Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

Wednesday, August 26, 2015

Pengadaan Website 140 milyar, mahal sekali...

Website pakai wordpeess sampai milyarmilyar harganya. Harusnya keamanan dan tampilannya bemar benar high class. Tapi pakai WP, domain host lokal, kena hack juga. Ini namanya tidak peform dan harga terlalu mahal.

Selang dua hari resmi diluncurkan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), situs Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang beralamat di revolusimental.go.id, menuai protes keras di kalangan masyarakat. Alhasil, kini situs tersebut ditutup sementara.

Protes keras tersebut dikarenakan situs tersebut menggunakan layanan hosting lokal dengan biaya murah, padahal nilai proyek situs tersebut dikabarkan mencapai Rp140 miliar. Begitu pula dengan tampilan situs Revolusi Mental juga menjadi sasaran kritik masyarakat karena diduga menjiplak tampilan dari situs kampanye Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Menurut pakar telematika, Prananoraga Pramuditya, kondisi ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Presiden Joko Widodo dan khususnya Menteri Puan.

"Okelah jiplak website Obama, tapi masa situs pemerintahan pakai layout wordpress. Rakyat sudah pintar-pintar dan gak gampang dibodohi. Jokowi harus evaluasi lah, panggil Menteri Puan. Masa buat situs kok memble," kata Prana menjawab Harian Terbit di Jakarta, Rabu (29/8/2015).

Prana pun mengaku masyarakat bisa mengecek data informasi domain tertentu seperti nama pemilik domain, ip address, name server dan umur domain, kapan domain situs program revolusi mental tersebut didaftarkan dan kapan domain ini akan expired.

"Lihat saja, kode JS, si pembuat layout website Obama juga masih ada. Lihat saja, www.revolusimental.go.id/gerakan/wp-content/themes/gnrm_main/js/monroe.js?ver=1.0 (port 80)," imbuhnya.

Dirinya memperkirakan anggaran pembuatan website semacam itu ditaksir antara Rp1 juta hingga Rp4 juta saja.

"Dengan perkiraan tersebut, Menteri Puan harus transparan anggaran pembuatan webiste tersebut. Informasikan ke khalayak publik. Jangan langsung ditutup begitu saja webnya," tegasnya.

"Penegak hukum baik kejaksaan, Polri dan KPK harus usut pengadaannya," ucapnya.

Prana mengingatkan, situs tersebut sangat rentan diretas atau di-hacker. "Jangan main-main ketika membuat website pemerintah. Dengan hosting murah, keamanan websitenya tidak terjamin. Karena gampang di hacker atau di retas," jelasnya

Dirinya menyayangkan, jika Menteri Puan tidak berkonsultasi dengan Menkominfo. "Masa buat website pemerintahan tanpa konsultasi layout dengan Menkominfo. Jangan hanya minta domain saja, Kominfo baru digandeng. Apalagi server ataupun situs pemerintahan selama ini kerap diserang oleh pihak tertentu. Ketika sudah diserang, ujung-ujungnya minta anggaran untuk upgrade, tapi tidak ada hasilnya," pungkasnya.

Saat ini, website tersebut tidak bisa diakses dan hanya terdapat tulisan “Resource Limit Is Reached.” Munculnya peringatan ini disinyalir karena website revolusi mental tidak menggunakan fasilitas hosting yang memadai.

Untuk diketahui, program dari revolusi mental lainnya selain website diantaranya sosialisasi berupa pengadaan iklan, film, atau dialog publik. Kampanye atau sosialisasi juga bisa dilakukan melalui tokoh-tokoh agama. Adapun pengadaan website tersebut, juga merupakan bagian program lainnya seperti penyusunan buku landasan Filosofis Revolusi Mental, buku Saku Revolusi Mental, penerbitan. Majalah Revolusi Mental serta Website Revolusi Mental yang diintegrasikan dengan media sosial.

Pengelolaan dana ini berada di bawah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Puan Maharani.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah mengenai anggaran pembuatan website revolusi mental tersebut. Puan mengaku tidak tahu pasti berapa besar dana negara yang diperuntukkan untuk website ini.

