfo mengumumkan pemenang proyek pengadaan mesin sensor internet dengan nilai pagu mencapai Rp 211 miliar. Pemenang tendernya adalah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti). 

BUMN ini berhasil memenangkan proyek pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Sistem Monitoring dan Perangkat Pengendali Situs Internet Bermuatan Negatif atau mesin sensor internet.

Lelang mesin sensor internet ini digelar oleh Kominfo sejak 30 Agustus 2017 lalu. PT Inti berhasil mengalahkan 71 peserta yang mengikuti lelang. Menariknya, PT Inti merupakan satu-satunya peserta lelang mesin sensor yang lolos tahap kualifikasi, administrasi, hingga teknis. 

Berdasarkan informasi yang tercantum di situs LPSE Kominfo, menyebutkan nilai pagu paket mesin sensor internet ini mencapai Rp 211.872.500.000, sementara untuk nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat sebesar Rp 211.870.060.792.

Sedangkan PT Inti menang lelang dengan memberikan harga penawaran Rp 198.611.683.606 dan harga terkoreksi Rp 194.059.863.536 dengan skor 70 dan skor akhir 94. 

Sumber www.detik.com

Korupsi Pengadaan Komputer Dinas Pendidikan, Dua PNS dan Empat Rekanan Dituntut 18 Bulan Penjara

 Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi menuntut enam terdakwa.
Yakni terkiat perkara korupsi pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Dairi. Keenam terdakwa masing-masing dituntut dengan hukuman setahun dan enam bulan penjara atau 18 bulan penjara.

Tuntutan itu diberikan JPU Hendri Sipahutar kepada Pasder Berutu selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Dairi dan juga Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dalam perkara ini.

Saturday, October 21, 2017

Kejati Riau Tahan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Lampu Sorot Pemkot Pekanbaru Senilai Rp1,3 Miliar

Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau, Kamis (19/10/2017) siang, menahan dua tersangka dugaan Korupsi pengadaan proyek lampu sorot Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru.

Penahanan tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta. Kedua tersangka itu berinisial A alias N serta MHR. "Baru saja kita bawa, untuk ditahan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru," sebut dia.

Friday, October 20, 2017

Bolsel - Mahyudi Dua Kali Usulkan Pengadaan Alat Berat

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Yamin Ismail, melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program Pelaporan, Mahyudi Binol, mengaku sudah dua kali mengusulkan pengadaan alat berat berupa eskafator, Kamis (19/10).
Untuk usulan yang ke dua kali katanya, sudah dimasukan dalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) dan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2016 - 2021.

Thursday, October 19, 2017

Tersangka Kasus Pengadaan Heli AW101 Ajukan Praperadilan Melawan KPK

Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dia sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku bahwa KPK telah menerima undangan sidang tersebut.

"KPK mendapat panggilan dari PN Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang praperadilan yang diajukan oleh IKS, swasta tersangka dalam kasus pengadaan Heli AW-101," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Monday, October 9, 2017

Setyabudhi Arijanta pernah dituduh sebagai pengatur lelang e-ktp

Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mengaku pernah dituduh sebagai pengatur lelang e-KTP. Padahal selama ini dia mengaku cukup kencang membeberkan kejanggalan proyek e-KTP.
"Kenapa saya diperiksa waktu itu ada laporan bahwa saya yang atur lelang. Dituduh waktu itu, untung saya punya berkas," kata Setya saat bersaksi dalam sidang Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).
Berkas yang dimaksud Setya adalah berkas pengunduran LKPP sebagai tim pendamping untuk proyek e-KTP. Pengunduran diri itu dilakukan LKPP yang saat itu dipimpin Agus Rahardjo lantaran rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan.

Friday, October 6, 2017

Pengadaan barang jasa oleh ULP Kota Jayapura

Sekretaris Daerah Kota Jayapura Rasmus D. Siahaya, SH, MM menegaskan semua proses kegiatan pengadaan barang dan jasa harus melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Diharapkan supaya semua kegiatan pengadaan barang dan jasa itu prosesnya harus melalui ULP,” Kata Sekda kepada Wartawan saat dikonfirmasi di Kantor Walikota Jayapura Kamis (5/10/17).
Belum lama ini juga, kata Sekda, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan Rencana Aksi Implementasi Modernisasi Pengadaan melalui Probity Advice dan Konsolidasi Pengadaan, yang di helat di salah satu Hotel di Jayapura.
"Pada kesempatan tersebut juga sudah langsung ditandatangani bersama Sekda-Sekda kabupaten kota se-Provinsi Papua,"ungkapnya.
 

Thursday, October 5, 2017

Agus Rahardjo Dilaporkan ke Polisi, KPK Percayakan kepada Penyidik

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo diadukan oleh warga berinisial MH ke Bareskrim Polri atas tuduhan melakukan korupsi. Apa tanggapan KPK terkait hal ini?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sudah mendengar pernyataan dari pihak Humas Polri bahwa laporan tersebut belum memenuhi syarat. Febri menyatakan, pihaknya menyerahkan kepada Polri mengenai ada laporan ini dan percaya Polri akan profesional dalam menangani laporan.

