Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

Kejari Tetapkan SatuTersangka Pengadaan Mobil Kebakaran

Berita dari www.tribunnews.com tentang kasus oengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun anggaran 2013 di MUARAENIM, SRIPO --- Setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi, akhirnya ARE ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan pengadaan mobil Damkar (pemadam kebakaran) APBD Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 1.403.545.000 rupiah, Kamis (2/7/2015).

"Rencananya Selasa (7/7), kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ARE tersebut," ujar Kajari Muaraenim Adhyaksa Darma Yuliano, SH melalui Kasi Pidsus Muaraenim Ady Wira Bhakti SH.

Menurut Ady, tersangka ARE dalam kasus tersebut bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tersangka akan dilakukan pemeriksaan pertama dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan pngadaan mobil Damkar (pemadam kebakaran) APBD Tahun Anggaran 2013 dengan nilai proyek Rp 1.403.545.000 rupiah oleh Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD) Kabupaen Muaraenim.

Agus Prabowo diangkat menjadi kepala LKPP

Berita terhangat dari www.ANTARANews.com  - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago melantik Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terpilih dari proses seleksi terbuka, Agus Prabowo di Jakarta, Jumat.

Agus sebelumnya menjabat sebagai deputi sumber daya manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) terpilih melalui seleksi terbuka yang dilaksanakan sejak 8 Mei 2015 .

Dalam amanatnya, Andrinof meminta Agus mempercepat pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah melalui mekanisme pengadaan dan lelang elektronik.

"LKPP perlu mendorong Kementerian dan Lembaga serta Pemda untuk membentuk unit pengadaan barang dan jasa yang efektif," ujarnya.

Andrinof juga meminta Agus untuk melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia di LKPP agar mampu berinovasi dalam pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing dalam pengadaan barang dan jasa dengan negara-negara lain.

Percepatan pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan, kata Andrinof, karena selain dapat merealisasikan kontribusi investasi pemerintah, juga secara langsung dapat memberikan stimulus bagi dunia usaha.

"Pengadaan barang dan jasa juga akan membangun iklim usaha nasional dan membangun perekonomian,"ujar dia.

Sementara Agus, mengatakan, salah satu rencana terdekat LKPP adalah mendorong pemerintah untuk mengubah metode pembayaran pembelian barang dan jasa agar sejalan dengan transformasi pengadaan melalui mekanisme elektronik.

"Kita juga akan melakukan kebijakan yang arahnya menggandeng pemerintah daerah, Kementerian terkait unuk menjadi mitra strategis LKPP dalam pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, selain Agus, Andrinof juga melantik tiga pejabat eselon I lainnya hasil seleksi terbuka yakni Salusra sebagai Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Sarah Sadiwa sebagai Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Robin Asad Suryo sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Andrinof Lantik Agus Prabowo Jadi Kepala LKPP

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago, melantik empat pejabat eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Kantor Kementerian PPN, hari ini, Jumat, 3 Juli 2015.

Andrinof mengangkat Agus Prabowo sebagai Kepala LKPP, Salustra Widya sebagai Sekretaris Utama LKPP, Sarah Sadiqa sebagai Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP dan Robin Asad Suryo, sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

"Jadi, yang diharapkan Presiden adalah percepatan pelayanan yang lebih baik lagi, saya berharap LKPP bisa meningkatkan profesionalisme agar pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin kokoh," ujar Andrinof, di kantornya, Jumat, 3 Juli 2015.

Jokowi: Walikota Banyak Keluhkan Pengadaan Barang

Diketahui, Agus Prabowo sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang SDM Bappenas. Andrinof berharap, Agus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. 

"Saya harap dengan jabatan sekarang, LKPP bisa membangun iklim usaha nasional, sehingga bisa bersaing dengan internasional, bagaimana mengefektifkan belanja, juga saya berharap akan bisa menjangkau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)," ujar Andrinof.

Adapun, pejabat LKPP demisioner (lengser jabatan), antara lain Agus Rahardjo (sebelumnya Kepala LKPP), Eiko Whismulyadi (sebelumnya Sekretaris Utama), Himawan Adi Negoro (sebelumnya Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP) dan Robin Asad Suryo, (sebelumnya Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP).

Andrinof berharap, LKPP akan bisa mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Untuk dapat membentuk unit pengadaan yang efektif," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, beserta para jajarannya. Juga tampak hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin.