“Saya tak tahu pasti. Tapi ini lengkap, satu paket dengan pengelolaan, dengan tenaganya itu kita siapkan,” jawab Puan.

Sebelumnya, menurut Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Haswan Yunas, peluncuran situs ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, kritikan dalam hal revolusi mental.

"Situs ini kami luncurkan untuk memudahkan rakyat Indonesia dalam memberikan masukkan-masukkan yang berhubungan dengan revolusi mental," ujar Haswan.

Friday, August 14, 2015

Hati hati melakukan Pengadaan Alat Kesehatan

Pada akhir minggu ini ada 3 (tiga) berita terkait kasus pengadaan alat kesehatan, yaitu di Mentawai, Jambi dan Bukit Tinggi. Pengadaan Alat Kesehatan di Mentawai sudah sampai pada vonis rekanan, di Jambi tersangka ditahan dan di Bukit Tinggi baru sampai pada pembacaan pembelaan rekanan. Pengadaan di bidang kesehatan ini memang rawan masalah, karena seperti pada bidang lainnya selalu saja ada kartel atau beberapa pihak yang menguasai jalur pengadaan dan mempengaruhi pasar demi keuntungan pribadi semata. 

Wednesday, August 12, 2015

Gedung LKPP belinya NJOP atau harga pasar?

"Coba lihat gedung LKPP. Gedung LKPP nih belinya NJOP apa harga pasar? Ya harga pasar dan lebih mahal dari NJOP. Kenapa enggak diperiksa?" tanya pria yang akrab disapa Ahok itu.
"Coba cek tanah yang dibeli DKI sebelum saya masuk, harganya apa?" katanya.

Itulah komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang sedang marah akibat keberatan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap lahan yang dibeli oleh Dinas Kesehatan DKI untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Kanker dan Jantung di Sumber Waras Jakarta Barat.

Thursday, August 6, 2015

Tender 15 Paket Proyek Gedung Gagal Di Tobasa

Pelaksanaan tender 15 paket proyek pembangunan gedung gagal terlaksana di Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Ini terjadi karena adanya kesalahan substansial dokumen pengadaan.
“Pokja konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Tobasa memutuskan10 Juli 2015, pelaksanaan tender 15 paket proyek pembangunan gedung gagal disebabkan kesalahan dokumen pengadaan,” kata Ketua Pokja Kontruksi Jafar Aritonang menjawab wartawan di kantornya, Kamis (23/7).

Adapun 15 paket tender proyek gedung gagal tersebut,kata Jafar, yakni Paket Balai Penyuluh KB di Kec. Parmaksian Rp233.697.000 telah masuk penawaran 7 perusahaan, Paket Balai Penyuluh KB di Kec. Bonatualunasi Rp 233.667.000 masuk penawaran 8 perusahaan, Paket Balai Penyuluh KB di Kec. Laguboti Rp 233.713.000 masuk penawaran 7 perusahaan, Paket Balai Penyuluh KB di Kec. Balige Rp 233.713.000 masuk penawaran 8 perusahaan.

Pemerintah Didesak Segera Tawarkan ke Pengusaha Ratusan Paket Tender Barang dan Jasa yang Belum Laku

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) meminta pemerintah segera tawarkan barang dan jasa milik pemerintah ke pasaran.

Berita dari www.tribunnews.com
Diperkirakan ada sekitar 179 paket tender pengadaan barang dan jasa yang belum laku dengan nilai sekitar Rp 100 triliun.
"Itu yang harus dikebut oleh teman -teman kementerian dan daerah," ujar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo di Istana Wapres, Jakarta, Kamis(6/8/2015).

Wednesday, August 5, 2015

Pengadaan Water Meter Tak Mengacu PerpresPengadaan barang/jasa

Berita dari www.radarbogor.id tentang kasus pengadaan water meter PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor senilai Rp7,164 miliar  yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa tanpa tender atau penunjukan langsung.