Monday, October 2, 2017

Lelang Proyek Sragen Tak Sesuai Perpres

SRAGEN– Proses lelang 11 proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum-Penataan Ruang (DPU-PR) dari APBD-Perubahan 2017 yang saat ini sedang berlangsung, dinilai berpotensi dampak hukum dan memicu operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, selain sejumlah persyaratan yang dinilai melanggar peraturan presiden (Perpres), proses lelang juga terindikasi mengarah untuk diskenario menguntungkan pihak tertentu.
Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Soepartono menegaskan persyaratan kepemilikan unit Batching Plan (BP) yang ditetapkan oleh DPU-PR Sragen, memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang diatur oleh Perpres 54/2010. Ia menyebut di Pasal 5 Perpres itu, menegaskan bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengedepankan asas adil dan tidak diskriminatif.

Polemik Aturan Pengadaan Senjata

Sebenarnya tidak perlu berpolemik terkait aturan pengadaan senjata karena dalam aturan pengadaan sudah jelas bahwa alutsista atau almatsus masuk ke dalam penunjukan langsung.q
Polemik pengadaan senjata di luar TNI menjadi ramai setelah pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan purnawirawan militer yang mengungkap ada instansi memesan 5.000 pucuk senjata.
Pernyataan itu lalu coba diluruskan dua senior Gatot di TNI yakni mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) yang kini Menkopolhukam Wiranto dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang kini menjabat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Monday, September 18, 2017

4 solusi kpk dalam korupsj pengadaan

Pengadaan barang di sebuah institusi masih menjadi ‘lahan basah’ bagi para koruptor mengerat duit rakyat. Ada empat saran dari KPK untuk menjadikan lahan basah tersebut bersih dari tikus-tikus rakus alias tukang korupsi.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan, saran pertama yang dilakukan pihaknya yakni meminta agar proyek pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Caranya, dengan menggunakan aplikasi e-program maupun e-katalog.
“Kita minta supaya seluruh Indonesia e-program harus ada dan e-katalog harus dipercepat agar pembengkakan biaya tidak terjadi,” kata Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (17/9/2017).
Kemudian, sambung Syarif, yang harus diperbaiki adalah sistem perizinan. Dia menginginkan, sistem perizinan dilakukan melalui mekanisme sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Lowongan CPNS LKPP

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di penerimaan CPNS 2017 tahap dua ini, LKPP membuka 25 lowongan CPNS.
Melansir laman resmi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (18/9/2017), berikut formasi jabatan yang dibutuhkan, kriteria pelamar, persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan berkas lamaran, tahapan seleksi, jadwal seleksi, dan tata cara pendaftaran untuklowongan CPNS 2017:

Sunday, September 17, 2017

E-ktp, kpk menyasar golkar kenapa?

Sirkuit kasus E- KTP perlahan lahan mulai terkuak. Sikap KPK yang nampak ragu menahan Setya Novanto (SN) Ketua Umum Partai Golkar (PG) dan sebaliknya sikap SN yang menunda mendatangi KPK rupanya menyimpan misteri.
Notrida Mandica, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar
Proyek e-KTP ini mengambil tempat pada tahun 2012, di bawah Pemerintahan Presiden SBY.
Saat itu Partai Demokrat (PD) sedang berkuasa. Menteri Dalam Negeri adalah Gemawan Fauzi, politisi PD dan Ketua DPR RI adalah Marzuki Ali juga pentolan PD. Posisi SN pada waktu sebagai Ketua Fraksi PG.
Kasus e-KTP menguak ke publik setelah Nazaruddin, bendahara umum PD, ditahan oleh KPK. Maka terlontarlah nama-nama yang terkait dengan proyek e-KTP dari mulut Nazaruddin.

Saturday, September 16, 2017

Kepala BKKBN tersangka

Kejaksaan Agung menetapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Candra Surapaty sebagai tersangka. Surya tersangka baru atas kasus dugaankorupsi pengadaan KB II Batang tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2014-2015.
READ MORE
"Pengembangan yang lalu, BKKBN tersangkanya ini kepalanya. Penetapan tersangka SCS sebagai kepala BKKBN," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Arminsyah di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).
Arminsyah menuturkan, Surya sendiri sebagai pimpinan lembaga penggunaan anggaran yang telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 27 miliar.

Monday, September 11, 2017

Dugaan Peretasan LPSE Kota Cirebon, Tunggu Analisis LKPP

Informasi adanya peretasan terhadap situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Cirebon, masih belum dapat dipastikan. Meskipun kemungkinan peretasan itu ada, LPSE menunggu hasil analisis yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kepala UPT LPSE Kota Cirebon, Ade Sastrawijaya mengatakan, setelah ada informasi dugaan peretasan, LPSE Kota Cirebon langsung berkoordinasi dengan lembaga yang menaungi pelelangan pemerintah itu. “Kami masih menunggu hasil analisa dari LKPP. Sudah dilaporkan dan sedang ditindaklanjuti,” terang Ade, kepada Radar, Jumat (8/9).