Sumber: www.vivanews.com

Tuding Polisi Salah Paham, dalam kasus Pengadaan Seragam di Kota Depok

Setelah cukup lama tak berkoar akhirnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi terkait belanja pengadaan pakaian seragam anak sekolah Rp15,7 miliar yang ditangani Tipikor Polda Metro Jaya.

Orang nomor satu ini menuding jika Kepolisian salah menyatakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan itu merupakan APBD yang dialokasikan dari aspirasi DPRD. Dan itu bukan merupakan anggaran dana Bansos di Pemprov Jabar. “Itu bukan dana bansos, tetapi APBD dari aspirasi DPRD. Jadi polisi belum bisa menyatakan ini dana bansos, jadi ini sebuah kesalahan. Tidak ada sama sekali penggunaan dana bansos,” kata Herry saat ditemui INDOPOS, usai acara pelantikan Sekda di Balaikota, kemarin (1/7).

KPK Periksa Tiga Pihak Swasta untuk Usut Kasus Pengadaan E-KTP

Kasus Lama Bersemi kembali, yaitu kasus e-ktp, dari www.metrotvnews.com - KPK memeriksa tiga orang dari pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Mereka akan diperiksa sebagai saksi.

Tiga orang itu yakni Dadan Andra, Hendra, dan Yayan Rudiantin. Mereka adalah pihak pemenang tender dalam proyek e-KTP.  "Ketiganya diperiksa sebagai saksi dari tersangka S (Sugiharto)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Jumat (3/7/2015).

Ketua PP kuat dugaan dalang kisruh proyek lelang ULP

Berita dari www.lensaindonesia.com - tentang ricuh di ULP kota Bogor terkait hasil pengadaan yang tidak sesuai dengan jatah jatahan yang kemudian di ramaikan dengan adanya aksi dari anggota ormas Pemuda Pancasila. Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Bogor, Benninu Argoebie, kuat dugaan berada di belakang sengkarut proyek lelang di ULP. Eks bakal calon walikota Bogor itu diduga sebagai aktor yang mengerahkan simpatisan PP. Ia pun dituding, sebagai pihak yang mengintervensi sejumlah proyek di ULP agar dimenangkan pihak tertentu.

KPU Sumtim Belum Pengadaan Logistik

Pemilu Serentak sebentar lagi, tapi apakah persipan pengadaan logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Desember nanti sudah siap? Salah satunya berita dari www.tribunnews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Timur belum melaksanakan pengadaan logistik pemilukada. Pengadaan logistik terjadi setelah KPU Sumba Timur menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Sekretaris KPU Sumba Timur, Meklianus D Patimara, menjelaskan, sekretariat KPUD sudah menyusun rencana umum pengadaan logistik dan sudah disampaikan kepada unit layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

KPAI Kota Bekasi Pertanyakan Proses Pengadaan Bus Sekolah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi mempertanyakan proses pengadaan bus angkutan sekolah bagi siswa yang direncanakan pemerintah daerah.

Pasalnya, janji yang diungkapkan pemerintah sejak beberapa bulan lalu belum teralisasi.

Hakim Vonis PNS Dispora Pardamean Setahun Penjara

Akibat kasus pengadaan barang koneksi Chiller ke Genset, berita dari www.http://riauterkini.com - PEKANBARU-Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, yang diketuai Masrul SH. Menyatakan Pardamean, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Riau. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang koneksi unit Chiller ke Genset Hall A Sport Center Rumbai, Pekanbaru.

Pertamina Tingkatkan Pengadaan LNG

PT. Pertamina (Persero) dan Eni Muara Bakau bersama mitra kerja yang lain (Gaz De France Suez, dan Saka Energi) menandatangani Perjanjian Jual Beli Liquefied Natural Gas ("PJB LNG") selama tujuh tahun dengan volume 1,4 juta ton per tahun. Gas tersebut bersumber dari Proyek Pengembangan Lapangan Gas Jangkrik yang diproduksi mulai tahun 2017.

Pertamina tidak hanya membeli LNG porsi Domestic Market Obligation (DMO), tetapi juga membeli volume di luar DMO. Hal itu digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan gas yang mendukung pengembangan proyek-proyek kilang BBM, industri di Sumatra Utara, dan Jawa Barat. Selain itu, proyek ini digunakan untuk kebutuhan kelistrikan di Jawa Barat.