Sekretaris PDAM Tirta Pakuan Hendra Setiawan yang mewakili Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Untung Kurniadi menjelaskan, pengadaan meter air PDAM Tirta Pakuan tidak mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya. Sebab, sumber pembiayaan dari pendapatan perusahaan, bukan berasal dari APBN atau APBD.  Hendra juga menjelaskan, unit layanan pengadaan barang/ jasa (ULPBJ) PDAM Tirta Pakuan sudah tentu tunduk dan memedomani Perpres 54/2010 apabila pengadaan barang dan jasa yang sumber pembiayaannya, baik seluruh ataupun sebagian, berasal dari APBN atau APBD, katanya.

Jalan Teluk Kadere bermasalah, Konsultan Perencana Jadi Tersangka

Berita dari kaltimpos.com dimana Unit Tipikor Satreskrim Polres Bontang resmi menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Teluk Kadere, Kelurahan Bontang Lestari, Bontang. Tersangka adalah konsultan pengawas berinisial AE. Berkas kasus itu telah diserahkan ke Kejari Bontang.

Kronologis kasus pengadaan pelaksana konstruksi jalan ini dijelaskan oleh Kapolres Bontang AKBP Hendra Kurniawan, melalui Kasat Reskrim AKP Ade Harri Sistriawan: Pada 22 Oktober 2012, CV MY mendapat proyek pembangunan jalan di kawasan tersebut dengan nilai kontrak Rp 1.886.630.324,34.
Ternyata dalam pelaksanaan pengerjaan, Direktur CV MY berinisial YS tidak mempunyai dana. Sehingga dibiayai oleh pengusaha berinisial HS, yang dalam perkara ini ditetapkan sebagai saksi. Namun, saat baru dikerjakan 100 meter, ternyata YS meninggal dunia dan proyek itu dilanjutkan oleh istrinya.

Friday, July 24, 2015

Ekosistem Pengadaan

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.

Kalau mengikuti pengertian ekosistem dari wiki tersebut maka Ekosistem Pengadaan kurang lebih dapat diartikan sebagai sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara sistem  kehidupan pengadaan dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan pengadaan yang saling memengaruhi.

Thursday, July 23, 2015

Pengadaan bus diesel Transjakarta dipercepat melalu e-katalog LKPP

Pengadaan bus Transjakarta dengan bahan bakar diesel atau solar diprioritaskan oleh BUMD PT Transportasi Jakarta guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap moda transportasi yang nyaman dan aman. Hal ini juga guna menggantikan armada yang sudah tidak layak jalan atau membutuhkan perbaikan yang lama, serta meminimalisir terbakarnya armada bus. Ditargetkan hingga akhir tahun ini sedikitnya ada sekitar 420 bus diesel baru yang akan beroperasi di Jakarta.

Percepatan pengadaan bus berbahan bakar diesel dilakukan melalui e-catalogue melalui kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih, dari data statistik, bus-bus berbahan bakar diesel relatif jarang mengalami risiko terbakar.

Wednesday, July 22, 2015

Modus baru kecurangan melalui e-procurement

Kecurigaan ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, waktu itu ada curhatan dari beberapa orang baik dari pokja ulp atau dari pihak penyedia yang sedang melaksanakan proses pemilihan penyedia. Kecurigaan adanya kecurangan dalam pengaturan bandwith atau lebar pita jaringan internet yang di setting untuk menerima unggahan dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa.

Modus atau modal dusta yang dilakukan adalah dengan memperbesar bandwidth ke server lpse tempat dilaksanakannya pengadaan barang jasa pada waktu tertentu ketika penyedia 'jagoan' akan melakukan upload atau unggah dokumen penawaran. Setelah jagoan nya selesai menunaikan hajatnya yang terlarang -karena melanggar prinsip pengadaan- , selanjutnya jalur bandwitdh dikurangi atau dikecilkan kembali. Pengecilan banwidth atau lebar pita jaringan ke lpse ini mengakibatkan penyedia penyedia lainnya ketika upload dokumen penawaran akan  'berdesak desakan', yang bisa beresiko pada tidak sempurna nya data dokumen yang diterima oleh server lpse.